Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim: Risma Seperti Anak Kecil

tiga mobil pengadilan ditarik pemkot

Ditariknya Tiga Mobdin Pengadilan Oleh Pemkot

SURABAYA|BIDIK– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menarik tiga mobil dinas (mobdin) yang selama ini dipinjamkan pakaikan ke Pengadilan Negeri (PN), Kamis (23/3/2017).

Hal itu dilakukan pasca beberapa jam majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Mangapul Girsang membacakan putusan penolakan perkara gugatan yang diajukan Pemkot Surabaya terhadap penggelolaan Pasar Turi yang dipegang PT Gala Bumi Perkasa (GBP), Selasa (21/3/2017).

Melalui surat bernomor 028/1919/436.3.2/2017 yang ditanda tangani walikota Surabaya Tri Rismaharini dihari yang sama putusan hakim dibacakan, Pemkot beralasan bahwa penarikan tiga mobdin itu dikarenakan adanya kebutuhan mendesak terhadap penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.

Hal itu mengacu pada pasal 4 ayat 4 Perjanjian bernomor 028/1582/436.3.2/2015 tanggal 27 Maret 2016 dan perjanjian bernomor 028/9996/436.3.2/2016 tanggal 30 September 2016 tentang perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 milik Pemkot Surabaya kepada PN Surabaya.

Pasal dan ayat dalam perjanjian itu  berbunyi apabila sewaktu-waktu pihak kesatu (Pemkot, red) membutuhkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka pihak kedua (pengadilan, red) harus menyerahkan kembali sebagian atau seluruh obyek perjanjian dimaksud kepada pihak kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Ketiga mobdin tersebut antara lain:

  1. Mitsubishi Pajero SPR 2 5D GLS 4×2 MT nopol L 1676 NP.
  2. Isuzu TBR54F Turbo LM nopol L 1842 NP.
  3. Mitsubishi Pajero SPR 2.4 L Dakar 4×2 SAT nopol L 1680 PP.

Salah satu mobil diatas, biasanya dipakai Sujatmiko, Ketua PN Surabaya untuk keperluan tugas dan kegiatan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Ironisnya, mobil yang sehari-hari digunakan ketua PN tersebut ditarik disaat Sujatmiko, sedang tidak berada di Surabaya.

Sigit Sutriono, humas PN Surabaya saat dikonfirmasi membenarkan soal penarikan ketiga mobdin tersebut. “Iya benar, ketiga mobdin tersebut telah diserahkan Pemkot. Namanya juga dipinjami, lalu ditarik kembali oleh yang meminjami itu wajar. Bahkan yang dipakai pak Ketua itu baru dipinjami, kurang lebih dua minggu yang lalu,” ujar Sigit di ruang kerjanya.

Disinggung penyebab penarikan mobdin tersebut, secara tegas Sigit mengatakan tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara yang saat ini ada di PN Surabaya, terutama soal putusan gugatan Pasar Turi.

“Saya rasa tidak ada kaitannya. Perkara Pemkot di pengadilan kan banyak, ada yang menang dan ada yang kalah. Mungkin mobdin tersebut lebih dibutuhkan oleh Pemkot,” ungkap Sigit.

Ia pun menegaskan, atas kejadian ini, tidak bakal berpengaruh terhadap operasionalan pengadilan. “Sebenarnya masih banyak mobdin dari Mahkamah Agung yang bisa kita pakai. Jadi tidak berpengaruh. Pak Ketua juga ada sedan,” tambah Sigit.

Terpisah, Rully Ardijanto SH, MH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, mengatakan bahwa Pemkot telah mengirimkan delegasinya untuk mengambil ketiga mobdin tersebut sejak pagi hari.

“Didalam surat tertera ditandatangani oleh bu Walikota pada 21 Maret 2017. Baru kita terima keesokan harinya dan langsung kita balas, lalu kita serahkan pada hari ini Kamis (23/3/2017). Setelah surat dari Pemkot kita terima , sebenarnya oleh pimpinan diperintah untuk segera menyerahkan. Namun saat kami ingin menyerahkan dan telah menyiapkan empat driver untuk mengantar, ternyata keduluan tim Pemkot yang datang,” beber Rully.

Hal ini sontak menuai beragam penilaian dari lapisan masyarakat Surabaya. Salah satunya H Abdul Malik SH MH, praktisi hukum sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur.

Dengan apa yang dilakukan Pemkot Surabaya terhadap PN Surabaya  ini, pria yang kerap dipanggil H Malik ini berpendapat keras. “Saya lihat itu Risma seperti anak kecil, yang tidak mengerti aturan etika. Mobil itu adalah usulan dari Walikota sendiri untuk Forpimda. Kalau ditarik untuk diperbaiki saya sangat setuju sekali. Tapi kalau penyebabnya diduga ada kaitannya dengan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) gugatan Pasar Turi, semestinya tim kuasa hukum Pemkot bisa memberikan penjelasan bahwa gugatan tersebut bisa diajukan lagi, jangan seperti anak kecil,”  ujar H Malik.

Ia pun menambahkan, kalau ingin adil, Pemkot Surabaya tidak hanya menarik mobdin pengadilan. “Ia (Risma, red) juga harus menarik semua mobdin yang dipinjamkan. Mobdin yang ada di Kejaksaan, Polrestabes, Korem dan Dewan Surabaya ditarik semua,” tambah Malik.

Sedangkan Aden Dharmawan, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mempertanyakan alasan pasti Pemkot melakukan penarikan mobdin tersebut. “Soal penarikan tiga mobdin pengadilan itu kita belum tahu pasti alasan Pemkot. Apa ditarik untuk diganti lebih baru atau sejenis kita belum tahu, tapi kalau ditarik soal Pasar Turi ini sangat aneh,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan via selulernya, Kamis (23/3/2107).

Ia juga mengatakan bahwa perkara gugatan Pasar Turi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pinjam pakai mobdin. “Semestinya Pemkot memikirkan bagaimana caranya melalui mekanisme hukum menunjukan bukti-bukti otentik untuk memenangkan kasus itu. Ini kan kayak anak-anak kecil gitu loh,” tambahnya.

Aden juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi permasalahan ini kepada para pihak.

Sedangkan, meski sempat mengakui telah memerintahkan stafnya untuk menarik tiga mobdin pengadilan, Risma enggan berkomentar lebih detail. “Off the record kalau soal itu,” singkatnya saat diwawancarai di Balai Kota.

Dua hari lalu, Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan Pemkot Surabaya dalam kasus Pasar Turi.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima keberatan yang diajukan termohon yaitu PT Gala Bumi Perkasa, yang menyebut gugatan yang dilayangkan Pemkot Surabaya kurang pihak.

Pemkot Surabaya menggugat perdata PT Gala Bumi Perkasa karena melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam proses pembangunan Pasar Turi Baru. PT Gala Bumi Perkasa dinilai tidak menepati janji diantaranya terkait bentuk bangunan, dan status stand pedagang. (eno/pan)

Foto: Ketiga mobil dinas yang ditarik pihak Pemkot. Henoch Kurniawan

Be the first to comment

Leave a Reply