Tiga Laporan Belum Mendapat Kepastian Hukum, Ponggowo Ancam Bakal Mengadu ke Mabes Polri

Ponggowo Santoso, selaku pelapor. Kepada wartawan ia mengisahkan tiga laporan polisi yang dilakukannya hingga saat ini belum mendapatkan kepastian hukum. Henoch Kurniawan

SURABAYA|BIDIK – Merasa belum mendapat kepastian hukum atas laporannya, Ponggowo Santoso, warga Surabaya akhirnya menuntut keadilan. Ia mengancam bakal mengadu ke Mabes Polri terkait ‘mangkraknya’ tiga laporan polisi yang telah ditempuhnya.

Tiga laporan polisi tersebut antara lain, bernomor LPB/1068/IX/2016/UM/JATIM, LPB/1115/IX/2016/UM/JATIM dan LPB/302/III/2017/UM/JATIM. Menurut pria yang dipanggil Pong tersebut, hingga September 2017 ini, dirinya belum mengetahui secara jelas posisi status atas laporannya tersebut, kendati sudah setahun dilaporkan.

“Dari ketiga dugaan pidana penipuan dan penggelapan yang saya laporkan tersebut, tidak ada satu pun yang sudah menetapkan status tersangka, kendati seluruh laporan tersebut sudah naik status dari penyelidika ke penyidikan,” ujarnya, Sabtu (23/9/2017).

Dalam laporan polisi bernomor LPB/1068/IX/2016/UM/JATIM, Pong melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan terlapor Tjahjo Widjojo, Komisaris Utama  PT Surya Graha Semesta (SGS) pada 13 September 2016 lalu.

Menurut Pong, kasus ini berawal saat Pebruari 2010, ketika dirinya yang terpengaruh rayuan Tjahjo yang mengajaknya kerja sama bisnis yang bergerak dibidang produksi aspal. Pong diiming-imingi jabatan sebagai komisaris pada PT SGS dan dijanjikan keuntungan sebesar 48 persen dari laba yang didapat PT SGS. Tertarik tawaran Tjahjo, akhirnya Pong menyerahkan sebanyak 28 sertifikat tanah untuk penanaman modal.

Seiring berjalan waktu, upaya Pong meminta laporan neraca PT SGS selalu mendapatkan kendala. Permintaan Pong tersebut tidak pernah direspon Tjahjo maupun direksi PT SGS. “Pengangkatan saya sebagai komisaris dibuat didepan notaris Isy Karimah Syakir. Setelah itu tidak pernah digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap kali saya tanyakan neraca, selalu tidak dijawab dan tidak ada alasan jelas,” ujar Pong.

Mendapati itikat yang mencurigakan tersebut, akhirnya pada 10 Oktober 2013, Pong mengirim surat pengunduran dirinya sebagai komisaris. Sejalan dengan itu, ia pun akhirnya melaporkan Tjahjo ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHPidana.

Sedangkan, ia juga melaporkan Tjahjo seperti yang tertuang dalam LPB/1115/IX/2016/UM/JATIM. “Saya juga melaporkan Tjahjo atas tindak pidana penggelapan delapan sertifikat atas nama saya. Laporan itupun juga belum jelas statusnya,” beber Pong.

Masih Pong, kasus ini berawal dari Juni 2012, saat dirinya meminta tolong Tjahjo untuk menjualkan aset tanah miliknya. Pong menyerahkan delapan sertifikat tanah kepada Tjahjo saat itu. Namun, oleh Tjahjo, kedelapan sertifikat tersebut malah digadaikan kepada seseorang yang bernama Probo tanpa sepengetahuan Pong sebagai pemilik sertifikat. Penyidik menerapkan pasal 372 dan 55 KUHPidana atas laporan ini.

“Hingga saat ini, saya pun tidak mendapatkan sepeserpun hasil dari transaksi kedelapan sertifikat tersebut. Atas perbuatan Tjahjo tersebut, saya mengalami kerugian sekitar Rp 2 miliar,” tambah Pong.

Lalu, yang ketiga, pada laporan bernomor LPB/302/III/2017/UM/JATIM, Pong melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Tjahjo Widjojo. Kali ini, Tjahjo dilaporkan sebagai kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Surya Marga Utama (SMU). Laporan ini dilakukan Pong pada 9 Maret 2017.

Menurut Pong, kasus ini berawal pada tahun 2009, ia diajak oleh Tjahjo bekerjasama bisnis dengan iming-iming dijadikan komisaris PT Surya Marga Utama (SMU). “Tjahjo itu sebenarnya teman saya, awalnya saya sangat percaya kepadanya, hingga kerjasama bisnis yang ditawarkannya pun saya tidak pernah menaruh curiga. Namun belakangan saya paham, saya jadi korban,” ujarnya.

Atas tawaran kerjasama ini, Pong mengklaim dirinya mengalami kerugian total sekitar Rp 6 miliar. “Total Rp 6 miliar tersebut merupahan saham yang saya setorkan dari rincian sebanyak 8 sertifikat tanah, 1 rumah senilai sekitar Rp 2 miliar dan setoran uang tunai senilai Rp 2,04 miliar,” ujarnya.

Sama persisnya dengan tawaran kerjasama antara dirinya dengan PT SGS, pada kerjasama kali inipun, Pong mengaku belum mendapatkan sepeserpun keuntungan dari bisnis yang dijalankan PT SMU. “Saya tidak pernah menerima laporan neraca, dan setaip kali saya minta tidak pernah diberi, padahal saya dijanjikan pembagian 48 persen dari nilai keuntungan yang didapat. Bahkan infonya, hingga saat inipun PT SMU masih berproduksi aspal dan masih berjalan,” tambah Pong.

Atas ketidakjelasan kepastian hukum terkait tiga laporannya tersebut, Pong meminta pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional. Iapun mempertanyakan kapasitas Tjahjo Widjojo, mengapa hingga saat ini masih saja bisa lolos dari jerat hukum. “Bukti-bukti sudah saya serahkan semua ke penyidik,” ujarnya. (eno)

Be the first to comment

Leave a Reply