Dituntut 5 Tahun, Dua Anggota Peradi Minta Bebas

dituntut-5-tahun-dua-anggota-peradi-minta-bebas-sutarjo-sudarmonoSURABAYA, BIDIK.CO.ID – Melalui pembelaan (pledoi) yang dibacakan tim penasehat hukumnya, Sutarjo SH dan Sudarmono SH, dua anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim minta bebas pasca dituntut 5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Basuki dari Kejati Jatim yang dibacakan pada sidang sebelumnya.

Dalam pledoi yang dibacakan pada sidang yang digelar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Jihad Arkanudin ini, tim penasehat hukum terdakwa menyatakan inti dari nota pembelaan ini adalah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa sebagai Advokat yang sedang menjalankan profesinya dengan mendapat kuasa dari kliennya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai amanat UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013.

Ditegaskan pula, bahwa Jaksa dinilai memaksakan diri untuk mengajukan tuntutan hukum meskipun didasari oleh fakta hukum yang lemah.

“Oleh karenanya upaya JPU dengan menyampaikan tuntutan tertanggal 8 September 2016 adalah upaya kriminalisasi terhadap Advokat yang dimasa mendatang dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Republik Indonesia, bahkan dapat menjadi senjata makan tuan apabila JPU dikemudian hari tidak mampu membuktikan tuntutannya dan oleh Terdakwanya dilaporkan secara pidana,” ujar Andri Ermawan, salah satu tim kuasa hukum terdakwa.

Perlu diketahui, perkara ini bermula dari surat pengaduan ke MPD Gresik atas Akte No 3 Notaris Mashudi, SH MKn tanggal 18 Mei 2009 oleh terdakwa  Sutarjo dan Sudarmono SH.

Terdakwa mendapat kuasa dari Khoyana untuk membuat dan mengirim surat pengaduan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akte. Dugaan pelanggaran etik itu adalah pada waktu pembuatan Akte tidak dibacakan, para pihak tidak menghadap dan tidak ada bukti pembayaran lunas oleh pembeli.

Notaris tidak terima atas pengaduan tersebut dan lalu melaporkan Terdakwa di Polda Jatim hingga berlanjut dipersidangan ini.

Oleh JPU terdakwa dijerat pasal 263 KUHP pemalsuan surat, pencemaran nama baik dengan surat pasal 311KUHP  dan pengaduan fitnah kepada penguasa pasal 317 KUHP Pada Surat tuntutan jaksa hanya menuntut untuk pelanggaran pasal 263 KUH tentang pemalsuan.

Dalilnya Jaksa adalah surat pengaduan tersebut dibuat tidak sesuai fakta yaitu tentang pembayaran lunas sudah tertulis pada akta dan akte tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan.

Ketika Surat Pengaduan diajukan pada tanggal 8 Agustus 2015, ada putusan pengadilan No. 42/ Pdt.G/2015/ PN Gsk putus tanggal 16 Nopember 2015.

Andri juga menyatakan dari sisi Advokat yang menjalankan profesi yang didasarkan surat kuasa, maka tidak dapat diidentikkan dengan klien.

Apalagi pada perkara ini klien tidak dijadikan terdakwa dan juga tidak dijadikan saksi. Acuannya adalah UU Advokat.

“Untuk ini sudah diajukan saksi  ahli Dr. H. Fauzie Hasibuan  (Ketua Peradi), Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, (Unair), Dr. Go Lusianawati, SH, Mhum (Ubaya), Dr. Prija Djatmika, SH.MHum (Unibraw),” ujar Andri.

Sebelum ada putusan Etik dari Dewan Pengawas Advokat tidak dapat diperiksa sebagai saksi atai tersangka karena dari segi saksi maka ada larangan advokat untuk membuka rahasia kliennnya dari segi Tersangka Advokat yang menjalankan kuasa dengan etikat baik tidak dapat diancam pidana atau perdata dan tidak boleh diidentikkan dengan klien, semua ada pada UU Advokat.

Pengaduan adalah fasilitas dari negara demokrasi dan Negara hukum, bahwa rakyat memiliki hak asasi untuk melakukan pengaduan atas tindakan pemerintah yang dianggap merugikan dasarnya adalah Di dalam UU No. 33 tahun 1997 tentang Hak Asasi Manusia pada Ketentuan Umum angka (1) disebutkan : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada ketentuan UU dimaksud pada Pasal angka (6) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja  atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok  orang yang dijamin oleh Undang-undang ini , dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Di dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No. 33 tahun 1997, pasal 17 disebutkan :”Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi  serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh  putusan yang adil dan benar”.

Di samping itu, terdapat yurisprudensi bahwa pengaduan atau laporan polisi jika tidak terbukti tidak dapat melapor balik.

Bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum justru menguatkan fakta-fakta yang diajukan dan dituangkan oleh Rekan Sejawat Advokat Sutarjo SH dan Sudarmono SH selaku kuasa hukum pada saat mengajukan Pengaduan ke MPD. Oleh karenanya tidak ada fakta yang palsu atau dipalsukan oleh Terdakwa.

“Perjuangan belum selesai, upaya Tim Kuasa Hukum ini akan terus dilanjutkan hingga Rekan Sejawat Advokat Sutarjo, SH dan Sudarmono, SH dibebaskan dan di masa mendatang tidak ada lagi proses kriminalisasi atau tindakan semena-mena terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya.

Demikian siaran pers ini diterbitkan oleh Tim Kuasa Hukum Sutarjo SH dan Sudarmono SH di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2016, agar khalayak ramai mengetahuinya dan turut mengawasi jalannya persidangan,” tegas Andri. (eno)

Foto: Terdakwa Sutarjo dan Sudarmono didampingi tim penasehat hukumnya saat jalani sidang di PN Surabaya. (eno)

 

Be the first to comment

Leave a Reply