BI Alihkan Layanan Sistem Informasi Debitur Ke OJK

Yudi Harymukti - Deputi Kepala Perwakilan BI Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Herawanto - Deputi Kepala BI Jatim Bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Difi Ahmad Johansyah - Kepala BI Jatim, Heru Cahyono - Kepala OJK Regional IV Jatim, Taufik Saleh - Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan, Dery Rossianto - Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi.

BIDIK, | SURABAYA – Bank Indonesia (BI) mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pengalihan fungsi dimaksud ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan oleh Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dan Dewan Komisioner OJK, Riswinandi.
Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan BI Jatim menjelaskan, pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017.
“Selama masa transisi tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK,” ungkap Difi saat Bincang-Bincang Media (BBM), Selasa (9/1/2018).
Dengan pengalihan fungsi tersebut, lanjut Difi, BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh Pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017. Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018.
“SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit, sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan. Masyarakat yang bermaksud memperoleh Informasi Debitur Individual (IDI) di SLIK dapat mengunjungi kantor-kantor OJK, baik di pusat maupun daerah. Informasi mengenai alamat kantor-kantor OJK dapat dilihat di www.ojk.go.id.
Pengelolaan informasi perkreditan oleh BI (Public Credit Registry) yang dilakukan sejak 1969 telah membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mendorong akses pendanaan yang lebih inklusif, murah, dan mudah. Selain itu, penyedia dana pun dapat menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
Langkah-langkah yang telah dilakukan baik dari sisi pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan cakupan data serta peningkatan produk telah berkontribusi dalam peningkatan peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia, khususnya pada aspek Getting Credit.
“Pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tidak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI. Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya,” imbuh Heru Cahyono, Kepala OJK Regional IV Jatim. (hari)

Be the first to comment

Leave a Reply