MEDAN – BIDIK.CO.ID – Dinamika politik nasional kembali memasuki babak yang menyita perhatian publik. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan setelah munculnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Di tengah menguatnya wacana pemakzulan tersebut, publik dikejutkan oleh pemberitaan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026), mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, hingga pemberitaan tersebut disampaikan, belum ada kepastian bahwa pengunduran diri itu telah diputuskan secara resmi dan berlaku secara konstitusional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi perkembangan tersebut, Muhammad Mas’ud Silalahi, aktivis sosial-politik dari Sumatera Utara, memberikan analisis kritis bahwa peristiwa ini tidak semestinya dibaca hanya sebagai persoalan personal seorang wakil presiden. Ada dimensi politik, legitimasi kekuasaan, hubungan antarelite, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Mas’ud, pertemuan Gibran dengan Prabowo di tengah menguatnya desakan politik merupakan momentum penting untuk membaca arah konsolidasi kekuasaan nasional.
“Pertanyaan publik hari ini bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah mengapa persoalan ini berkembang sampai pada titik ketika seorang wakil presiden harus menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada presiden di tengah tekanan politik dan persoalan konstitusional yang sedang bergulir,” ungkapnya. Selasa (10/11/2026).
Pemakzulan Gibran: Persoalan Konstitusi atau Pertarungan Politik Elite?
Mas’ud menilai bahwa munculnya desakan pemakzulan terhadap Gibran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Pemberitaan CNN Indonesia dan detikNews pada 10 November 2026 mengungkapkan bahwa puluhan anggota DPR telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah yang disebutkan anggota DPR Mardani Ali Sera telah mencapai sekitar 50 orang dari enam fraksi, sementara Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi bahwa laporan usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi Mas’ud, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah bergerak dari ruang perdebatan publik menuju arena politik kelembagaan.
“Ketika persoalan yang awalnya diperdebatkan masyarakat kemudian masuk ke ruang konstitusional DPR, pemerintah dan seluruh elite politik harus menyadari bahwa legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya bertumpu pada kemenangan elektoral. Ada kewajiban untuk menjawab setiap persoalan hukum secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat tidak boleh dipersempit sebagai instrumen untuk menjatuhkan seseorang karena perbedaan kepentingan politik. Sebaliknya, mekanisme tersebut juga tidak boleh dihambat apabila memang terdapat dasar konstitusional dan bukti hukum yang memenuhi persyaratan.
Dalam negara demokrasi, proses politik harus berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan kelompok ataupun kompromi kekuasaan.
Gibran, Jokowi, dan Bayang-Bayang Kekuatan Politik Geng Solo
Lebih jauh, Mas’ud melihat bahwa polemik Gibran juga tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Istilah “Geng Solo” yang berkembang dalam percakapan politik dan pemberitaan publik menjadi salah satu gambaran mengenai jaringan kedekatan dan pengaruh politik yang dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi dan sejumlah figur yang memiliki hubungan politik dengannya.
Namun, istilah tersebut perlu ditempatkan sebagai label dalam diskursus politik, bukan sebagai bukti adanya organisasi formal ataupun kesalahan hukum kolektif.
Menurut Mas’ud, persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan bahwa pemerintahan nasional tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antarkelompok elite yang pada akhirnya menggeser orientasi kekuasaan dari kepentingan rakyat menjadi kepentingan mempertahankan pengaruh politik.
“Jokowi sebagai mantan presiden tentu memiliki warisan politik, jejaring, dan pengaruh yang masih menjadi bagian dari dinamika nasional. Gibran juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik tersebut. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan, jabatan wakil presiden adalah amanah konstitusi, bukan kepanjangan tangan dari pengaruh politik keluarga ataupun kelompok tertentu,” jelasnya.
Ia menambahkan, hubungan politik antara Jokowi, Gibran, Prabowo, dan sejumlah figur yang selama ini diasosiasikan dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya perlu dibaca secara objektif. Publik berhak mengetahui bagaimana kepentingan politik dikelola, tetapi setiap dugaan mengenai konflik atau kesepakatan di antara elite harus dibuktikan melalui fakta, bukan sekadar spekulasi.
Prabowo di Persimpangan Konsolidasi Kekuasaan
Dalam analisis berikutnya, Mas’ud menilai bahwa posisi Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian penting dari perkembangan situasi politik ini.
Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada saat DPR mulai membicarakan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Karena itu, komunikasi keduanya memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara.
Akan tetapi, menurutnya, stabilitas politik tidak boleh dimaknai sebagai upaya melindungi kepentingan elite dengan mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.
“Prabowo harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok politik mana pun. Pemerintahan tidak boleh tersandera oleh kompromi yang tidak transparan. Jika ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jika ada persoalan politik, selesaikan melalui mekanisme demokrasi. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari pertarungan kepentingan di antara para pemegang kekuasaan,” ujarnya.
Mas’ud juga mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya persoalan menjaga hubungan baik di antara para elite. Stabilitas yang sesungguhnya harus dibangun melalui kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, serta keberanian pemerintah menjawab persoalan yang berkembang.
Pengunduran Diri: Sikap Kenegarawanan atau Respons terhadap Tekanan Politik?
Mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri, Mas’ud memandang bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sudut pandang.
Pertama, dari perspektif tanggung jawab konstitusional, seorang pejabat negara harus bersedia mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang berkaitan dengan legitimasi dan persyaratan jabatannya.
Kedua, dari perspektif politik nasional, pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari pemeriksaan, klarifikasi, ataupun pertanggungjawaban atas persoalan yang sedang diperdebatkan.
“Jika memang Gibran pada akhirnya memilih mengundurkan diri, keputusan itu harus disampaikan secara terbuka, memiliki dasar yang jelas, dan mengikuti ketentuan konstitusi. Namun, pengunduran diri tidak otomatis menghapus pertanyaan publik mengenai persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik ini,” katanya.
Menurutnya, ukuran kenegarawanan bukan sekadar keberanian meninggalkan jabatan, melainkan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan di hadapan hukum serta masyarakat.
Rekonsolidasi Nasional Jangan Menjadi Transaksi Politik
Mas’ud juga menyoroti kemungkinan terjadinya penataan ulang hubungan politik di lingkungan pemerintahan dan partai-partai pendukungnya setelah polemik Gibran mencuat.
Ia menilai, dinamika ini berpotensi menjadi momentum bagi seluruh kekuatan politik untuk mengevaluasi hubungan antarelite, memperjelas arah pemerintahan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Namun, ia mengingatkan agar rekonsolidasi nasional tidak berubah menjadi transaksi politik tertutup yang hanya bertujuan mengamankan posisi kelompok tertentu.
“Bangsa ini membutuhkan rekonsolidasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan rekonsolidasi untuk membagi ulang pengaruh dan kekuasaan. Jangan sampai polemik yang menyangkut konstitusi justru diselesaikan melalui kesepakatan politik di belakang layar tanpa memberikan jawaban yang memadai kepada masyarakat,” tegas Mas’ud.
Rakyat Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Menutup analisisnya, Muhammad Mas’ud Silalahi menegaskan bahwa polemik Gibran, Jokowi, Prabowo, dan lingkaran kekuasaan yang selama ini menjadi perbincangan publik harus menjadi momentum memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.
Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh membangun tradisi politik yang menempatkan figur dan keluarga penguasa lebih tinggi daripada konstitusi.
Jabatan presiden dan wakil presiden merupakan amanah rakyat yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Karena itu, siapa pun yang memegang kekuasaan harus bersedia menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban publik.
“Jangan sampai bangsa ini terjebak dalam drama politik elite yang tidak berkesudahan. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja. Bukan sekadar pergantian posisi, manuver politik, ataupun kompromi kekuasaan,” tutupnya.
Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan hanya tentang bertahan atau meninggalkan kursi wakil presiden. Ini adalah ujian bagi demokrasi Indonesia: apakah konstitusi benar-benar menjadi panglima, atau justru kepentingan kekuasaan yang selalu menentukan arah perjalanan bangsa.
** Aktivis Sosial-Politik: Polemik Gibran Bukan Sekadar Persoalan Jabatan, Melainkan Ujian Konstitusi dan Konsolidasi Kekuasaan Nasional ** (Redaksi)
