Kasasi PTUN di tolak MA

Jaksa miliki bukti baru jerat Kades Prambanan

Saksi pelapor felix soesanto saat memberikan keterangan sebagai saksi di PN Gresik

GRESIKI | BIDIK – Sidang lanjutan perkara pemalsuan surat keterangan riwayat  tanah dengan terdakwa Kades Prambangan Feriantono dan dua ahli waris Ayuni dan Suliyono kembali di gelar di PN Gresik.

Kali ini tim jaksa telah menghadirkan saksi pelapor, Felix soesanto. Dalam kesaksiaanya, felix menyatakan bahwa dirinya merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat riwayat tanah oleh terdakwa Feriantono. Pasalnya, surat keterangan itulah yang di jadikan alat bukti untuk gugatan pembatalaan sertifikat miliknya PTUN.

“Saya membeli tanah tersebut berdasarkan kesepakatan borongan senilai 7 milyar. Sehingga timbul akte jual beli pada januari 2013. Akte itulah yang menjadi syarat untuk diterbitkannya Sertifikat dengan luas kurang lebih 3 hektar, ” jelasnya di persidangan yang diketuai Putu Mahendra.

Ketika hakim menanyakan tidak kesuaian data antara IJB dan AJB, yakni dalam IJB hanya tertera 2 herktar, sedangkan dalam AJB tertera luas tanah 3 hektar, saksi felix menerangkan bahwa sebelum dibuat akte jual beli, ada tin dari BPN yang melakukan pengukuran, yang menunjukkan batas patok tanah adalah penjual. ” hasilnya sudah disepakati luasnya kurang lebih 3 hektar. Anehnya, pihak penjual mengklaim bahwa ada kelebihan tanah 9800 M yang belum dibayar, ini kan gak masuk akal,” tegas felix dalam kesaksiannya.

Yang menarik dari keterangan saksi ini, bahwa gugatatan pembatalan sertifikat di PTUN pada tingkat Kasasi sudah turun, dimana gugatan dari terdakwa Ayuni di tolak. ” Dengan ditolaknya gugatan pembatalan sertifikat oleh MA, maka sampai saat ini, sertifikat tersebut sah milik saya,” terangnya.

Kasasi gugatan pembatalan Sertifat ditolak oleh MA, menjadi bukti baru Jaksa untuk menjerat ketiga terdakwa. Pasalnya, alat bukti yang di pakai oleh terdakwa Ayuni selaku penggugat adalah surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh terdakwa feriantono, tidak diakui kebenarannya oleh MA dalam proses kasasi pembatalan sertifikat. Sehingga bisa dikategorikan surat itu palsu.

Sidang dengan Majelis hakim yang diketuai Putu Mahendra akhirnya ditunda minggu depan dengan agenda keterangan saksiblainnya. (Him)

Be the first to comment

Leave a Reply