*PADANG LAWAS UTARA -* BIDIK.CO.ID | Forum Mahasiswa Peduli Palas-Paluta (FORMAPP) menyatakan sikap tegas. Kami akan melaporkan oknum-oknum yang diduga mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Ujung Batu yang kembali melakukan pendudukan lahan milik negara yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Bukit Harapan 1 eks Torganda seluas 48.000 Hektar.
Ketua FORMAPP, *Rahmat Husen Rambe*, dalam keterangan persnya menegaskan, langkah hukum ini harus diambil demi menjaga wibawa hukum dan perintah aparat penegak hukum.
FORMAPP menilai, dugaan pendudukan kembali ini adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Kapolres Padang Lawas Utara yang telah disampaikan secara jelas dalam *Rapat Mediasi Konflik antara masyarakat dengan perusahaan pada tanggal 02 November 2026.*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat mediasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres tersebut, sudah ada kesepakatan dan perintah tegas agar semua pihak menahan diri dan menempuh jalur hukum, bukan melakukan aksi sepihak menduduki lahan.
“Jika benar ada pihak yang kembali menduduki lahan setelah perintah aparat disampaikan di forum resmi mediasi, ini bukan lagi persoalan sengketa lahan biasa. Ini adalah dugaan pembangkangan terhadap arahan aparat. Persoalan ini harus ditangani melalui jalur hukum. Kami akan melaporkannya agar fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi jelas di mata hukum,” ujar Rahmat Husen Rambe dengan tegas.
*SOROTI KEABSAHAN SHM DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40*
Lebih jauh, FORMAPP juga menyoroti dan mempertanyakan secara serius klaim kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh oknum masyarakat di atas Kawasan Hutan Produksi Register 40.
Berdasarkan data, fakta hukum, dan informasi yang diterima FORMAPP, keabsahan SHM di kawasan tersebut sangat patut diduga cacat hukum.
FORMAPP mengungkapkan bahwa dalam persidangan perkara DL Sitorus terkait *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006*, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan pernah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mekanisme penerbitan SHM di kawasan hutan Register 40 tersebut *adalah tidak sesuai dengan mekanisme yang benar dan telah dilakukan pembatalan.*
Fakta persidangan ini menjadi dasar kuat bagi FORMAPP untuk meminta aparat penegak hukum turun tangan.
“Oleh karena itu, kami meminta penyelidikan mendalam atas dasar apa terjadinya penerbitan sertifikat hak milik di atas Kawasan Hutan yang statusnya jelas adalah hutan produksi Register 40. Kami menduga ada praktik mafia tanah yang bermain. Setiap tindakan yang melanggar hukum, yang menerbitkan alas hak di atas kawasan hutan negara, harus diusut, diperiksa, dan diseret ke meja hukum,” tutup Rahmat Husen Rambe.
FORMAPP menegaskan, pihaknya tidak anti rakyat. FORMAPP adalah forum yang lahir untuk membela hak rakyat Palas-Paluta yang sesungguhnya. Namun FORMAPP juga tidak akan tinggal diam jika ada oknum yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang merugikan negara dan menginjak-injak hukum.
FORMAPP akan segera melayangkan laporan resmi ke Polres Padang Lawas Utara dan Polda Sumatera Utara dalam waktu dekat.
*Hormat Kami,*
*FORUM MAHASISWA PEDULI PALAS-PALUTA (FORMAPP)*
*Ketua,*
*Rahmat Husen Rambe*
PITRI NST



























