114 Perusahaan di Jatim Langgar Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan

PANDAAN | BIDIK – Berdasarkan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim. Saat ini masih banyak terdapat perusahaan yang kurang patuh terhadap aturan perundangan yang berlaku.

Dimana sebanyak 114 perusahaan di Jatim saat ini masih belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dengan potensi tenaga kerja sebanyak 24.938. Juga ada 737 perusahaan kategori menengah dan besar yang belum ikut program Jaminan Pensiun (JP), dan137 perusahaan yang melaporkan upah dibawah UMK.

Hal tersebut dijelaskan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Abdul Cholik saat buka puasa bersama awak media di Pandaan, Jumat (16/6/2017).

Selain itu, Abdul Cholik juga mengingatkan kepada peserta yang hendak mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT)’nya. Mudahnya layanan pencairan JHT diharapkan peserta semakin mudah dan cepat dalam pengajuan klaim.

“Namun dibalik kemudahan ini selalu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk keuntungan pribadi, yaitu oknum calo yang berkeliaran dengan mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

program JHT merupakan salah satu dari 4 program BPJS Ketenagakerjaan berupa dana tabungan hari tua yang terdiri dari akumulasi iuran pekerja dan perusahaan ditambah hasil pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dicairkan setelah peserta memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja lagi.

“Para pekerja yang sudah memenuhi kriteria dapat mencairkan dana JHT dengan memanfaatkan berbagai layanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat mencairkan JHT langsung di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis (KCP) diseluruh Indonesia, atau melalui Service Point Office (SPO) di Bank-bank kerjasama, dapat juga melalui layanan e-Klaim atau layanan klaim online yang diakses melalui web www.bpjsketenagakerjaan.go.id,” katanya.

Sedangkan untuk data klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim hingga Mei 2017 telah membayarkan klaim JHT sebesar Rp 835,7 miliar (88.797 kasus), Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 35.5 miliar (1.275 kasus),  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 55.6 miliar (9.534 kasus) dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp.2.9 miliar (3.361 kasus).

Untuk Kepesertaan sampai Mei 2017 jumlah tenaga kerja aktif sebanyak 2.45 juta, sektor penerima upah (PU) mencapai 1.49 juta, sektor bukan penerima upah (BPU) sebanyak 87 ribu dan sektor jasa konstruksi 863 ribu.

Ditambahkan Abdul Cholik, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dimanjakan dengan adanya Co-Marketing, yaitu potongan harga dari total 123 perusahaan yang telah kerjasama baik dari Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Showroom, Service Kendaraan, Klinik Kecantikan, Taman Rekreasi, Butik, dan lain-lain. “Semua manfaat itu bisa dinikmati oleh peserta apabila menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan saat melakukan transaksi,” jelasnya.

Juga saat ini lanjut Abdul Cholik, peserta bisa menikmati Manfaat Layanan Tambahan berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Fasilitas pembiayaan program MLT ini mencakup demand site dan supply side dalam industri perumahan dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Bank Pemerintah.

“Demand site yaitu memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan dengan bunga ringan bagi peserta dan supply side berbentuk pembiayaan yang kompetitif untuk developer atau pengembang perumahan. Jenis Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja tersebut berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” pungkasnya. (hari)

Be the first to comment

Leave a Reply