Tampak alat berat dan petugas gabungan Pemkot Surabaya yang ditarik mundur. Henoch Kurniawan

Tanpa Dasar Jelas Pemkot Nekat Aspal Lahan Perumahan Darmo Green Garden

SURABAYA|BIDIK– Puluhan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Perhubungan Pemkot Surabaya yang sejak pagi disiagakan akhirnya ditarik mundur, sehingga rencana pengaspalan yang bakal dilakukan ditengah perumahan Darmo Green Garden (DGG) batal dilaksanakan, Jumat (31/3/2017).

Tak hanya puluhan personil yang disiagakan, tampak pula beberapa angkutan berat juga terparkir dan siap melakukan kegiatan pengaspalan.

Menurut pihak manajemen perumahan Edi Sugiono, bahwa rencana pengaspalan oleh pihak Pemkot tersebut dinilai upaya nekat tanpa dasar alasan jelas.

Pihak manajeman perumahan mempertanyakan aturan mana yang memberikan kewenangan bagi Pemkot untuk dapat mengambil secara paksa tanah milik warga. “Terlebih tanah ini telah bersertifikat Hak Guna Bangunan,” ujar pria yang menjabat sebagai legal PT Darmo Green Land (DGL), pengembang perumahan elit ini.

Edi juga mengatakan, salah satu alasan dibatalkannya rencana Pemkot tersebut dikarenakan tidak adanya back up keamanan dari pihak kepolisian. Pernyataan Edi ini ada benarnya,  menurut pantauan BIDIK di lokasi, tidak tampak satupun polisi berseragam di tengah kerumunan petugas Pemkot yang disiagakan.

“Informasinya, setelah dikaji, ijin yang diajukan pihak Pemkot ke Kepolisian dinilai kurang didasari alasan yang jelas, sehingga bisa kita lihat polisi tidak memback up rencana pengaspalan ini,” tambah Edi.

Edi juga menerangkan bahwa terkait permasalahan ini, terdapat satu perkara yang saat ini sedang diuji proses hukumnya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Kita sedang mengajukan gugatan bernomor 856/Pdt.G/2016, masih proses di persidangan, lah saat menjelang putusan, Pemkot kok beraksi lagi,” ujar Edi.

Disinggung soal site plan tata kota, Edi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memenangkan polemik perkara tersebut melalui putusan PTUN.

Manajemen perumahan Edi Sugiono.
Manajemen perumahan Edi Sugiono.

“Pemkot telah mengambil alih paksa tanah kavling ber-SHGB tanpa memberikan kompensasi terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan putusan PK 133 dan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Hal ini patut diduga berpotensi telah melakukan penyerobotan tanah dari sudut pandang hukum pidana” tambah Edi.

Tentunya, hal ini membuat kecewa pihak manajemen perumahan. Penyesalan Edi ini didukung oleh salah satu poin dalam isi putusan. Didalam isi putusan, oleh majelis hakim MA yang diketuai Dr H Supandi SH, MH tersebut sudah jelas dipaparkan, bahwa memang pagar bagunan harus dibongkar namun untuk mengambil alih SHGB nomor 690 yang dimiliki pengembang, Pemkot harus memberikan kompensasi terlebih dahulu kepada PT DGL  selaku pemegang hak milik HGB yang sah.

Soal kewajiban penyerahan Fasum, Edi juga mengatakan bahwa manajemen perumahan belum wajib menyerahkan ke Pemkot. “Sesuai Perwali nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyerahan fasum, kita wajib menyerahkan fasum setelah penjualan mencapai 75 persen, sedangkan ini hanya masih 30 persen,” ungkap Edi.

Sedangkan Ganjar Pramono, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya membenarkan pembatalan pengaspalan yang seyogyanya pihaknya lakukan hari ini.

“Kita batalkan karena menghindari adanya bentrok dan bakal kita lanjutkan esok hari,” ujarnya saat dikonfirmasi BIDIK, Jumat (31/3/2017). Iapun mengaku pihaknya hanya ikut saja. “Sedangkan yang mengkordinir dari Satpol PP,” tambah Ganjar. (eno)

Foto: Tampak suasana pengaspalan yang dihadang warga dan pengembang perumahan. Petugas gabungan Pemkot Surabaya akhirnya memilih menarik mundur personilnya. Henoch Kurniawan

Post Author: bidik

Leave a Reply