ASEAN Perlu Perbaiki Transparansi dan Sistem Perpajakan Berkeadilan

810-hal1- Eva Kusuma Sundari menghadiri APHR dan melakukan foto bersamaBIDIK.CO.ID – Skandal kebocoran Panama’s Papers yg mengindikasikan  penghindaran dan dugaan penggelapan pajak dilakukan secara luas oleh para elit di seluruh dunia mengguncang dunia. Kawasan Asean juga dikejutkan dengan list nama-nama besar para tokoh-tokoh politik dan bisnis di Malaysia, Kamboja, Thailand dan Indonesia.

 

Ada 11 juta dokumen rahasia dari firma hukum Panama Mossack Fonseca, yang tersebar ke publik, antara lain mengungkapkan dugaan penyalahgunaan pajak yang dilarikan ke luar negeri oleh para pemimpin politik dan ekonomi. Beberapa nama penting tersebut antara lain Menteri Kehakiman Kamboja dan putra Perdana Menteri Malaysia. Di Indonesia, tidak kurang menteri, politisi, pengamat ekonomi dan list panjang pengusaha dan keluarganya.

Baca juga: Debindo Gelar Indobuildtech Expo ke 11

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dalam pers rilisnya, Kamis (7/4), mendesak pemerintah di kawasan ASEAN menindaklanjuti informasi ini dan terutama yang terkait dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan skala besar sekaligus memperbaiki rezim pajak secara lebih adil. Negara-negara ASEAN juga perlu merombak kebijakan ekonomi yang lebih melindungi warga miskin dan terpinggirkan dan memprioritaskan kepentingan publik, bukan individu-individu pengusaha.

 

“Penggelapan pajak yang dilarikan ke luar negeri harus dihentikan. Perusahaan multinasional dan individu yang menghindari pajak harus diperkarakan di negara masing-masing,” kata APHR Ketua Charles Santiago, anggota parlemen dari Malaysia dalam rilisnya yang terima BIDIK. “Berbagai perantara, terutama lembaga-lembaga institusi keuangan, harus diinvestigasi dan dapat dituntut,” tambahnya.

 

“Korupsi mengikis misi inti hukum dan demokrasi yang terbukti melemahkan usaha untuk mengamankan keadilan dan hak asasi manusia. Menanggulangi jenis korupsi yang tersebar luas ini sejalan dengan mempromosikan komunitas regional dan global yang lebih adil dan merata,” tambah Santiago.

 

Kebocoran mengungkapkan sejauh mana para elit politik dan ekonomi, termasuk tokoh-tokoh terkemuka di Asia Tenggara, telah menyalahgunakan aturan yang mengatur tentang bebas pajak luar negeri (offshore tax haven), yang sering merugikan individu dan masyarakat yang seharusnya mereka layani di negara masing-masing. Anggota APHR mengingatkan bahwa kebocoran ini memberikan bukti lebih lanjut adanya kebutuhan ASEAN untuk mengambil tindakan untuk mempromosikan akuntabilitas regional dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh para elitnya.

 

“Kita perlu memiliki konsep jelas dan lebih luas tentang keadilan pajak regional. Kita perlu fokus menciptakan komunitas ASEAN yang bekerja untuk memerangi, bukan memfasilitasi, jenis perilaku yang tidak bermoral seperti yang terungkap dari kebocoran informasi tersebut,” kata Santiago.

 

APHR menganggap isu ini lebih dari isu penghindaran atau dugaan penggelapan pajak. Kebocoran ini menggambarkan jenis  komunitas regional dan global yang kita hadapi. Sejalan dengan proses integrasi ASEAN yang sedang berlangsung, pengamanan harus terus diberikan untuk memastikan bahwa manfaat dapat secara luas dirasakan dan para elit tidak dapat menyalahgunakan sistem untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.

 

Dari Indonesia Eva K Sundari, Wakil Ketua APHR menyatakan bahwa usulan APHR tersebut valid untuk direspon Indonesia  mengingat bahwa dalam perpajakan Indonesia menganut prinsip World Wide Income, yaitu dari mana saja sumber penghasilannya sepanjang dia terdaftar sebagai WP Indonesia, dia harus bayar pajaknya di Indonesia. “Kebocoran ini juga momentum untuk memperkuat sinergitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu RI dengan perbankan, perizinan usaha maupun OJK demi membantu memperkuat kelembagaan DJP demi mencapai tuntutan target perolehan pajak untuk sumber pendanaan pembangunan,” imbuh Eva Sundari yang juga anggota Komisi XI DPR RI. (zainul)

Be the first to comment

Leave a Reply