TASIK MALAYA, JABAR —13 NOVEMBER 2026, BIDIK.CO.ID | Program Job Fair POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) yang diselenggarakan Polres Tasikmalaya Kota bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya patut mendapatkan apresiasi sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran di masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, di halaman Mapolres Tasikmalaya Kota tersebut menyediakan sekitar 170 lowongan pekerjaan untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri. Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 475 orang.
Ketua DPC LSM Monitor Apatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Kota Tasikmalaya, Oki D. Mustari, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut merupakan langkah positif dalam memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengapresiasi langkah Polres Tasikmalaya Kota bersama Disnaker yang telah menghadirkan ruang pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan. Ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang patut didukung karena persoalan pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, masa depan generasi muda, dan pembangunan daerah.”Ungkapnya. Jumat (14/11/26).
PENGANGGURAN MEMBUTUHKAN SOLUSI BERKELANJUTAN
Menurut Oki, tingginya jumlah masyarakat yang mendaftar menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Namun demikian, keberhasilan sebuah job fair tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya perusahaan yang hadir, jumlah lowongan yang diumumkan, atau tingginya antusiasme pelamar.
Hal yang jauh lebih penting adalah berapa banyak pencari kerja yang benar-benar berhasil mendapatkan pekerjaan, memperoleh kepastian hubungan kerja, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Jangan sampai job fair hanya menjadi kegiatan seremonial. Kita berharap ada tindak lanjut, pendampingan, dan evaluasi yang terukur. Masyarakat membutuhkan pekerjaan nyata, bukan sekadar informasi lowongan,” tegasnya.
LSM MAUNG memandang bahwa program POLIRAN akan lebih berdampak apabila dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja.
PERLINDUNGAN PENCARI KERJA HARUS MENJADI PRIORITAS
Oki juga mengingatkan bahwa kesempatan kerja, khususnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri, harus disertai kepastian legalitas perusahaan penempatan, kejelasan pemberi kerja, jenis pekerjaan, besaran upah, biaya penempatan, serta perlindungan hak-hak calon pekerja.
Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan justru menjadi korban penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja, pungutan tidak resmi, atau praktik perdagangan orang.
Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Keselamatan, martabat, dan hak pekerja harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis maupun target penempatan.
“Kami berharap Disnaker memastikan seluruh informasi lowongan, termasuk penempatan luar negeri, telah melalui proses verifikasi. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang transparan agar tidak terjebak dalam janji pekerjaan yang tidak jelas.”
DORONG TIGA LANGKAH KONKRET
Sebagai bentuk kontribusi kontrol sosial yang konstruktif, LSM MAUNG mendorong beberapa langkah lanjutan:
1. Transparansi rekrutmen: Perusahaan peserta harus menyampaikan persyaratan, jenis pekerjaan, status hubungan kerja, lokasi kerja, dan mekanisme seleksi secara terbuka.
2. Pendampingan dan perlindungan: Disnaker perlu memastikan legalitas perusahaan penempatan, khususnya bagi calon pekerja migran, serta menyediakan saluran pengaduan apabila ditemukan indikasi penipuan atau pelanggaran hak pekerja.
3. Evaluasi hasil penyerapan tenaga kerja: Perlu ada laporan tindak lanjut mengenai jumlah peserta yang lolos seleksi, jumlah yang benar-benar ditempatkan, serta kendala yang dihadapi para pencari kerja.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, kewirausahaan, dan pengembangan UMKM agar masyarakat tidak hanya bergantung pada lowongan kerja formal.
KOLABORASI UNTUK TASIKMALAYA YANG LEBIH SEJAHTERA
LSM MAUNG menilai bahwa upaya mengurangi pengangguran merupakan tanggung jawab bersama. Kepolisian dapat berperan sebagai fasilitator kolaborasi sosial, sementara pemerintah daerah melalui perangkat ketenagakerjaan tetap menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan sesuai kewenangannya.
Kami berharap program POLIRAN tidak berhenti pada satu kegiatan, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu membuka akses pekerjaan secara lebih luas, adil, dan manusiawi.
“Polisi hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi persoalan sosial masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, keluarga menjadi lebih sejahtera dan ketahanan sosial daerah semakin kuat.” Pungkas orang nomor satu di DPC MAUNG Kota Tasik Malaya.
LSM MAUNG bukan bermaksud menghakimi atau mencari kekurangan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial, memberikan masukan, serta mendorong setiap kebijakan dan program publik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan diukur dari seberapa meriah pelaksanaannya, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.
Pekerjaan adalah harapan, kesempatan adalah hak, dan kesejahteraan adalah tujuan bersama.
Salam perubahan, salam pengabdian!
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG Kota Tasik Malaya
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
