Terancam PHK, Komisi E Jatim Minta Pihak Perusahaan Pikirkan Nasib Karyawan

Komisi E DPRD Jatim saat sidak Kalianak 110. (rofik)

SURABAYA|BIDIK – Terkait surat peringatan yang dilakukan oleh pihak Lantamal terhadap PT.Megah Utama Indah yang ada di jalan Kalianak no 110 untuk menutup atau mengosongkan segala aktivitas pabrik pada tanggal 15 oktober 2017 mendatang mendapat atensi serius dari wakil rakyat Jatim ,alasannya pihak perusahaan tersebut belum siap sehingga pada akhinya para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut menjadi korban PHK .

Hartoyo Ketua Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat mengatakan pihaknya menghimbau agar pihak Lantamal jangan tergesah-gesah melakukan eksekusi pada perusahaan tersebut karena proses hukum masih berjalan ( belum ingkra). ” Komisi E melakukan sidak ke PT Mega Utama Indah di Jalan Kalianak Surabaya karena sebelumnya ratusan pekerja dari PT Mega Utama Indah melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, para buruh minta agar pihak manajemen tidak menutup pabrik. Dan juga karyawan meminta agar pabrik tersebut tidak dipindah dari kalianak, ” ucap Hartoyo saat melakukan Sidak , Senin(9/10).

Dalam sidak ke PT Mega Utama Indah ini langsung dipimpin oleh ketua Komisi E Hartoyo dan juga diikuti anggota Komisi E, Abdul Halim. Dan rombongan komisi E langsung diterima direktur Utama PT Mega Utama Indah, Edward.

Ketua Komisi E, Hartoyo ditemui usai sidak mengatakan sidak komisi E ini menindaklanjuti aspirasi dari para buruh yang waktu lalu melakukan aksi di DPRD Jatim. “Setelah melakukan sidak pihak komisi E akan berkoordinasi dengan anggota Komisi E dan A untuk menindaklanjuti serta mengambil keputusan terkait masalah PT Mega Utama Indah tersebut,”ujarnya.

Dalam sidak tersebut, pihak Hartoyo juga meminta kepada PT Mega Utama Indah untuk tidak melakukan Pemutusan kontrak kerja karyawannya, bahkan apabila nanti pabriknya terjadi penutupan dan direlokasi ke daerah lain tetap memakai jasa karyawan yang saat ini.

Terkait status tanah yang saat ini berdiri di wilayah milik angkatan laut, ia mengatakan untuk status tanah ini pihaknya meminta kepada TNI AL  harus sesuai perjanjian antara perusahaan tersebut. Laporan dari buruh dan pihak perusahaan, bahwa perjanjian untuk menempati tanah itu sampai 2039.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Abdul Halim mengatakan pihaknya berharap agar pihak perusahaan untuk tidak melakukan PHK masal terhadap karyawannya. Begitu juga kepada pihak TNI AL untuk tetap menghormati keputusan yang telah dibuat dengan perusahaan PT Mega Utama Indah.

Sementara itu Direktur Utama PT Mega Utama Indah, Edward Widjaya mengatakan Pihak perusahaan tidak akan melakukan PHK terhadap buruh tersebut. Tapi pihaknya berharap kepada DPRD untuk menjembati atau menyelesaikan masalah para buruh dan pihak TNI AL. “Kalau dalam perjanjian TNI AL dan perusahaan selesai 2039, kami harap pihak TNI AL harus menuruti perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dalam hukum tersebut,”ujarnya. (fik)

Be the first to comment

Leave a Reply