Data Penduduk 7 Bulan Belum PRR, Dispenduk Banyuwangi Segera Laporan Ke Pusat

Saiful Salam Saputro

BANYUWANGI|BIDIK, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi akan segera laporan ke Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil pusat terkait adanya data penduduk hingga tujuh bulan belum juga Print Ready Record (PRR).

Hal itu sebagai tindak lanjut keluhan yang diungkapkan masyarakat baru-baru ini. Karena hingga tujuh bulan KTP el nya belum juga dicetak dan hanya diberi perpanjangan Surat Keterangan (Suket).

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Banyuwangi, Djafri Yusuf melalui Sekretaris, Saiful Salam Seputro menuturkan, sesuai amanat UU No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa penduduk yang berusia tujuh belas tahun wajib mempunyai KTP el, bagi yang belum genap berusia tujuh belas tahun boleh melakukan proses perekaman, namun pencetakan KTP el nya harus menunggu usia tujuh belas tahun.

Masalahnya, lanjut Saiful, selama ini banyak masyarakat yang sebelumnya melakukan perekaman, setelah usianya genap tujuh belas tahun minta kepada Dispenduk agar KTP el nya segera dicetak.

“Semua itu kan harus sesuai alur proses, ketika penduduk yang sebelumnya hanya melakukan perekaman dan saat ini baru genap berusia tujuh belas tahun, maka kita baru bisa mengirim data yang bersangkutan ke pusat (sent for data), kalau data tersebut langsung bisa masuk ke server pusat, maka kita bisa lakukan pencetakan karena sudah Print Ready Record (PRR). Namun jika data tersebut belum bisa masuk ke server pusat, maka kita belum bisa melakukan pencetakan dan harus menunggu sampai data tersebut PRR, sebagai gantinya kita keluarkan suket tersebut,” jelas Saiful.

Ketika ditanya berapa lama data tersebut bisa PRR, Saiful tidak dapat memastikan, tapi biasanya paling lambat enam bulan, karena semua tergantung server pusat.

Sebenarnya data yang dikirim ke pusat itu untuk konsolidasi data, karena ditakutkan ada masalah seperti nama ganda, lensa mata tidak terbaca dan sebagainya. Dan itu masyarakat belum mengerti dan memahami.

“Ada masyarakat baru perekaman langsung PRR, ada yang satu minggu, ada yang satu sampai enam bulan baru PRR. Jika ada yang melebihi enam bulan maka kita akan laporan ke pusat, kita akan segera klarifikasi ke Jakarta,” tandasnya.

Untuk itu, Saiful berharap kepada masyarakat agar bersabar, semua ada proses dan harus konsolidasi agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.(nng)

Be the first to comment

Leave a Reply