Oknum karyawan PT HK (BUMN) Diduga Kangkangi UU Pers, Pemred Ampera News Laporkan Ke Polda Lampung

Hits: 40

bidik.co.id – Lampung Tengah, R Eep Saefulloh Fatah, “Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah”.

 

Dan telah diketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4  ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.

 

Selanjutnya Wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Hal yang tidak semestinya terjadi dirasakan oleh Pemimpin redaksi Media Cetak Dan Online Ryan Maulana Said SE, ketika beliau hendak perjalanan dari bandar Jaya menuju Bandar Lampung melalui jalan tol, Selasa (02/07/2019).

 

Sekira pukul 15.00 WIB Masuk pintu tol seputih Jaya gunung sugih terbanggi besar, Lampung tengah menuju gerbang tol kota baru. Tapi di tengah perjalanan ia hendak kembali lagi Karna ada sesuatu yang tertinggal, maka harus kembali lagi menuju bandar Jaya dan melihat di tengah perjalanan terdapat ruang yang tidak tertutup oleh blok maupun rambu larangan putar balik.

 

Pemimpin redaksi Ampera News langsung putar balik melalui jalan tersebut.

Dan sesampainya di tempat awal masuknya Gerbang tol seputih Jaya gunung sugih, ia langsung dikenakan denda yang menurut petugas gerbang tol yang mengenakan pakaian HK mengatakan bahwa, Ryan telah melanggar PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol yaitu larangan untuk putar balik di jalan tol.

 

Dikarenakan kartu e-toll tersebut saldo nya hanya Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ia langsung membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 225.000,- .

 

Selesai pembayaran, Ryan yang berprofesi sebagai Jurnalis Media Ampera News langsung menanyakan terkait peraturan tersebut.

 

Saat dikonfirmasi oleh jurnalis Ampera News SA  selaku kepala kordinator gerbang tol gunung sugih seputih Jaya yang bekerja di perusahaan HK (BUMN) mengatakan “bahwa wartawan yang ingin meliput, mengambil gambar atau dokumen harus ada izin dari kantor tol kota baru”, Ujarnya.

 

Ada pun rekan SA yang mengenakan baju HK ikut mengatakan bahwa setiap dokumen, pengambilan gambar, video dan peliputan harus ada izin nya. Wartawan bertanya lebih lanjut, apakah ada larangan nya??, di jawab “ada pak, karena kami memang diterapkan oleh kepala cabang kami masing-masing”, Pungkasnya.

 

Rabu, 03 Juli 2019 Sekira pukul 10.00 WIB tim media Ampera News langsung mendatangi kantor HK yang berada di gerbang tol kota baru bandar Lampung untuk menanyakan perihal tersebut kepada kepala HK cabang Lampung yaitu HH.

 

Ketika sampai Kantor, Tim Media amperanesw diminta tunggu karena HH Kepala cabang Lampung PT. HK sedang ada tamu, -+ 3 jam keluar lagi stafnya memberitahu bahwa HH tidak ada di kantor, tim coba menghubungi melalui telpon genggam yang diberikan staf HK yang bernama RD, tapi tidak ada jawaban dari HH.

 

Kamis, 11 Juli 2019 laporan  telah dilayangkan Ryan Maulana Said SE ke Polda Lampung diterima langsung oleh kepala SPKT AKP. Pujiono, serta Ryan langsung memberikan penjelasan kepada Tim BAPK Mulya dan Bambang.

 

Tanggapan Ganda Hariyadi SH Selaku Ketua PWI Lampung Tengah, “usut sampai dengan tuntas, Karna sampai saat ini belum ada aturan yang melarang tugas pers dalam mencari berita”. Tegasnya.

 

Tercantum Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *