Bener Meriah |Bidikco.id
Pembangunan proyek drainase di Desa Kenine dan Desa Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Alih-alih memberikan manfaat, saluran air yang baru selesai dikerjakan justru menimbulkan persoalan baru, mulai dari genangan air hingga retakan pada bangunan.
Kedua proyek tersebut diketahui berada di bawah pengawasan mandor lapangan yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan serta lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan awak media, drainase di Desa Kenine kini sering tergenang air limbah. Seorang warga menyebut, genangan sepanjang hampir 100 meter justru kerap terjadi setelah pembangunan rampung.
“Dulu tidak pernah tergenang, tapi setelah paret ini dibangun malah air sering tertampung. Kami khawatir akan jadi sarang nyamuk,” keluh seorang warga kepada media, Rabu (3/9/2025).
Tokoh masyarakat setempat, turut menyampaikan kekecewaannya.
“Pembangunan ini seharusnya untuk kepentingan masyarakat. Tapi kenyataannya malah menimbulkan masalah baru. Kami berharap pemerintah provinsi turun langsung melihat kondisi di lapangan,” tegasnya.
Hal serupa juga terlihat di jalur Jalan Takengon–Bireuen yang tepatnya di Desa Burni Telong. Pantauan media mendapati banyak dinding paret yang sudah retak-retak, padahal proyek belum lama selesai. Warga menduga penggunaan campuran semen yang minim menjadi penyebab lemahnya konstruksi.
“Seperti tidak ada perhitungan. Airnya jadi jorok, mengalir dengan bau tidak sedap, dan sekarang malah jadi tempat nyamuk bersarang,” ujar seorang ibu rumah tangga di lokasi.
Meski menggunakan dana dari anggaran provinsi yang nilainya diyakini cukup besar, kualitas bangunan dianggap jauh dari harapan. Masyarakat mempertanyakan keseriusan pihak pelaksana maupun pengawas proyek.
“Kalau hasilnya seperti ini, tentu masyarakat kecewa. Jangan sampai pembangunan hanya sekadar formalitas, sementara manfaatnya tidak dirasakan,” tambah warga lainnya.
Dugaan pengerjaan asal jadi semakin kuat karena kedua proyek bermasalah ditangani oleh mandor lapangan yang sama. Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya menghubungi pihak terkait, namun mandor lapangan tidak memberikan tanggapan. Dari pihak Dinas PU Provinsi juga belum ada keterangan resmi mengenai keluhan masyarakat.
Masyarakat mendesak pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi menyeluruh serta melibatkan lembaga pengawas independen agar anggaran benar-benar tepat sasaran. Selain itu, aparat penegak hukum diminta turut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Kalau dibiarkan, proyek-proyek dengan kualitas rendah tidak hanya merugikan negara, tapi juga membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” pungkas warga.
