DPR RI Bakal Panggil Pemilik Mall Grand City dan BPN Jatim

kasus-grand-city-nurainiSURABAYA, BIDIK.CO.ID – 12 tahun kemelut sengketa lahan mall Grand City Surabaya tak kunjung selesai. Lamanya sengketa lahan tersebut diduga ditunggangi kepentingan jahat yang dilakukan secara berjamaah.

Hj Nuraini  warga Jember, salah satu putri dari almarhum Muhammad bin Ahmad Maghribi sebagai ahli waris sah pemilik tanah di jalan Gubeng Pojok 48-50 Surabaya, mengklaim dirinya menjadi korban para mafia Tanah.

Untuk mendapatkan hak orang tuanya dengan bukti-bukti yang dimiliki, Hj Nuraini tidak saja akan menempuh jalur hukum dengan menggugat Grand City, wanita berkerudung ini juga mengadu ke anggota komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan ke Surabaya.

Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir asal dari Dapil Jawa Timur I, mengatakan akan segera menindaklanjuti pengaduan Hj Nuraini.

“Kita memang ada jadwal ke Polda Jatim, ini tadi kita baru menerima laporan dan laporan masuk dari warga Surabaya (Hj.Nuraini) mengatakan kalau di dholimi, karena tanah beliau sepeninggalan orang tuanya dimiliki oleh pengembang, yang saat ini telah berdiri bangunan Mall Grand City‎ dan sudah beroperasi cukup lama. Akan kita lihat, kenapa tanahnya jatuh ke pengembang, dan kenapa pengembang bisa mengeluarkan sertifikat, ini yang akan kita telusuri,”  kata Adies Kadir.

Lanjut Adies, pihaknya akan membahas pengaduan itu di Komisinya, di DPR RI. “Jadi semua laporan kita perhatikan, tidak ada yang kita abaikan termasuk laporan Ibu Hj.Nurainiahli waris tanah di Surabaya. Semuanya akan dilihat dan akan dibahas di DPR RI. Dan, dimungkinkan akan dibicarakan bersama dengan Komisi dua dan tiga. Bagi siapa saja, masyarakat di Indonesia yang mengalami hal serupa untuk tidak segan dan bisa mengadukan persoalan yang dihadapi ke DPR RI. Pihaknya mengakui persoalan tanah seperti yang dialami Nuraini masih banyak terjadi di Indonesia. Nantinya, semua akan kita panggil, untuk kita dengar keterangannya, termasuk kita akan bicarakan dengan Komisi satu, Komisi dua dan Komisi tiga untuk membahasnya. Jika ada kaitannya dengan institusi TNI AL, ‎itu tugasnya komisi satu, yang membidanginya”  kata dia.

‎Sebelumnya, Nuraini bersama juru bicara keluarga Petrus Hariyanto dan didampingi kuasa hukum Arius Sapulette membeberkan, kalau tanah yang saat ini berdiri bangunan Grand City adalah milik orang tuanya.

Ia menceritakan kronologis riwayat tanah milik orang tuanya, “Diatas tanah itu dulu berdiri tiga rumah dihuni keluarga saya . Saat itu, sekitar tahun 1990 an ‘dipinjam’ KKO (Marinir) TNI AL. Dalam perjalanannya, kemudian berpindah tangan dengan proses Ruislagh ke PT Sindo Barong Kencana (SBK) tanpa sepengetahuan orang tuanya Muhammad bin Ahmad Maghrabi. Kemudian, oleh PT SBK tanah tersebut didaftarkan ke Pertanahan Kota Surabaya II dan terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 174, tanggal 8 Juli 1994.Dalam perjalanan panjang, tanah itu berpindah kepemilikan, ke PT ‎Hardaya Widya Graha (HWG), dengan sertifikat HGB No 673/Kelurahan Ketabang, atasnama Hartati Murdaya.

“Saya wong cilik (rakyat kecil) mas !!  melalui bapak Adies Kadir ini, berharap besar benar-benar membela rakyatnya yang dikadali oknum BPN dan mafia tanah. Mana mungkin saya mengaku-ngaku, apalagi  memalsukan surat-surat tanah yang saya pegang saat ini,  kalau saya memalsukan, atau mencemarkan nama baik, silakan ditangkap dan penjarakan. Menurutnya, saya sangat kecewa dengan ucapan Pak Budi bagian Sengketa Tanah di BPN Jatim, yang mengatakan surat-surat tanah peninggalan orang tua yang saya miliki palsu,” ujar Hj Nuraini dihadapan wartawan.(riz)

Foto: Suasana pertemuan Nuraini dengan lima orang dari Komisi III DPR RI.

Be the first to comment

Leave a Reply