Lagi, Dahlan Iskan Dipanggil Penyidik Kejati Jatim

Dahlan Iskan (net)
Dahlan Iskan (net)
Dahlan Iskan (net)

Dugaan Kasus Korupsi Aset PT PWU

SURABAYA, BIDIK.CO.ID – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim kembali memanggil mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan (DI). DI dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan dugaan penyalagunaan penjualan 33 asset yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) tahun 2002-2004.

Panggilan ini, merupakan kali kedua paska DI ‘mangkir’ panggilan pertama penyidik, dengan alasan sedang berada di luar negeri, Juli 2016 lalu.

Romy Arizyanto, Kepala Seksi Penegakan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, menjelaskan surat panggilan kedua sudah pihaknya layangkan ke DI pada Rabu (10/8).

“Surat panggilan kedua sudah kita kirimkan ke DI hari ini. Dalam surat, DI diharapkan hadir pada tanggal 18 Agustus 2016 mendatang, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus ini,” ujarnya, Rabu (10/8).

Masih menurut Romy, tak hanya DI, dihari yang sama, penyidik juga memanggil tiga saksi dari Pemprov Jatim. Ketiga saksi Pemprov Jatim tersebut antara lain, Dra Emmy Krisnawati Ak, Kasubag penghapusan pada biro perlengkapan Prov Jatim, Makhfudz SH, Kasubag sengketa hukum pada biro hukum Prov Jatim dan Drs Samsudin, Kasubag perusahaan pada biro perekonomian Prov Jatim.

Pada panggilan pertama penyidik Kejati Jatim, Juli 2016 lalu, DI melalui Pieter Tallaway, penasehat hukumnya, menampik bahwa ketidak hadirannya memenuhi penggilan penyidik tersebut disebut mangkir.

“Ketidakhadiran Pak Dahlan memenuhi panggilan penyidik, bukan tanpa alasan. Kita dasari alasan secara tertulis. Pak Dahlan ada keperluan bisnis di luar negeri, dan baru bisa memenuhi panggilan penyidik pada Oktober 2016 mendatang,” ujar Pieter saat itu.

Sebelum kasus naik ke tingkat penyidikan, saat masih penyelidikan, DI juga sempat tiga kali dipanggil penyelidik. Namun panggilan tersebut tidak pernah sekalipun dihiraukan oleh DI.

Atas ulah DI ini, Maruli Hutagallung, Kepala Kejati Jatim, beberapa waktu lalu sempat melontarkan ancaman bakal menjemput paksa siapapun yang dinilai menghalangi proses penyidikan kasus ini, tak terkecuali DI.
Untuk diketahui, sesuai rencana penyidik, Dahlan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT PWU pada tahun 2000-2010.

Diduga, terjadi penjualan dan penyewaan aset negara yang dikelola BUMD Pemprov Jatim itu yang dilakukan secara curang. Akibatnya, negara dirugikan.

Sedangkan, kasus aset PWU mulai diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Pertengahan Juli 2016, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut.

Saat ini, penyidik tengah mencari alat bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi guna mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab pada penjualan aset negara secara tak prosedural tersebut. (eno)