Lamongan – Petugas Bantuan Pangan 2025 sebagai penyalur Banpang (Banpang) yang bekerja pada bulan Juni dan Juli 2025, dimulai pada Jum’at tanggal 18 Juli 2025 di kantor Kecamatan Babat dengan pembagian jadwal kerja untuk pendistribusian undangan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) ke desa-desa yang berjumlah 23 desa di wilayah Kecamatan Babat. Rabu (10/09/2025)
Pada tanggal 19 Juli 2025 Sabtu pagi pukul 08.00 WIB, secara resmi mulai dilaksanakan penyaluran Banpang yang dibagi di beberapa titik oleh Muqim selaku Koordinator Kecamatan juga bersama Zaenal selaku Koordinator Lapangan.
Berjalannya waktu penyaluran Banpang semua anggota dengan sigap dan kompaknya melakukan tugasnya tanpa lelah dengan rasa jiwa sosial yang tinggi, bekerja start pukul 08.00 WIB, hingga pukul 23.00 WIB menjadi rutinitas tim petugas Bantuan Pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut salah satu petugas Banpang 2025, kepada awak media membeberkan bahwa penyaluran Banpang sampai pada tanggal 29 Juli 2025 belum selesai sepenuhnya, masih ada sebagian desa yang belum mengambil bantuan pangan.
Setelah selesai penyaluran tidak langsung menerima gaji melalui berbagai tahapan sambari tetap melakukan revisi penyaluran baik aplikasi maupun mendatangi ke rumah penerima Banpang yang kebetulan ada yang sakit tidak bisa datang ke kantor desa.
Pada tanggal 05 Agustus 2025 sore di rumah salah satu anggota penyalur di kumpulkan semua tim Petugas Penyalur Bantuan Pangan, untuk menerima gaji 50% sebesar Rp. 400.000,- perorang, dari sejumlah 10 penyalur di Kecamatan Babat, dengan penerima bantuan pangan (PBP) yang berjumlah 8210 orang.
Pada saat memberikan uang gaji sebesar 50% tersebut, Zaenal selaku Koordinator Lapangan mengungkapkan, “Temen-temen harus bisa menerima uang segini karna tender yang kita terima ini, tidak berasal dari satu tangan, tetapi melewati banyak link,” ungkap Zaenal.
Anggota tim penyaluran Banpang menerima dan menunggu gajian berikutnya, itupun tetep menyelesaikan dulu banyak revisi. Dalam masa menunggu gaji sampai 100%, semua anggota penyalur Banpang juga pernah mengerjakan revisi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan hingga larut malam, yakni pukul 23.00 WIB. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan standart jam kerja, terlebih para petugas Banpang harus seharian meninggalkan keluarganya.
Setelah revisi selesai di tingkat Kabupate Lamongan, dengan proses yang sangat melelahkan demi tanggung jawabnya semua tim tetep konsisten. Hingga penantian gaji yang 100% tiba, saat berkumpul di rumah ibu Supani Desa Tritunggal, masing-masing petugas Banpang mendapat tambahan gaji sebesar Rp.400.000, jadi total semua gaji perorang adalah Rp.800.000.
“Sebetulnya berapa fee per PBP,” tanya salah satu anggota petugas penyalur Banpang kepada kedua koordinator yang tidak mau menjawab.
Dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh anggota tim penyalur, tidak ada yang bisa menjawab dengan tegas dan transparan, hanya saling lempar dari Zaenal kepada Muqim.
Yang lebih menyayat hati tim petugas penyalur Banpang, Muqim mengatakan, “Ibarat orang mreman atau kuli, kan sudah di bayar,” jawaban Muqim selaku Korcam.
Dan lebih miris lagi program pemerintah semacam ini beliau selaku koordinator kecamatan disinggung mengenai legalitas tim penyalur Banpang, Muqim menjawab dengan istilah mreman atau nguli saja, berarti secara garis besar, tim penyalur Banpang Kecamatan Babat ini adalah tim tidak resmi atau ilegal (kata Muqim), padahal selaku koordinator kecamatan, Muqim dengan entengnya mengatakan hal tersebut, seakan-akan program pemerintah ini adalah ajang permainan untuknya.
“Apakah pekerjaan penyalur Banpang semacam ini masih ada pungli dari pihak atasan, bisakah seorang pendamping PKH merangkap jadi koordinator Banpang, karna kedua koordinator penyaluran Nanpang juga pendamping PKH di wilayah Kecamatan Babat,” ujar tim penyalur Banpang kepada Wartawan.
Muqim, selaku Koordinator Kecamatan Babat, saat diklarifikasi awak media via WhatsApp, ia bungkam seribu bahasa.
Sebetulnya harapan dari tim penyalur Banpang Kecamatan Babat, hanya transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi, walaupun upah atau gaji hanya cukup umtuk membeli bensin, tidak jadi masalah.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, awak media mencoba mengklarifikasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan (Farah Damayanti Zubaidah, M.Sos., M.Si.) via WhatsApp. Ia membeberkan, “Wa’alaikumsalam, maaf saya belum paham mengenai hal tersebut Mas, baragkali ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) mungkin lebih tepat. Maaf sampai saat bantuan pangan yang berupa beras langsung di handle Bulog Mas, Dinsos hanya diajak koordinasi terkait bantuan tenaga pendamping yang oleh Bulog dipilih dari unsur SDM PKH,” ungkap Kadinsos melaui chat WhatsApp-nya.
Ia menambahkan, “Kami dalam hal ini tidak tahu menahu terkait berapa gaji atauhonor mereka, kebetulan saya tidak menyimpan nomernya, Dinsos hanya diundang rakor di Dinas Pertanian,” tambah Bu Farah.
Tak berhenti di situ, awak media mencoba mencari keterangan lebih dalam dengan mengklarifikasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan (Dr. Mugito, M.M.), disinggung permasalahan tersebut diatas, ia menjawab, “Saya monevnya berkaitan dengan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan oleh Perum Bulog. Kalau gaji petugas lapangan coba nanti saya kroscekan. Kalau data monev akhir ini. Ini petugas lapangan kegiatan apa ???. Kalau penyaluran SPHP, info yang saya tahu kok tidak ada petugas lapangan. Janjinya atau aturannya digaji berapa ???. Tapi kalau aturan standar posnya segitu, ya mau bagaimana. Seingat saya, petugas Banpang itu dulu bukan masyarakat umum, tapi pendamping PKH. Saya cobanya kroscek lagi…!!!. Pendamping PKH kan masuk pok ASN P3K itu, berarti sudah ada gaji bulanan. Penjelasan Kacab Divre Bulog Bojonegoro akan konfirmasi ke koordinator, kayaknya ada hitungan sesuai absensi turut serta dalam penyaluran,” penjelasan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan.
Hingga berita ini ditayangkan, tim petugas penyalur Banpang masih menunggu transparansi mengenai kesejahteraan mereka, “Dengan permasalahan petugas Banpang di Kecamatan Babat, semoga menjadi acuan untuk petugas Banpang di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Lamongan,” pungkas tim petugas Banpang Kecamatan Babat. (Redaksi)
