Di Balik Derita Korban, Ada Dugaan Proyek Asal Jadi! Sutan Nasomal Minta Presiden Turun Tangan

Bener Meriah Bidik.Co.Id

Puluhan warga yang menghuni hunian sementara (huntara) di Kabupaten Bener Meriah mengeluhkan kondisi tempat tinggal yang dinilai jauh dari kata layak huni.

Sebanyak 36 kepala keluarga (KK) dari empat desa, yakni Alur Gadeng (20 KK), Rime Raya (12 KK), Pulo Intan (3 KK), dan Gemasih (2 KK), saat ini menempati huntara yang berlokasi di Kilometer 60, Dusun Pelita, Balai Pertanian Pelita, Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Berdasarkan keterangan warga pada Sabtu (11/04/2026), berbagai kerusakan dan minimnya fasilitas membuat aktivitas sehari-hari terganggu.

Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi demi keselamatan.

Saat hujan turun, air dilaporkan masuk ke dalam ruangan, khususnya pada kamar tidur bagian depan. Air merembes dari dinding akibat tampias hujan, diperparah dengan tidak adanya talang air pada bangunan.

“Kalau hujan, air masuk sampai ke dalam kamar dari dinding. Tidak ada talang air, jadi tampias langsung kena,” ujar salah satu warga.

Selain itu, ditemukan kesalahan konstruksi pada bagian lantai. Lantai antara ruang kamar dan teras dibuat rata tanpa pembatas. Bahkan lebih parah, lantai teras justru dibuat miring ke arah dalam ruangan.

Secara teknis, kondisi ini dinilai tidak sesuai standar bangunan. Seharusnya terdapat perbedaan tinggi atau ambang antara lantai kamar dan teras, serta kemiringan lantai teras dibuat ke arah luar agar air hujan tidak masuk ke dalam rumah.

Ketiadaan sistem drainase dan parit pembuangan juga menyebabkan air kerap menggenang, terutama di area kamar mandi. Air bekas mandi dan mencuci tidak mengalir dengan baik sehingga menimbulkan genangan.

Masalah lain juga muncul pada fasilitas listrik. Sedikitnya tujuh unit rumah mengalami pemadaman, sementara sejumlah lampu di unit lain tidak berfungsi.

Kondisi fisik bangunan pun dinilai memprihatinkan. Beberapa pintu dan jendela tidak dilengkapi engsel yang layak, sementara tiang penyangga disebut tidak kokoh dan berpotensi membahayakan penghuni.

Warga menduga pembangunan huntara dilakukan secara asal jadi. Hal ini terlihat dari kualitas material seperti lantai yang tipis dan mudah pecah, serta penggunaan triplek pada pintu dan jendela yang mudah rusak.

Tak hanya itu, serangan hama ulat bulu dalam jumlah besar turut memperparah kondisi.

Sejumlah warga bahkan memilih meninggalkan huntara karena khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan.

“Kami sudah tidak tahan, banyak ulat bulu di dalam rumah. Terpaksa harus mengungsi,” ungkap warga lainnya.

Hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan struktur bangunan yang kurang kuat, dengan sambungan dinding yang tidak memenuhi standar konstruksi.

Sementara itu, pihak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait kondisi tersebut.

Perwakilan Perkim menjelaskan bahwa seluruh huntara saat ini belum diserahterimakan oleh pihak vendor kepada BNPB, dan pembayaran proyek masih sekitar 50 persen.

“Semua huntara belum diserahterimakan ke BNPB, pembayaran masih 50 persen. Jadi apa yang masih kurang menjadi tanggung jawab vendor,” ujarnya.

Selanjutnya, pihak media juga mengonfirmasi pihak vendor yang dikenal dengan nama panggilan Ipul. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pengerjaan pembangunan huntara.

“Maaf bang, kami juga kerja terburu-buru, jadi memang masih banyak kekurangan. Perlu dimaklumi juga, sampai sekarang kami dari vendor belum dibayar lunas.

Kalau dalam waktu dekat pembayaran diselesaikan, pasti akan kami perbaiki,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak BNPB melalui kepala pelaksana hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons. Panggilan telepon tidak dijawab, begitu juga pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum dibalas.

Menanggapi kondisi tersebut, Sutan Nasomal menyampaikan keprihatinan sekaligus peringatan keras kepada pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat korban bencana hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Ia meminta Presiden untuk memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia agar memastikan pembangunan huntara dilakukan secara layak dan tidak asal jadi.

“Jangan di tengah musibah yang dialami masyarakat, ada pihak yang justru bermain di atas penderitaan mereka. Ini tidak boleh terjadi. Huntara harus dibangun secara manusiawi, jangan sampai anggaran dipermainkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendesak Bupati Bener Meriah agar segera sigap menangani persoalan huntara di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

“Bupati Bener Meriah harus bertindak cepat. Jangan biarkan masyarakat menderita lebih lama akibat pembangunan yang tidak maksimal,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media, baik nasional maupun internasional, melalui sambungan telepon dari Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (12/04/2026).

Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi proyek tersebut serta memperbaiki fasilitas yang ada, agar huntara benar-benar layak huni dan tidak membahayakan keselamatan penghuni.