Ketua Pengadilan: Selama Sumpahnya Belum Dicabut, Kita Tidak Melarang Advokat untuk Beracara

Buntut Sanksi 40 Advokat di Jatim

Audensi pengurus DPD KAI Jatim dengan ketua PN Surabaya Sujatmiko beberapa waktu lalu. Henoch Kurniawan

Buntut Sanksi 40 Advokat di Jatim

SURABAYA|BIDIK– Pemberian sanksi terhadap 40 advokat oleh salah satu organisasi advokat berinisial PRD di Jawa Timur beberapa waktu lalu akhirnya berbuntut panjang.

Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim mencoba untuk mempertegas serta meluruskan pelaksanaan pemberlakuan sanksi tersebut ke pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Oleh Ketua PN Surabaya Sujatmiko SH, MH, utusan dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KAI Jatim dijawab tegas, bahwa pihaknya tidak akan mempermasalahkan advokat untuk beracara apabila sumpah yang dimiliki advokat tersebut belum dicabut oleh lembaga yang berkompeten.

“Aturan seorang advokat untuk bisa beracara sudah jelas, salah satunya adalah sumpah yang dimiliki advokat tersebut belum pernah dicabut. Selama advokat memiliki sumpah advokat, pihak kita akan menerima dan tidak mempermasalahkan advokat tersebut untuk melakukan pendampingan hukum seorang klien di persidangan,” ujarnya.

Sujatmiko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mau masuk secara dalam dalam urusan organisasi advokat. “Apabila ada advokat anggota organisasi manapun yang dijatuhi hukuman kode etik ya saya tidak mau turut campur soal itu,” ujarnya.

Namun, pihaknya mengaku bakal mentaati apa yang menjadi perintah dari lembaga tertingginya, seperti Pengadilan Tinggi (PT) maupun Mahkamah Agung (MA).

Pada audensi ini, Ir Eduard Rudy Suharto SH, Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) KAI Surabaya mengaku bahwa ada beberapa advokat yang sebenarnya adalah bukan anggota organisasi pemberi sanksi, melainkan adalah anggota organisasinya.

Rudy pun mempermasalahkan soal adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi pemberi sanksi yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Isi surat tersebut soal pemberitahuan daftar nama para advokat tersanksi, yang selanjutnya oleh PT diserbarkan ke pengadilan jajarannya, sehingga ditingkat bawah, hal itu sempat membuat ‘gaduh’ bahkan berbuntut penolakan terhadap advokat yang namanya tercantum dalam daftar untuk menjalankan profesinya memberikan pendampingan hukum terhadap klien.

Ketua DPC KAI Surabaya itu juga mempertanyakan kewenangan organisasi advokat yang dinilai telah mendikte PT melarang seorang advokat untuk beracara dan menetapkan sanksi organisasi kedalam institusi lembaga peradilan. “Sumpah para advokat tersangsi tersebut juga belum dicabut oleh MA. Selain itu apakah organisasi advokat ‘PRD’ posisinya lebih tinggi daripada MA sampai-sampai dapat ‘memerintah’ PT untuk mengikuti surat edaran yang dikirimnya,” ujar Rudy.

Dia juga berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan dimata masyarakat. “Artinya patut diduga bahwa organisasi advokat PRD dikemudian hari malah bisa ikut mengatur rumah tangga PT dan PN sekaligus dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara,” tambah Rudy.

Maka dari itu, pengurus KAI Jatim menentang keras adanya organisasi advokat yang menerapkan sanksi organisasi kedalam lembaga peradilan sebelum berita acara sumpah advokat tersangsi tersebut dicabut.
“Kita menyesalkan apa yang dilakukan oleh Ketua PT yang tanpa berpikir panjang mengambil langkah seolah-ilah mencampuri urusan internal masing-masing organisasi advokat,” tegas Rudy.

Menanggapi ini, Sujatmiko mempersilahkan untuk mempertanyakan hal ini ke PT. “Kalau PT yang mengirimkan surat tersebut, ya silahkan komplain ke PT apabila dianggap tidak benar,” tambah Sujatmiko.

Sujatmiko juga berpesan, apabila Itu urusan internal organisasi, seyogyanya diselesaikan antar pihak. “Intinya selama sumpahnya belum dicabut, PN Surabaya tetap menerima para advokat tersebut,” tegas Sujatmiko.

H Abdul Malik SH, MH, Ketua DPD KAI Jatim, usai audensi mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat bakal mendatangi PT Jatim guna mengklarifikasi hal ini.

“Kita akan menemui Ketua PT Jatim dan mengklarifikasi surat tersebut. Tidak ada pihak yang bisa mencabut sumpah seorang advokat.
Sumpah advokat sudah ditentunkan oleh UU Advokat 18 th 2003 pasal 4. Yaitu sumpah yang dilakukan di Pengadilan Tinggi sesuai domisilinya. Dan sumpah pada Tuhannya masing-masing. Bukan sumpah pada organisasi advokat,” ujar advokat yang biasa dipanggil Abah Malik itu.

Masih advokat senior berdarah Madura ini, bahwa organisasi advokat tidak mempunyai kewenangan mencabut sumpah yang diucapkan para advokat tersebut sebelumnya. (eno)

Be the first to comment

Leave a Reply