PERTEMUAN PERDANA PEMBENTUKAN PENGURUS DPD LSM MAUNG PROVINSI RIAU, SIAP PERKUAT KONTROL SOSIAL DAN KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

- Editor

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

Bidik.co.id — RIAU — 11 Oktober 2026 —

Dalam rangka memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) Provinsi Riau mulai dibahas melalui pertemuan perdana bersama sejumlah calon pengurus.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun struktur baru organisasi yang solid, profesional, dan berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran publik, serta berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui pembentukan kepengurusan ini, DPD LSM MAUNG Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi wadah bagi putra-putri terbaik Riau yang memiliki kepedulian terhadap transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Minggu (11/10/26).

Organisasi ini mengusung semangat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan, dengan tujuan mendorong terciptanya pemerintahan yang sehat, bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

PROGRAM KERJA DPD LSM MAUNG PROVINSI RIAU

Mengacu pada dokumen program kerja LSM MAUNG, terdapat sejumlah bidang prioritas yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan organisasi.

1. Memperkuat kontrol sosial dan investigasi

LSM MAUNG akan menjalankan fungsi kontrol sosial di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Organisasi juga berupaya melakukan investigasi terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik dengan tetap mengedepankan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Mengawasi kinerja aparatur dan kebijakan pemerintah

MAUNG berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan, kinerja aparatur negara, serta penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan diarahkan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.

3. Mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi

Salah satu fokus program kerja adalah mendukung edukasi, sosialisasi, dan upaya pencegahan korupsi. MAUNG juga berkomitmen membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum

MAUNG berupaya memberikan advokasi, pendampingan, atau pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian persoalan secara benar.

5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota

Pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari program kerja. Melalui pelatihan organisasi dan pengembangan kemampuan secara berkelanjutan, MAUNG ingin membentuk kader yang berintegritas, profesional, berani menyampaikan kebenaran, dan bertanggung jawab.

6. Membangun kemitraan dengan lembaga dan aparat penegak hukum

MAUNG membuka peluang kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, NGO, serta unsur penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendukung pengawasan pemerintahan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:  Dukung Bersih-Bersih Institusi, AMPP Desak Polri Pertahankan PTDH dan Pidanakan Kompol DK

7. Menyelenggarakan pendidikan, kajian, dan penelitian

Program kerja juga mencakup kegiatan pendidikan, seminar, lokakarya, kajian, riset, dan pendampingan di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap persoalan sosial, ekonomi, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan.

8. Mendorong pemberdayaan masyarakat

MAUNG berupaya mendukung pembangunan yang memberdayakan masyarakat kecil dan menengah serta membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

9. Memperluas jaringan dan membentuk kader organisasi

Pembentukan kepengurusan DPD LSM MAUNG Provinsi Riau merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan organisasi, membentuk kader, serta membangun perwakilan yang mampu menjalankan program kerja secara terarah dan berkesinambungan.

10. Mendorong masyarakat yang berbudaya, beradab, dan demokratis

MAUNG juga menempatkan penguatan nilai-nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan keadilan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang aktif, kritis, serta bertanggung jawab.

AJAKAN BERGABUNG UNTUK PUTRA-PUTRI TERBAIK RIAU

Dalam rangka melengkapi dan memperkuat struktur kepengurusan, DPD LSM MAUNG Provinsi Riau membuka kesempatan kepada masyarakat, khususnya putra-putri terbaik Riau yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik, untuk bergabung dan berkontribusi dalam organisasi.

Calon anggota diharapkan memiliki komitmen terhadap integritas, menjunjung tinggi hukum, mampu bekerja sama, serta siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab.

Kehadiran anggota baru diharapkan dapat memperkuat gerakan pengawasan masyarakat, mendorong transparansi penggunaan anggaran, serta membantu menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur yang tepat.

Bagi masyarakat yang berminat bergabung menjadi bagian dari kepengurusan DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, dapat menghubungi:

Syaripuddin — Sekretaris MAUNG Riau
Nomor kontak: 0821-7356-6390

KOMITMEN MEMBANGUN RIAU YANG LEBIH BAIK

Pembentukan kepengurusan DPD LSM MAUNG Provinsi Riau diharapkan menjadi awal dari kerja nyata dalam membangun budaya pengawasan yang sehat, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

LSM MAUNG menempatkan kontrol sosial bukan sebagai upaya mencari kesalahan semata, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap kepentingan publik, DPD LSM MAUNG Provinsi Riau diharapkan dapat menjalankan program kerja secara konsisten, objektif, dan profesional demi terwujudnya Riau yang lebih baik, berkeadilan, dan bebas dari praktik KKN.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG RIAU

Bidik.co.id

Jauhari M Yunus S.E. CFLE. C.JI. C.L.WI

Berita Terkait

LSM KCBI Bongkar Skandal Mafia Proyek Jalan Rp 8,2 Miliar di Karawang
Impor Ilegal Rp30 Miliar Terbongkar, RAJAWALI Batam: Usut Tuntas Sampai ke Akar dan Transparan ke Publik!
Menjelang Akhir Tahun, Kasus Napak Tilas Ketapang Belum Jelas — MAUNG: Publik Berhak Tahu di Mana Posisi Perkara!
Setahun Lebih Menunggu Hitungan Kerugian Negara — Tim Investigasi MAUNG: Kejati Kalbar Wajib Jelaskan Kendalanya!
Lima Pertanyaan Publik — MAUNG: Transparansi Kasus Napak Tilas Adalah Hak Masyarakat Ketapang!
Belum Ada Kejelasan — MAUNG: Jangan Biarkan Kasus Korupsi Menggantung Tanpa Alasan Jelas!
Penghitungan Kerugian Negara Belum Selesai — MAUNG: Jelaskan Secara Terbuka, Bukan Diam Seribu Bahasa!
Kasus Napak Tilas Masih Tanda Tanya — MAUNG: Kecepatan dan Kejelasan Adalah Kunci Kepercayaan Publik!
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:02 WIB

PERTEMUAN PERDANA PEMBENTUKAN PENGURUS DPD LSM MAUNG PROVINSI RIAU, SIAP PERKUAT KONTROL SOSIAL DAN KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Minggu, 11 Oktober 2026 - 17:48 WIB

LSM KCBI Bongkar Skandal Mafia Proyek Jalan Rp 8,2 Miliar di Karawang

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:14 WIB

Menjelang Akhir Tahun, Kasus Napak Tilas Ketapang Belum Jelas — MAUNG: Publik Berhak Tahu di Mana Posisi Perkara!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:08 WIB

Setahun Lebih Menunggu Hitungan Kerugian Negara — Tim Investigasi MAUNG: Kejati Kalbar Wajib Jelaskan Kendalanya!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:03 WIB

Lima Pertanyaan Publik — MAUNG: Transparansi Kasus Napak Tilas Adalah Hak Masyarakat Ketapang!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 05:58 WIB

Belum Ada Kejelasan — MAUNG: Jangan Biarkan Kasus Korupsi Menggantung Tanpa Alasan Jelas!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 05:54 WIB

Penghitungan Kerugian Negara Belum Selesai — MAUNG: Jelaskan Secara Terbuka, Bukan Diam Seribu Bahasa!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 05:49 WIB

Kasus Napak Tilas Masih Tanda Tanya — MAUNG: Kecepatan dan Kejelasan Adalah Kunci Kepercayaan Publik!

Berita Terbaru

Oplus_16908288

BENER MERIAH

Minggu, 11 Okt 2026 - 18:21 WIB

Oplus_16908288

Uncategorized

LSM KCBI Bongkar Skandal Mafia Proyek Jalan Rp 8,2 Miliar di Karawang

Minggu, 11 Okt 2026 - 17:48 WIB