Upaya Pemerintah Merehabilitasi Korban Narkoba Dinilai Gagal

Tampak suasana dialog publik yang digelar di Surabaya. (Henoch Kurniawan)

SURABAYA|BIDIK – Ikke Sartika, Kordinator Empowerment and Justice Action (EJA) secara tegas mengatakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) tentang penempatan korban penyalahguna narkooka ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial dalam sistem peradilan tindak pidana narkoba sangatlah tidak efektif.

Hal itu ia katakan dalam debat publik yang diberi tajuk ‘Meninjau Rehabilitas Pengguna Narkoba dalam praktek Peradilan’ di Surabaya, Rabu (29/11/2017).

Masih menurut wanita mantan pecandu NAPZA ini, dari hasil penelitian Empowerment and Justice Action (EJA) terhadap 32 putusan kasus narkoba yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan 94 persen putusan menjatuhkan pidana penjara, hanya 6 persen penyalahguna narkoba yang mendapat vonis rehabilitasi.

“SEMA dan SEJA masih dianggap sebagai aturan sampah yang tidak perlu diperhatikan. Karena kasus narkoba masih enak menjadi komoditas bagi para penegak hukum di Indonesia,” katanya.

Secara gamblang ia juga jelaskan bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2011 dan SEJA nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam sistem peradilan tindak pidana narkoba tampaknya jauh dari pelaksanaan, bahkan dianggap gagal. “Tidak ada niatan dari penegak hukum di Indonesia untuk merehabilitasi peyalahguna narkoba,” kata Ikke.

Hal ini tampak mulai dari proses penyidikan, dimana semangat memenjarakan penyalahguna sangat terlihat. Ikke mengatakan hasil penelitian dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan pengguna narkoba menyebutkan mayoritas JPU menggunakan dakwaan model alternatif. Artinya jaksa masih menginginkan pecandu dan penyalahguna dipenjarakan daripada direhabilitasi. “Ini tidak sejalan dengan program pemeritah yang ingin merehabilitasi seratus ribu peyalahguna dan pecandu,” katanya.

Lebih lanjut perempuan yang sehari-hari sebagai paralegal bagi kasus hukum peyalahguna dan pecandu di Surabaya ini menjelaskan 90 persen tuntutan JPU adalah pidana penjara, dan hanya 10 persennya tuntutan rehabilitas. “Ini membuktikan bahwa upaya pemerintah merehabilitas korban peredaran gelap narkoba dinilai gagal,” katanya.

Hakim pun masih berperspektif pemenjaraan bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Ini terbukti dari hasil penelitian EJA terhadap 32 amar putusan kasus narkoba yang sudah mendapat kepastian hukum tetap (incraht) di PN Surabaya mayoritas memutus pidana penjara bagi korban penyalahguna narkoba yang rata-rata usia remaja. Hanya 3 putusan dari 32 amar putusan yang divonis rehab.

Namun 2 dari tiga amar putusan rehab ini sebelumnya ditahan di tempat rehabilitasi. “Artinya hanya terpidana yang sebelumnya ditahan di rehabilitasi yang kemudian mendapat vonis rehab.kalau sebelumnya tidak ditahan direhabilitasi, kemungkinan mendapat vonis rehab juga sangat kecil,” pungkas Ikke. (eno)

Be the first to comment

Leave a Reply