KUBU RAYA,KALBAR 12 NOVEMBER 2026 — BIDIK.CO.ID —Informasi mengenai naiknya penanganan kasus dugaan penyimpangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar ke tahap penyidikan oleh Polda Kalimantan Barat, disambut apresiasi sekaligus sorotan tegas dari DPD Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kabupaten Kubu Raya. Ketua DPD RAJAWALI Kubu Raya,
Dedi Syahputra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah profesional pihak kepolisian dan mendesak proses hukum ini berjalan transparan, tuntas, dan menyeluruh hingga mengungkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab.
PERNYATAAN KETUA DPD RAJAWALI KUBU RAYA, DEDI SYAHPUTRA:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengapresiasi langkah Polda Kalbar yang telah menaikkan penanganan kasus dugaan penyimpangan KUR Bank Kalbar ke tahap penyidikan. Ini adalah langkah yang sangat kami dukung dan kami apresiasi. Masyarakat Kalimantan Barat menanti kejelasan dan keadilan atas kasus yang menyangkut dana rakyat ini.” Tuturnya.
Dedi Syahputra menegaskan pentingnya penuntasan kasus secara menyeluruh dan terbuka:
“Kami meminta agar kasus ini diusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel kepada publik. Jangan berhenti pada siapa yang terlihat di permukaan saja. Telusuri hingga ke akar permasalahan, siapa dalang di balik layar, dan siapa saja yang sebenarnya bertanggung jawab. KUR adalah program untuk rakyat kecil, jika disalahgunakan, maka kerugiannya bukan hanya materi, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah itu sendiri.” Tegasnya (12/11/26).
Beliau juga menekankan pentingnya kejelasan informasi di setiap tahapan proses hukum:
“Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus ini secara berkala. Mulai dari siapa yang diperiksa, alat bukti apa yang dikumpulkan, berapa total kerugian negara yang akhirnya terhitung, hingga siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang terbuka adalah salah satu bentuk pengawasan terbaik agar proses hukum berjalan objektif dan tidak ada yang ditutup-tutupi.” Imbuh Ketua DPD RAJAWALI Kubu Raya dengan tegas.
DASAR HUKUM YANG MENDASARI SOROTAN:
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru — Pasal 427:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang tersedia kepadanya karena jabatannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1):
“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena korupsi, dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan — Pasal 6 ayat (1) huruf a:
OJK berwenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh pihak yang bergerak di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan — Pasal 49 ayat (1):
Setiap pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan bank yang dapat merugikan nasabah atau kreditur bank, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):
Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu kepada publik. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara, wajib diumumkan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat.
KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 — Pasal 109 ayat (1):
Penyidik wajib segera memberitahukan kepada tersangka keluarganya atau orang yang ia tunjuk mengenai penahanan, dan dalam perkembangan perkara yang berdampak luas kepentingan publik, pihak berwenang diharapkan memberikan informasi yang layak kepada masyarakat tanpa mengganggu jalannya penyidikan.
DESAKAN TEGAS DPD RAJAWALI KUBU RAYA:
Pertama — Usut Tuntas Sampai ke Akar: Polda Kalbar diminta menelusuri secara menyeluruh tidak hanya pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan arahan, memanfaatkan, atau mendapatkan keuntungan dari dugaan penyimpangan KUR ini. Jangan ada yang terlewat hanya karena kedudukan atau jabatan.
Kedua — Publikasikan Perkembangan Secara Berkala: Informasi mengenai berapa total kerugian negara, siapa saksi yang diperiksa, alat bukti yang dikumpulkan, dan kapan penetapan tersangka direncanakan, harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada publik.
Ketiga — Telusuri Aliran Dana: Ke mana dana tersebut mengalir? Siapa yang menerimanya? Apakah ada pihak lain yang terlibat di luar pihak yang sudah diketahui? Semua ini harus diungkap secara transparan.
Keempat — Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Melibatkan OJK dan Inspektorat atau BPK jika diperlukan untuk memverifikasi dokumen dan menghitung secara akurat nilai kerugian negara agar tidak ada yang direkayasa.
“Uang KUR itu adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pengelola bank untuk membantu usaha kecil. Jika ada yang menyalahgunakannya, itu bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap harapan rakyat kecil. Kami di RAJAWALI Kubu Raya akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Transparansi dan ketegasan adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kalimantan Barat,” tegas Dedi Syahputra.
DPD RAJAWALI Kubu Raya berharap kasus ini menjadi bukti bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang — tidak peduli siapa yang bersalah dan di mana kedudukannya. Proses hukum yang transparan, objektif, dan tuntas adalah hak seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
DPD RAJAWALI Kabupaten Kubu Raya
Mata dan Telinga Masyarakat — Mengawal Kebenaran dan Keadilan
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
