Mantan Ketum PP Muhammadiyah: Negara Darurat Moral

18-2-Din Syamsuddin hadiri seminar Pra Tanwir Muhammadiyah 2017

SIDOARJO|BIDIK.CO.ID -Sudah umum diketahui bahwa persoalan negara ini adalah kedaulatan dan keadilan. Banyak sumber daya ekonomi bukan lagi milik pribumi. Bidang industri banyak yang dikuasai asing. Kedaulatan secara ekonomi masih menjadi sisi gelap bangsa ini.

Demikian dikemukakan Prof Dr KH Muhammad Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 saat menghadiri seminar Pra Tanwir Muhammadiyah 2017 yang digelar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sabtu (18/2) di gedung Umsida.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menegaskan, memang tidak bisa menyalahkan masuknya investor asing masuk Indonesia, tetapi bagaimana pun keseimbangan penguasaan sumber daya ekonomi harus ada. Tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat adalah amanat konstitusi, sehingga  negara memiliki kewenangan besar untuk mengatur itu semua.

“Negara mestinya memberikan keleluasaan bangsanya sendiri untuk ikut bersaing. Negara mesti membuat aturan perundang-undangan yang menguntungkan rakyatnya, bukan malah memberikan peluang kepada pihak lain yang justru merugikan bangsanya sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini lanjut Din Syamsuddin, tentu saja sangat merugikan. Karena itulah angka kemiskinan tidak kunjung membaik. Jarak antara yang kaya dan yang miskin bertambah jauh: kesejahteraan sama sekali belum merata. Sehingga, tidak semua warga memperoleh akses memadai, baik akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

“Tidak ada jalan lain, pemerintah perlu kembali kepada amanat konstitusi. Prinsip konstitusi harus menjadi ruh setiap kebijakan yang dibuatnya. Sementara warga sipil perlu memperkuat diri dengan penyadaran dan pendampingan terhadap berbagai upaya membangun kapasitas ekonomi. Jalan inilah yang diharapkan akan mampu mendorong kedaulatan dan kemandirian ekonomi dengan prinsip keadilan sosial menuju kesejahteraan bangsa,” paparnya.

Din Symasuddin juga menyoroti terkait dengan moral bangsa yang sudah dianggap Negara dalam keadaan ‘darurat’. Korupsi merajalela, kejahatan narkoba, kesenjangan sosial, tanah dan air banyak dikuasai orang asing dan aseng, ekonomi dikusasi para kapitalis dan lain-lain.”Ini diakibatkan karena kedaulatan dan keadilan sosial itu tidak berjalan seperti semestinya,” papar Din.

Begitu juga juga soal isu politik jelang Pilkada DKI yang dikaitkan dengan agama, Muhammadiyah sebagai garda terdepan dalam memerangi isu tersebut meskipun dengan cara pragmatis, bukan populis. “Muhammadiyah sangat sensitif terhadap isu penistaan agama, lebih sensitif lagi terhadap pendustaan agama,” pungkas Din Syamsusddin.

Seminar Pra Tanwir Muhammadiyah 2017 ini, mengambil tema ‘Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan’ ini nantinya akan diusung pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Maluku pada 24-26 Pebruari 2017 di Maluku. “Hasil dari Pra Tanwir ini akan dibahas lebih lanjut  pada sidang Tanwir di Maluku untuk memberikan pemikiran dan masukan kepada pemerintah bagaimana cara mengembalikan seluruh kedaulatan yang saya tafsirkan masih belum tegak ini. Dan yang terpenting, adalah bagaimana Indonesia, bisa mewujudkan cita-cita sebagai negara berkedaukatan dan berkeadilan ini,” pungkasnya. (zainul)

Teks foto: Din Syamsuddin didampingi Rektor Umsida, Hidayatulloh (pakai micropon), dan nara sumber lainnya dalam seminar Pra Tanwir Muhamadiyah 2017.(zainul)

Be the first to comment

Leave a Reply