Proyek Masjid Sultan Anum Sekadau Rp32 Miliar Sempat Mangkrak dilaporkan Kepolres, DPD RAJAWALI Sekadau: Usut Tuntas dan Sampaikan Secara Transparan!

- Editor

Selasa, 13 Oktober 2026 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

* SEKADAU,KALBAR * – Bidik.co.id 13/10 2026 –

Dewan Pengurus Daerah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPD RAJAWALI) Sekadau menyoroti serius pengelolaan dana hibah daerah untuk pembangunan Masjid Agung Sultan Anum di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yang dibiayai dari dana hibah daerah sebesar Rp32.399.338.000.

Proyek yang sempat mangkrak selama hampir dua tahun ini dikabarkan telah dilaporkan ke pihak kepolisian, dengan nomor laporan yang telah tercatat resmi di Polres Sekadau yang diterbitkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sekadau tertanggal 5 Juni 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

🔍 FAKTA-FAKTA YANG MENJADI SOROTAN:

📌 Proyek Mangkrak Saat Anggaran Sudah Tersalurkan Penuh

Pembangunan Masjid Sultan Anum seharusnya selesai pada akhir tahun 2021. Namun realitasnya, pekerjaan terhenti dan hanya mencapai sekitar 45% sementara dana hibah senilai lebih dari Rp32 miliar telah dibayarkan secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada Yayasan Sultan Anum. Hal ini memicu pertanyaan besar: ke mana perginya sisa anggaran yang belum terwujud dalam fisik pembangunan?

📌 Telah Resmi Dilaporkan ke Polres Sekadau

Menyusul ketidakjelasan pertanggungjawaban dana hibah tersebut, masyarakat telah melaporkan dugaan penyimpangan ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Sekadau dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang diterbitkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sekadau tertanggal 5 Juni 2026.

Mengungkapkan sejumlah temuan yang diduga berkaitan dengan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Agung Sultan Anum. Temuan tersebut antara lain tidak adanya laporan penggunaan dana hibah, tidak ditemukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Tidak adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penerima hibah, tidak ditemukan Pakta Integritas penerima hibah, bukti pengeluaran yang dinilai tidak lengkap, serta tidak adanya laporan rekening koran sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban.

📌 Laporan Pertanggungjawaban Belum Jelas

Pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD wajib mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga saat ini, rincian realisasi penggunaan dana sebesar Rp32 miliar tersebut belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, meskipun proyek fisik telah selesai dan diresmikan pada 4 Agustus 2024.

📌 Dugaan Konflik Kepentingan

Sorotan terbaru muncul terkait struktur kepengurusan yayasan pengelola masjid, di mana salah satu pihak diketahui merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara fungsi pengelolaan dana dan fungsi pengawasan.

“Pencatatan resmi laporan di Polres Sekadau dengan nomor LP yang telah terdaftar adalah langkah yang tepat dan harus didukung. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam atas ketidakjelasan yang terjadi,” tegas Heri Ketua DPD RAJAWALI Sekadau. Selasa (13/10/26).

Baca Juga:  Profesor Doktor Sutan Nasomal Ingatkan Presiden Prabowo Bercermin Perang Dunia Persiapkan Peralatan Worning Keselamatan Negara NKRI urgent!! ;

“Kami meminta pihak kepolisian menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan ada pihak yang merasa kebal dari pemeriksaan hanya karena kedudukannya. Hukum harus berjalan tegak berdasarkan bukti dan fakta yang sah,” tambahnya.

Selain itu, kami juga meminta pihak yang dilaporkan maupun instansi terkait untuk tidak menganggap laporan ini sebagai bentuk permusuhan. “Sebaliknya, gunakan proses hukum ini sebagai sarana untuk membuktikan bahwa seluruh pengelolaan telah berjalan benar, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampaikan dokumen pertanggungjawaban secara terbuka, maka kepercayaan masyarakat akan pulih dengan sendirinya,” jelasnya.

“Rp32 miliar bukan uang sedikit. Itu adalah hak rakyat Sekadau. Usut tuntas perkara ini, sampaikan prosesnya secara transparan, dan tunjukkan kinerja yang nyata. Rakyat Sekadau berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” pungkasnya.

⚖️ DASAR HUKUM:

✅ Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah — BAB VIII: Dana hibah wajib dilaporkan pertanggungjawabannya secara berkala dan dapat diperiksa oleh pihak berwenang.

✅ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara — Pasal 3 ayat (1): Keuangan negara/daerah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

✅ UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN — Pasal 3 & Pasal 7: Larangan benturan kepentingan dan kewajiban akuntabilitas.

✅ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1): Informasi penggunaan anggaran publik wajib disediakan secara terbuka.

✅ KUHAP — Pasal 108 ayat (1): Setiap orang berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang, dan pihak berwenang wajib memproses laporan tersebut sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, laporan telah diterima dan tercatat di Polres Sekadau. DPD RAJAWALI Sekadau akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan ini. Masyarakat berharap proses hukum berjalan lancar, cepat, dan menghasilkan kejelasan yang memuaskan bagi semua pihak.

“Proses hukum yang adil dan transparan adalah harapan kita bersama. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, tunjukkan bukti yang mendukung, dan biarkan masyarakat menilai sendiri. Usut tuntas hingga ke akar, sampaikan secara transparan kepada publik, dan tunjukkan kinerja yang nyata,” pungkasnya.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi

Bidik.co.id

Jauhari M Yunus S.E. CFLE. C.JI. C.L.WI

Berita Terkait

PROF.DR.SUTAN NASOMAL, S.H.,M.H. : DUKUNG WARTAWAN “J” UNTUK MEMBUAT LAPORAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI DAN PENGAMBILAN MOTOR DI POLRES YANG DI LAKUKAN OLEH “AGUS SETIAWAN” : “KASUS HARUS DIUSUT TUNTAS!”
81 Tahun Brimob: Bukan Sekadar Pasukan, Tapi Janji Setia Untuk Indonesia
Hampir Satu Tahun Pascageledahan Distrik Navigasi Pontianak? Tim Investigasi MAUNG Desak Kejati Kalbar Segera Berikan Kejelasan Hasil Penyidikan!
Hadysa Prana, Ketua Umum RAJAWALI: Hubbud Dunya, Akar Persoalan Korupsi yang Nyata di Negeri Ini
JOB FAIR POLIRAN: LANGKAH NYATA MEMBUKA LAPANGAN KERJA, LSM MAUNG DORONG KEBERLANJUTAN DAN PERLINDUNGAN PENCARI KERJA
Pelindo Regional 1 Belawan Ajak Siswa SMP Swasta Pertiwi Mengenal Dunia Kepelabuhanan
Dugaan Korupsi Napak Tilas Ketapang, DPP RAJAWALI: Jika Terbukti, Siapapun Bertanggung Jawab Tanpa Pandang Bulu!
MAUNG Sulawesi Utara Sampaikan Niat Silaturahmi dan Audiensi ke Sejumlah Lembaga, Ramli Hontong: Komunikasi Adalah Kunci Sinergi yang Kuat
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 13:51 WIB

Pererat Silaturahmi dan Perkuat Nilai Religius Polres Bener Meriah Gelar Subuh Keliling Bersama Masyarakat Di Wonosobo

Sabtu, 14 November 2026 - 04:49 WIB

” BUKAN SEKEDAR SERAGAM HITAM, TAPI JANJI YANG TAK PERNAH PULANG SEBELUM RAKYAT TENANG “

Sabtu, 14 November 2026 - 04:33 WIB

** BUKAN SEKEDAR PASUKAN ELITE, TAPI JANJI SETIA YANG TAK PERNAH PADAM UNTUK RAKYAT **

Jumat, 13 November 2026 - 10:04 WIB

Jumat Berkah, Satlantas Polres Bener Meriah Sambangi Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Jumat, 13 November 2026 - 09:55 WIB

Jumat Keliling di Masjid At Taqwa, Wakapolres Bener Meriah Ajak Masyarakat Perangi Judi Online dan Jaga Kamtibmas

Jumat, 13 November 2026 - 06:01 WIB

Pasca Longsor di Desa Merie 1, Kapolres Bener Meriah Turun Langsung Cek Kondisi Lokasi

Kamis, 12 November 2026 - 08:19 WIB

Polisi Peduli Pengangguran, Polres Bener Meriah Sambangi BLK Redelong, Beri Motivasi Peserta Pelatihan Las untuk Siap Hadapi Dunia Kerja

Kamis, 12 November 2026 - 08:08 WIB

Perkuat Mental dan Integritas Personel, Polres Bener Meriah Gelar Pembinaan Rohani dan Mental

Berita Terbaru