Enam Bulan Pemerintahan Berjalan, Mengapa Pengusaha Orang Asli Papua Masih Sulit Mengakses Informasi dan Kesempatan

- Editor

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Timika – Bidik.co.id 26 Juni 2026

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi dunia usaha, khususnya bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika. Hingga tanggal 26 Juni 2026, APPOAP masih menerima banyak laporan dari para pengusaha OAP yang mengaku kesulitan memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Selama beberapa bulan terakhir, APPOAP telah berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dalam praktiknya, komunikasi tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada sejumlah kesempatan, Kepala OPD tidak dapat ditemui dengan alasan sedang rapat, melaksanakan tugas luar daerah, atau memiliki agenda lainnya. Kondisi serupa terjadi berulang kali sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha OAP mengenai efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan bahwa dalam berbagai apel dan rapat awal minggu, Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah secara konsisten menginstruksikan seluruh OPD agar segera mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan serapan anggaran. Instruksi tersebut menunjukkan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat kesenjangan antara arahan tersebut dengan kondisi yang dirasakan oleh banyak pengusaha OAP. Berdasarkan pemantauan APPOAP terhadap sistem LPSE, paket pekerjaan yang diumumkan masih didominasi jasa konsultansi, pengawasan, dan perencanaan, sementara peluang pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh pelaku usaha lokal dinilai belum terlihat secara signifikan.

Situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.

Apabila kegiatan pembangunan memang telah berjalan, melalui mekanisme apakah paket-paket pekerjaan tersebut diberikan? Apabila sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan, kendala apa yang menyebabkan instruksi percepatan serapan anggaran belum terealisasi secara optimal di masing-masing OPD?

Baca Juga:  Samsat Kabupaten Bekasi Sediakan Banyak Pilihan Layanan Bayar Pajak Kendaraan

APPOAP menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua.

Sebagai organisasi yang lahir dari aspirasi pengusaha OAP, APPOAP mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi, kesempatan yang adil, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.

Oleh karena itu, APPOAP meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk:

1. Membuka ruang audiensi resmi antara pemerintah daerah dan pengusaha Orang Asli Papua.
2. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 secara terbuka.
3. Mendorong seluruh OPD agar membangun komunikasi yang lebih baik dengan pelaku usaha lokal.
4. Memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, persaingan yang sehat, dan keadilan.
5. Memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah sesuai kebijakan afirmatif yang berlaku.

APPOAP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya melalui tumbuh dan berkembangnya pengusaha Orang Asli Papua sebagai pelaku utama ekonomi daerah.

Kami berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menjadikan masukan ini sebagai bahan evaluasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk bertumbuh bersama, bukan hanya menghadirkan angka serapan anggaran.”

Hormat kami,

ALIANSI PEDULI PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA (APPOAP)

Bidik.co.id / Jauhari M Yunus CFLE

Berita Terkait

PERTEMUAN PERDANA PEMBENTUKAN PENGURUS DPD LSM MAUNG PROVINSI RIAU, SIAP PERKUAT KONTROL SOSIAL DAN KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH
LSM KCBI Bongkar Skandal Mafia Proyek Jalan Rp 8,2 Miliar di Karawang
Impor Ilegal Rp30 Miliar Terbongkar, RAJAWALI Batam: Usut Tuntas Sampai ke Akar dan Transparan ke Publik!
Menjelang Akhir Tahun, Kasus Napak Tilas Ketapang Belum Jelas — MAUNG: Publik Berhak Tahu di Mana Posisi Perkara!
Setahun Lebih Menunggu Hitungan Kerugian Negara — Tim Investigasi MAUNG: Kejati Kalbar Wajib Jelaskan Kendalanya!
Lima Pertanyaan Publik — MAUNG: Transparansi Kasus Napak Tilas Adalah Hak Masyarakat Ketapang!
Belum Ada Kejelasan — MAUNG: Jangan Biarkan Kasus Korupsi Menggantung Tanpa Alasan Jelas!
Penghitungan Kerugian Negara Belum Selesai — MAUNG: Jelaskan Secara Terbuka, Bukan Diam Seribu Bahasa!
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:02 WIB

PERTEMUAN PERDANA PEMBENTUKAN PENGURUS DPD LSM MAUNG PROVINSI RIAU, SIAP PERKUAT KONTROL SOSIAL DAN KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Minggu, 11 Oktober 2026 - 17:48 WIB

LSM KCBI Bongkar Skandal Mafia Proyek Jalan Rp 8,2 Miliar di Karawang

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:14 WIB

Menjelang Akhir Tahun, Kasus Napak Tilas Ketapang Belum Jelas — MAUNG: Publik Berhak Tahu di Mana Posisi Perkara!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:08 WIB

Setahun Lebih Menunggu Hitungan Kerugian Negara — Tim Investigasi MAUNG: Kejati Kalbar Wajib Jelaskan Kendalanya!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:03 WIB

Lima Pertanyaan Publik — MAUNG: Transparansi Kasus Napak Tilas Adalah Hak Masyarakat Ketapang!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 05:58 WIB

Belum Ada Kejelasan — MAUNG: Jangan Biarkan Kasus Korupsi Menggantung Tanpa Alasan Jelas!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 05:54 WIB

Penghitungan Kerugian Negara Belum Selesai — MAUNG: Jelaskan Secara Terbuka, Bukan Diam Seribu Bahasa!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 05:49 WIB

Kasus Napak Tilas Masih Tanda Tanya — MAUNG: Kecepatan dan Kejelasan Adalah Kunci Kepercayaan Publik!

Berita Terbaru

Oplus_16908288

BENER MERIAH

Minggu, 11 Okt 2026 - 18:21 WIB

Oplus_16908288

Uncategorized

LSM KCBI Bongkar Skandal Mafia Proyek Jalan Rp 8,2 Miliar di Karawang

Minggu, 11 Okt 2026 - 17:48 WIB