Bidik.co.id, —Medan –
Pernyataan Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, mengenai kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo yang menyebut kondisi para siswa sebagai “berita baik” menuai sorotan tajam.
Aktivis Sosial-Politik, Muhammad Mas’ud Silalahi, S.Sos, yang akrab disapa MMS, menilai penggunaan istilah tersebut tidak tepat ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menurut saya, kita harus berhati-hati dalam memilih kata. Ketika ada ratusan anak diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG, lalu ada korban yang harus dirujuk ke Medan karena kondisinya lebih berat, tentu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang serius, transparan dan empatik,” ujar Mas’ud, Senin (17/8/2026).
Pernyataan Bupati Karo tersebut sebelumnya diberitakan dalam sejumlah media setelah ratusan siswa di Berastagi mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG. Bupati menyatakan bahwa kondisi anak-anak secara umum tidak mengkhawatirkan dan menyebut kondisi tersebut sebagai “berita baik”.
Namun, perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa kasus tersebut tidak bisa dipandang sederhana.
Salah seorang siswa SMK Negeri 1 Berastagi bahkan harus dirujuk ke RSU Haji Medan setelah mengalami penurunan kesadaran ketika sebelumnya mendapatkan perawatan di Kabanjahe.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada Jumat (14/8/2026) menjenguk korban tersebut. Bobby menyampaikan bahwa kondisi siswa itu lebih berat dibandingkan korban lainnya sehingga membutuhkan penanganan intensif di Medan.
Korban kemudian menjalani perawatan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSU Haji Medan dan mendapatkan pemantauan intensif dari tim medis.
Fakta tersebut, menurut Mas’ud, semestinya menjadi alasan bagi semua pihak untuk menempatkan keselamatan anak sebagai persoalan utama.
“Kalau memang mayoritas anak dalam kondisi baik, tentu kita bersyukur. Tetapi jangan sampai rasa syukur itu justru membuat kita mengabaikan anak yang kondisinya serius. Ada siswa yang sampai dirujuk ke RS Haji Medan karena mengalami penurunan kesadaran. Itu fakta yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
RS Haji Medan Menjadi Salah Satu Saksi Penting
Perawatan korban di RSU Haji Medan juga menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kasus tersebut.
Direktur RSU Haji Medan, Yulinda Elvi Nasution, sebagaimana diberitakan media, menjelaskan bahwa pasien mengalami nyeri perut yang sangat hebat dan berulang. Pasien juga masih menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui perkembangan kondisi medisnya.
Sehari setelah korban menjalani perawatan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono turut menjenguk siswa tersebut di RS Haji Medan.
Pada Minggu (16/8/2026), Sudaryono menyampaikan bahwa kondisi korban yang telah menjalani perawatan selama tiga hari di ICU berangsur membaik. Ia juga menyebut adanya penanganan terhadap infeksi dan toksin yang diduga masuk ke dalam tubuh pasien.
“Artinya, persoalan ini bukan sekadar angka. Di balik data ratusan siswa yang mengalami keluhan, ada anak yang harus menjalani perawatan intensif dan ada keluarga yang mengalami kecemasan luar biasa,” kata Mas’ud.
Menurutnya, kondisi korban yang mulai membaik tentu merupakan kabar yang patut disyukuri. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi keseriusan evaluasi terhadap sistem penyediaan makanan MBG.
BGN Ungkap Dugaan Kelalaian Pengolahan Makanan
Sorotan terhadap kasus Karo semakin kuat setelah muncul informasi mengenai hasil investigasi awal Badan Gizi Nasional.
Laporan iNews pada Senin (17/8/2026) menyebut BGN mengungkap adanya dugaan kelalaian dalam pengolahan bahan makanan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ratusan siswa mengalami keracunan.
Media lain yang mengutip investigasi sementara BGN juga melaporkan bahwa sebagian ikan yang digunakan dalam makanan MBG diduga tidak disimpan dalam freezer dan berada pada suhu ruangan selama lebih dari 12 jam. Temuan tersebut tentu masih menjadi bagian dari proses investigasi dan perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi serta bukti laboratorium.
Bagi Mas’ud, jika dugaan kelalaian tersebut nantinya terbukti, persoalannya tidak boleh berhenti pada permintaan maaf.
“Kalau memang ditemukan kelalaian, harus ada evaluasi menyeluruh. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan, apakah SOP dijalankan, bagaimana proses penyimpanan bahan makanan, sampai bagaimana makanan didistribusikan kepada siswa. Semuanya harus dibuka secara transparan,” tegasnya.
BGN Siapkan Sanksi Tegas
Perkembangan kasus Karo juga telah mendapat perhatian langsung dari BGN.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa pihak yang terbukti melakukan kelalaian serius dalam pelaksanaan MBG dapat dikenai sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat bagi kepala SPPG yang berstatus ASN.
Langkah tersebut dinilai Mas’ud sebagai sinyal bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG memang harus menjadi prioritas.
“Ini bukan persoalan mencari siapa yang harus disalahkan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Anak-anak sekolah bukan objek percobaan. Mereka harus mendapatkan makanan yang benar-benar aman, bergizi dan memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.
Kasus Karo Menambah Panjang Sorotan terhadap Program MBG
Kasus di Tanah Karo juga tidak dapat dilepaskan dari sorotan yang lebih luas terhadap pelaksanaan MBG secara nasional.
Pada Juni 2026, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan meminta BGN menargetkan nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Kepala BGN yang baru. YLKI menilai persoalan keracunan massal, transparansi pengelolaan SPPG dan tata kelola program masih menjadi persoalan serius yang perlu dibenahi.
Dengan demikian, menurut Mas’ud, kasus Karo seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki program, bukan justru menjadi bahan untuk saling mempertahankan citra.
“MBG adalah program yang baik karena tujuannya memberikan asupan bergizi kepada anak-anak. Saya tidak sedang mempersoalkan niat baik program tersebut. Yang saya persoalkan adalah bagaimana implementasinya. Program yang baik harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang sangat ketat,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah, BGN, aparat terkait dan pihak penyedia makanan tidak saling melempar tanggung jawab.
“Jangan sampai setelah anak-anak sembuh, kasusnya kemudian dianggap selesai. Harus ada evaluasi dan perbaikan. Publik perlu mengetahui apa penyebabnya dan apa langkah konkret agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” tambahnya.
“Jangan Sampai Bahasa Pemerintah Melukai Perasaan Orang Tua”
Mas’ud juga menyoroti aspek komunikasi publik.
Menurut dia, pemerintah memang perlu memberikan informasi bahwa kondisi korban membaik untuk mencegah kepanikan. Namun, pemilihan bahasa harus mempertimbangkan perasaan keluarga korban.
“Bagi orang tua yang anaknya sehat, mungkin mendengar kondisi anak-anak sudah membaik adalah kabar baik. Tetapi bagi orang tua yang anaknya sedang terbaring di rumah sakit, apalagi sampai dirujuk ke ICU, tentu situasinya sangat berbeda,” katanya.
Karena itu, ia meminta para pejabat publik lebih sensitif dalam menyampaikan informasi.
“Kalimat pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat sekaligus menunjukkan empati kepada korban. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa ketika korban keracunan tetapi kemudian disebut sebagai ‘berita baik’, seolah-olah penderitaan mereka menjadi sesuatu yang ringan,” ujar Mas’ud.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu defensif dalam menghadapi kritik.
“Kalau memang ada kesalahan, akui. Kalau ada kelalaian, perbaiki. Kalau ada pihak yang harus bertanggung jawab, proses sesuai aturan. Dan kalau ada siswa yang masih dirawat, negara harus hadir sampai anak itu benar-benar pulih,” pungkasnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Tanah Karo kini menjadi perhatian publik, terutama karena jumlah siswa yang terdampak cukup besar dan terdapat korban yang harus mendapatkan perawatan intensif hingga dirujuk ke RSU Haji Medan.
Bagi masyarakat, persoalan akhirnya bukan semata-mata tentang apakah program MBG harus diteruskan atau dihentikan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kelalaian, dan apakah sistem pengawasan mampu menjamin kejadian serupa tidak terulang kembali.
Sementara itu, kondisi korban yang dirawat di RS Haji Medan dilaporkan berangsur membaik. Perkembangan tersebut tentu menjadi kabar yang patut disyukuri, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan satu anak pun tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
(Redaksi)
Bidik.co.id / Jauhari M Yunus CFLE
