TANGGAMUS – BIDIK.CO.ID — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) secara tegas menyoroti praktik pengumpulan dana di SD Negeri 1 Sidomulyo, Kabupaten Tanggamus, yang diduga kuat sebagai pungutan liar (pungli). Berdasarkan investigasi, wali murid dibebankan biaya sebesar Rp150.000 pada tahun 2025 dan melonjak menjadi Rp160.000 pada tahun 2026.
Ketua LSM KCBI Tanggamus, Iriadi, mengecam keras praktik ini. Ia menilai dalih “hibah” yang digunakan pihak sekolah hanyalah kedok untuk melegalkan pungutan yang memberatkan.
“Kami menerima banyak keluhan dari wali murid yang merasa tertekan. Angka Rp150 ribu dan Rp160 ribu itu ditentukan secara sepihak, bukan sumbangan sukarela. Ini jelas pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan di dunia pendidikan kita,” tegas Iriadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi pada Senin (2/11/2026), Kepala SDN 1 Sidomulyo, Siswanto, berdalih dana tersebut untuk pembangunan pagar lapangan demi keamanan. Ia juga membenarkan adanya biaya tambahan Rp50.000 untuk sampul rapor, namun mengaku tidak tahu-menahu soal penentuan nominalnya dan melempar tanggung jawab ke Komite Sekolah.
Tabrak Aturan Permendikbud
LSM KCBI mengingatkan bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang keras melakukan pungutan yang ditentukan nominal dan waktunya. Pasal 12 huruf b secara mutlak melarang segala bentuk pungutan kepada peserta didik maupun wali murid.
Desak Audit Inspektorat
Atas temuan ini, Iriadi menyatakan LSM KCBI Tanggamus akan melayangkan laporan resmi. “Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tanggamus, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan untuk segera mengaudit SDN 1 Sidomulyo. Jangan sampai fasilitas sekolah dijadikan alasan untuk memeras wali murid. Jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang, oknum yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum,” pungkasnya.
LSM KCBI berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas agar sekolah negeri di Tanggamus benar-benar bersih dari praktik pungli berkedok sumbangan. (C)
