JAKARTA — BIDIK.CO.ID
Rakyat merasakan kehidupan semakin susah ekonomi morat marit selama dua tahun ini sehingga banyak yang bangkrut dan tidak bisa usaha. Semua pasar merasakan dampaknya gagalnya perekonomian di Indonesia.
Untuk sepering nasi saja masyarakat harus stres karena sulitnya mencari uang. Hukum tumpang tindih peraturan semangkin ngaco membabi buta menyasar kemana mana yang pada dasarnya memberatkan mengancam menteror rakyat baik dalam aturan maupun dalam sasaran tembak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di balik peningkatan pendapatan per kapita pajak seperti contoh terlambat bayar pajak ditagih dipermalukan dipaksa didatangi petugas pajak ke rumah layaknya dipermalukan verbal mental terang terangan oleh pemerintah.
Ini terungkap dalam penyampaian aspirasi mahasiswi di jakarta dalam demo damai “, Terang Prof Dr Sutan Nasomal SH Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat PAMID dibilangan Cijantung Jakarta 29/10/2026 via telpon selulernya.
Menyikapi aduan semua masyarakat bahwa hidup makin susah saat ini adalah FAKTA yang menjadi cermin dua tahun pemerintahan Indonesia berjalan 2025 dan 2026. Bukan hal Mengada Ngada atau informasi Hoax menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sebagai pemerhati masyarakat Indonesia.
Aksi di 28/10/2025 baik di bundaran HI dan seluruh daerah adalah aksi yang tidak berlebihan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang berjumlah ribuan. Sangat di sayangkan tidak hadir ketua DPR RI dan para jajarannya untuk bersama sama menerima aduan atau aspirasi saat aksi di laksanakan.
Peristiwa di Indonesia saat ini adalah hasil dari proses pemerintahan masalalu yang tidak mempertimbangkan dampak buruk luasnya bagi masyarakat dan Negara Indonesia yang dirugikan. Sehingga kerusakan hutan terbukti saat ini.
Saling lempar tanggung jawab dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat terbaca jelas sehingga dapat diserap oleh masyarakat bahwa tidak ada yang mau di salahkan ketika bencana terjadi
Daya beli masyarakat turun drastis sehingga semua pasar sayuran sepi. Tidak sedikit masyarakat untuk membeli beras hari ini harus menjual apa saja perabotan di dalam rumahnya agar bisa memasak.
Prof DR Sutan Nasomal meminta kepada pemerintah RI agar lebih peka dengan air mata masyarakat saat ini yang merasa sudah tidak sanggup lagi merasakan sangat sulitnya menderita. Pemerintah harus evaluasi selama dua tahun bekerja keras sudah sampai kerakyat bawah belum terasa manfaatnya merata. Jangan hanya sekelompok pihak saja yang merasakan manfaatnya.
Kasus kebakaran hutan menimbulkan trauma berat dampak susahnya mencari udara bersih dan air bersih. Korban sangat banyak yang dirasakan penduduk di seluruh wilayah yang mengalami. Makanan dan obat semakin mahal. Penghasilan tidak ada.
Sulitnya mencari pekerjaan atau penghasilan untuk bisa makan hari ini sudah mendesak semua masyarakat menjual apa saja yang ada di miliki dirumah karena umumnya anak anak tidak mengerti kalau sedang krisis penghasilan dan tidak paham harus lapar.
Tuntutan mahasiswa dalam aksi demo 28/10/2026 adalah hal positif yang seharusnya pemerintah RI tanggap dan menerima
Silahkan di simak baik baik :
• Penetapan status bencana nasional dan penindakan korporasi: Menuntut pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
• Reorientasi APBN untuk rakyat dan penghentian pemborosan: Menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan bagi kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk program populis yang dinilai bermuatan politis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
• Penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar: Menuntut penurunan biaya pendidikan yang semakin mahal, pemerataan akses layanan dasar (seperti air bersih dan fasilitas kesehatan), serta penyediaan lapangan kerja berkualitas.
• Penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan KKN: Menuntut pemerintah menghentikan penyalahgunaan hukum demi kepentingan kekuasaan serta bersikap tegas dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), termasuk meninjau ulang regulasi kontroversial (seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK).
• Kebebasan bersuara, penegakan HAM, dan penghentian militerisasi: Menuntut pengembalian kebebasan berpendapat, pengadilan bagi para pelanggar HAM, pembebasan tahanan politik, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta agar Pemerintah RI lebih peka dengan air mata rakyat saat ini dan jangan ada lagi akrobat politik yang menambah masyarakat menderita.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Pendidikan Soal Kemasyarakatan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua Umum YPLBH Profesor Dr Sutan Nasomal Rektor UBNB Guru Besar STIA STIH STIK Pronass Ketua Umum Yayasan Brigade Global Indonesia Plus(HP.BRIGIP).
BIDIK.CO.ID
WARTAWAN NASIONAL
JAUHARI M YUNUS. S.E. CFLE. CPPJ. C.JI. C.L.WI
