Jakarta – Bidik.co.id Kenaikan pajak hanya akan memperburuk perekonomian di Indonesia saja bahkan akibat pajak dinaikan akan banyak lagi. Proyek yang mengarah kebutuhan Rakyat seperti apertemen perimahan yang mangkrak dengan arti kata di berbagai sektor akan terkendala perusahaan yang gulung tikar pembuangan yang mangkat dllnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden mestinya diberikan masukan oleh para penasehat negara yang bertugas di sisi yth Bapak Haji Prabowo Subianto jangan menang wae diam beribasa sangat disayangkan segala sesutu pikirkan dapat dari apa yang akan diwajibkan kepada masyarakat maupun pengusaha ” Ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat partai Koalisi Rakyat Indonesia di bilangan Cijantung jakarta 3/6/2026 via telpon selulernya.
Prof Dr Sutan Nasomal : Rakyat Bangkrut Di Tengah Kenaikan Pajak Exstrem Kebijakan Presiden. Desakan untuk bisa bertahan hidup dan mendapatkan alur usaha sangat langka saat ini menurut Rakyat Indonesia. Lemahnya daya beli menimbulkan dampak pengurangan tenaga kerja secara meluas di semua provinsi.
Ini persoalan perut warga negara Indonesia yang terancam dan kehilangan harapan bisa tercipta jutaan lapangan pekerjaan dan bernaung di bawah kendali sang Presiden yang berkuasa serta bijaksana
Menuju dua tahun kepemimpinan Presiden RI yang mulia Jendral Haji Prabowo Subiyanto menekankan Ekonomi Pancasila adalah harapan seluruh masyarakat. Dalam kutipan Berita
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Senin (4/6/2026).
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media. Para pemerhati masyarakat telah mencermati kebijakan Pajak 22% saat ini yang tentu berdampak kepada kebangkrutan besar pada usaha masyarakat dan melemahkan sendi sendi jaringan nasional serta internasional di sektor ekonomi di wilayah Indonesia.
Ketentuan nilai pajak saat ini akan mempengaruhi semua bidang usaha yang masih terpuruk dan akan terus terpuruk. Apalagi nilai rupiah semakin kandas jatuh nilainya yang jelas berdampak naiknya atau berganti harga kepada puluhan ribu item jenis barang.
Harapan masyarakat menengah kebawah bahwa ada solusi jelas bahwa masyarakat menengah kebawah mendapatkan ruang untuk mampu mandiri menjalankan usahanya dengan meningkatnya daya beli masyarakat.
Kini persoalan bertambah lagi dengan kebijakan pajak 22% yang memberatkan. Apalagi pemerintah tidak berhasil mendorong meningkatkan daya beli masyarakat.
Sejarah Indonesia mencatat bahwa hanya satu Presiden yang mampu meningkatkan nilai rupiah dan kekuatan daya beli masyarakat di saat terpuruk nyaitu PROF BJ HABIBI. Kemudian hal selanjutnya tidak ada lagi Presiden yang mampu mengurangi beban di pundak masyarakat.
Apakah persoalan perut masyarakat tidak penting diperjuangkan.
Apakah persoalan daya beli masyarakat agar kembali kuat tidak penting diperjuangkan.
Prof Sutan Nasomal menghimbau kepada Pemerintah Indonesia agar lebih berani hadir membela masyarakat luas dari pada membela kepentingan para penari di atas penderitaan rakyatnya. Suara masyarakat ini mewakili 280 juta penduduk. Agar Presiden RI lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jangan dijadikan tumbal nafas masyarakat atas kepentingan sekelompok orang yang serakah dan tak perduli dengan rakyat yang tertindas
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA SAQWA PLUS Call Center 087719021960 km
Bidik.co.id / Jauhari M Yunus CFLE
