Dahlan Iskan Ditahan

Dugaan Kasus Korupsi Pelepasan Aset PT PWU

dahlan-iskan-2SURABAYA | BIDIK.CO.ID – Setelah menjalani lima kali pemeriksaan sebagai saksi, sejak pekan lalu, akhirnya penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, menaikkan status mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jatim.

Penetapan status sebagai tersangka ini, dinyatakan secara resmi oleh Kejati Jatim, setelah Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan selama 10 jam lamanya, Kamis (27/10).

Dahlan tiba di kantor Kejati Jatim sekira pukul 09.00 pagi dan baru selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.30 WIB. Dahlan turun dari lantai 5 gedung Kejati Jatim (lantai seksi Pidsus Kejati, tempat Dahlan diperiksa, red) dengan mengenakan rompi tahanan warna merah.

Sesaat kemudian, Dahlan digelandang menuju ke mobil tahanan dan dibawa ke Rutan Medaeng guna menjalani penahanan.

Masih dengan senyum khasnya, kali ini Dahlan sempat menyapa awak media yang sejak pagi menunggunya. Kepada media, Dahlan mengaku tidak kaget dirinya dijadikan tersangka dan ditahan.

“Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka dan ditahan, karena saya sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,” kata Dahlan kepada wartawan.

Iapun membantah dirinya melakukan korupsi. Dia mengatakan hanya menandatangani dokumen yang sudah disediakan anak buahnya saat dirinya menjabat sebagai Dirut.

Dahlan pun mengaku selama menjabat sebagai Dirut selama 10 tahun lamanya itu, ia tidak menerima gaji dan menikmati fasilitas apapun.

“Saya harus menjadi tersangka, bukan karena makan uang, bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,” ujar Dahlan.

Bos Jawapos Group ini, ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 17.30 WIB, dan dua jam berikutnya, 19.30 WIB, dilakukan penahanan oleh penyidik.

Penasehat hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway menuding penyidik Kejati Jatim menyalahi prosedur hukum atas penahanan kliennya tersebut.

keberatan dengan penahanan yang dilakukan Kejati Jatim pada kliennya. Menurut Pieter ada prosedur yang dilanggar. “Ini kan tidak fair. Beliau (Dahlan, red) tadi mendatanghi panggilan sebagai saksi bukan tersangka. Penyidik tidak bisa langsung melakukan penahanan karena tadi saat pemeriksaan tanpa pendampingan pengacara,” ujar Pieter.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang. Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010.

Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Selain itu, penyidik menengarai aset dijual dengan harga di bawah harga pasaran kala transaksi terjadi.

Akhir Juni 2016, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut. Kejaksaan sudah menetapkan mantan Manajer Aset PWU, Wishnu Wardhana, sebagai tersangka. Ketua DPRD Surabaya itu kini mendekam di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. (eno)

 

Be the first to comment

Leave a Reply