LSM KCBI: Geomembrane Rusak & Lindi Merembes, TPA Hariara Pintu Diduga Cemari Tanah Samosir

- Editor

Minggu, 13 September 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

Bidik.co.id, — PANGURAN, SAMOSIR —

Pimpinan Cabang LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PC LSM KCBI) Kabupaten Samosir resmi memperkuat laporan Pengaduan Masyarakat/Dumas Nomor: 01/Dumas/LSM-KCBI/SMS/VI/2026 tertanggal 10 Juni 2026. Pengaduan itu menyasar dugaan Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan Hidup dalam pengoperasian TPA Hariara Pintu dan pengelolaan sampah di Kabupaten Samosir.

Penguatan bukti dilakukan melalui penyerahan Berita Acara Serah Terima/BAST Nomor: 05/BAST/LSM-KCBI/SMS/VI/2026 kepada Kapolres Samosir. Bukti yang diserahkan berupa dokumen fisik Surat Tanggapan Resmi Dinas LH Samosir dan rekaman video kondisi faktual TPA yang dikemas dalam barcode file.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. KONTRADIKSI FATAL SURAT UPTD TPA: KLAIM BAKU MUTU VS KENYATAAN LAPANGAN

Dalam Surat Tanggapan No. 600/292/DISLINGKUP tertanggal 18 Mei 2026, Kepala UPTD TPA Hariara Pintu Ramles Marinus Sitanggang membuat 4 pernyataan yang saling bertentangan dan diindikasikan melanggar UU:

1. *Klaim “Sesuai Baku Mutu” Tanpa Bukti RKL-RPL.* UPTD mengklaim pengolahan lindi sudah sesuai baku mutu. Namun di paragraf lain mengakui belum pernah menyusun laporan RKL-RPL karena TPA “belum jadi aset Pemkab”.

_Catatan Hukum_: Pasal 68 UU No. 32/2009 dan Pasal 337 PP No. 22/2021 mewajibkan uji lab dan laporan RKL-RPL setiap 6 bulan. Tanpa itu, klaim baku mutu tidak memiliki dasar hukum.

2. *Genangan Lindi Hitam Pekat.* Pernyataan “sesuai baku mutu” bertolak belakang dengan fakta lapangan: ratusan meter kubik lindi hitam pekat dan berbau menyengat menggenang, sementara Rumah Panel IPAL terkunci tanpa operator.

3. *Pengakuan “Open Dumping”.* UPTD menyebut “akan berbenah menuju Sanitary Landfill”. Pernyataan ini secara implisit mengakui bahwa selama ini TPA beroperasi dengan metode pembuangan terbuka yang dilarang UU No. 18 Tahun 2008.

4. *Tidak Ada Daily Cover.* UPTD mengakui tidak pernah membeli tanah urug. Ini indikasi kuat kewajiban penutupan sampah harian tidak pernah dilakukan sesuai standar teknis.

2. ALIH FUNGSI KANTOR DLH JADI TEMPAT SAMPAH: TANPA IZIN LINGKUNGAN

Terkait penumpukan sampah di pelataran belakang Kantor DLH Samosir Parbaba, Kadis LH Edison Pasaribu, ST., M.M. dalam Surat No. 600/313/DISLINGKUP Juni 2026 beralasan karena truk Armroll rusak dan untuk “Program Sirkular”.

Baca Juga:  Disomasi Langgar Multi Regulasi Pasca Kebakaran Dapur MBG, Managemen SPPG Simaninggir-Siabu Akhirnya Angkat Bicara

LSM KCBI menilai alasan itu tidak dapat membenarkan secara hukum.

“Kondisi armada rusak bukan alasan hukum untuk mengalihfungsikan pelataran kantor publik jadi tempat transit sampah. Tanpa UKL-UPL/AMDAL dan Izin Lingkungan, ini indikasi pelanggaran tata ruang dan berpotensi pidana Pasal 109 jo. Pasal 36 Ayat (1) UU No. 32/2009,” tegas *Edis Dayanto Naibaho, Ketua PC LSM KCBI Samosir*.

3. FAKTA LAPANGAN: FASILITAS MILIARAN RUPIAH MANGKRAK

Observasi langsung Tim KCBI di TPA Hariara Pintu menemukan:

– *Zona Landfill*: Sampah non-residu berserakan. Geomembrane rusak dan berpotensi meresapkan lindi ke tanah. Lindi hitam menggenang luas.

– *TPST & IPAL Mati Total*: Rumah Panel IPAL kosong. Mesin Rotary Trommel, Chopper, Conveyor, Pres Hidrolik, dan Wadah Komposting berdebu dan tidak beroperasi. Forklift diparkir di tengah timbunan sampah.

– *Alat Berat Rusak*: 1 Unit Bulldozer rusak teronggok. 1 Unit Ekskavator Volvo berlogo PUPR terparkir di lahan gersang tanpa fungsi.

4. KONSTRUKSI HUKUM PIDANA

Berdasarkan bukti BAST dan tanggapan resmi pejabat, Tim Hukum LSM KCBI menilai unsur pidana sudah terpenuhi:

1. *Pasal 40 Ayat (1) jo. Pasal 29 Ayat (1) UU No. 18/2008*: Ancaman 4-10 tahun penjara bagi pengelola TPA yang menggunakan metode Open Dumping.

2. *Pasal 109 UU No. 32/2009*: Pidana bagi kegiatan tanpa Izin Lingkungan, seperti transit sampah di Parbaba.

3. *Pasal 114 UU No. 32/2009*: Pidana bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban RKL-RPL.

“Bukti tanggapan resmi pejabat dan video lapangan yang kami serahkan adalah petunjuk kuat. Kami mendesak Ibu Kapolres Samosir dan jajaran untuk menindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini demi penegakan hukum lingkungan di Samosir,” tutup Joel B. Simbolon, Ketua Umum LSM KCBI Pendamping PC LSM KCBI Samosir. (OR-C)

Bidik.co.id

Jauhari M Yunus S.E.CFLE. C.JI. C.L.WI

Berita Terkait

Buntut Skandal BBM Subsidi. SPPG Bukit Malintang Resmi Dilaporkan Warga ke BGN Pusat dan Satgas MBG
Dugaan Promosi Rokok di Madina Super League 2026 Disorot, Kadispora Madina Akan Koordinasi dengan Askab PSSI
Madina Super League Disorot! Arif Azka Soroti Dugaan Promosi Rokok, Akbar Panjaitan Pertanyakan Netralitas Wasit
Terbukti Langgar Regulasi Berlapis, SPPG Bukit Malintang Didesak Tutup Total
Sebut Pertalite Sah untuk Mobil MBG, Kepala SPPG Malintang Di “semprot” Kadis Perdagangan Madina
Ada Apa dengan HS? Mengapa Banyak Akun Bodong Sibuk Membangun Opini Negatif?
Polemik Penggunaan BBM Jenis Pertalite Subsidi. Kepala SPPG Bukit Malintang Dinilai Ngawur, Àsbun dan Tak Faham Regulasi
Mobil Operasional SPPG Malintang, Diduga Sengaja Gunakan Pertalite. Aktivis Bereaksi Keras.
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:24 WIB

Proyek Data Center AI Jatiluhur Mandek? Belum Kantongi AMDAL & PBG, DPD RAJAWALI Purwakarta: Segera Penuhi Aturan Hukum yang Berlaku!

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:10 WIB

ISTRI KUNCI KAMAR SEMALAMAN, KETUA DPRK NAGAN RAYA DILAPORKAN KE POLRES ATAS DUGAAN PERSELINGKUHAN

Kamis, 29 Oktober 2026 - 01:28 WIB

Berpihak Hanya pada Kebenaran! Pesan Air Mata Ketua MAUNG Sulut di Peringatan Sumpah Pemuda!

Kamis, 29 Oktober 2026 - 01:23 WIB

Beredar Isu Perekrutan Petugas Damkar PHR, LSM Maung Riau dan Warga Desak Prioritas 70 Persen Pekerja Lokal Dumai

Kamis, 29 Oktober 2026 - 01:16 WIB

Bukit Kabil Dipotong, Laut Belian Ditimbun? DPD RAJAWALI Batam: Hentikan Segera, Selidiki Dugaan Tanpa Izin!

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:26 WIB

DPP MAUNG Desak Polda Kalbar Usut Sampai ke Akar, Temukan Dalang di Balik Layar! OTT Perumdam Bengkayang!

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Menyambut Sumpah Pemuda, DPP RAJAWALI Serukan: Berbeda-Beda Tetapi Satu — Persatuan Kekuatan Kita!

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:16 WIB

Buru Selatan Gelar Lomba Literasi 2026, Cetak Generasi Kreatif dan Literat

Berita Terbaru