Bupati Situbondo melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa,surati kepala desa yang belum serahkan laporan pertanggung jawaban (DD) dan (ADD) tahun 2017.

BIDIK, | SITUBONDO Pemerintah desa di batasi untuk menyerahkan laporan pertanggung jawaban pada tanggal 10 januari 2018, kemaren.
Hingga batas ahkir yg telah di tentukan, baru 50% pemerintah desa yang sudah menyerahkan laporannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Suraji menyampaikan bahwa hingga jam16.00 Wib, kemaren laporan yang masuk mencapai 50% dari 132 desa.
Jika hal ini di biarkan maka banyak kepala desa yang akan d non aktif kan sementara, sesuai dengan peraturan daerah no 09 tahun 2015.
Lebih lanjut Suraji mengatakan,” bahwa,” pemberhentian kepala desa ada tahapan – tahapan yang harus di lalui, sesuai dalam ayat 1 pasal 7 bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibanya di kenakan sangsi Admistratif, dengan beberapa teguran lisan dan teguran terseKemudian wenangan untuk memberi sangsi ke pada kepala desa oleh camat atas nama bupati Situbondo,terangnya
Jika teguran demi teguran belum juga di respon oleh kepala desa, maka camat dapat memberikan rekomendasi ke pada Bupati situbondo, untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara terhadap kepala desa.
Kemudian di ayat 4 menerangkan bawa jika kepala desa juga belum merespon maka camat bisa langsung memberi rekomendasi keda Bupati situbondo, untuk pemberhentian kepala desa.
Dinas telah memberikan surat intruksi keda camat se kabupaten situbondo untuk memberikan sangsi kepada kepala desa yang belum menyerahkan (lpj) penggunaan anggaran (DD) dan (ADD) tahun 2017.tegas Suraji…(mashuri)

Be the first to comment

Leave a Reply