Prof Dr Sutan Nasomal: Pajak Jadi Teror di Usia 80 Tahun Indonesia, Presiden RI Diminta Batalkan Kenaikan Pajak Daerah

- Editor

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bidik.co.id Jakarta, 16 Agustus 2025

Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, menilai kebijakan kenaikan pajak di berbagai daerah saat ini merupakan bentuk teror terhadap masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional dan internasional di markas Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Teror Pajak PBB-P2 yang dikeluhkan masyarakat luas saat ini pasti berawal dari keputusan Pemerintah Pusat. Tidak mungkin kepala daerah berani menaikkan pajak gila-gilaan tanpa perintah dari atasannya. Ini jelas meresahkan rakyat,” tegas Prof Sutan Nasomal.

Ia menyayangkan kasus pajak yang memicu gejolak seperti di Pati, Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pajak bisa melahirkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap arogan.

Sejarah Pajak Nusantara

Prof Sutan menegaskan, dalam sejarah Nusantara, baik pada masa kerajaan maupun penjajahan Belanda, tidak pernah ada pungutan pajak lebih dari 15 persen.

“Kalau sekarang pajak naik hingga 100% bahkan 1000%, ini patut dicatat sebagai kebijakan paling gila dalam sejarah Indonesia di usia 80 tahun merdeka,” ucapnya.

Desakan Kepada Presiden

Baca Juga:  Prof Dr Sutan Nasomal Klaem Miris !!! Rakyat Disuruh Bayar Hutang Negara Lewat Pajak Ini Bukan Solusi, Ini Perampokan Yang Dilegalkan

Prof Sutan mendesak Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto agar segera membatalkan kenaikan pajak yang dinilai tidak manusiawi.

“Saya yakin keputusan ini bukan dari Presiden, melainkan dari oknum pemerintah yang sakit jiwa. Presiden jangan mau dipermainkan. Suara Prabowo Subiyanto ditunggu rakyat untuk membatalkan pajak yang menindas masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti sikap sejumlah menteri yang dianggap tidak pro-rakyat. Menurutnya, mereka seharusnya diberhentikan karena hanya menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit.

“Alasan meningkatkan PAD dengan menaikkan pajak secara arogan adalah tindakan paling bodoh. Kepala daerah yang cerdas bisa menggali potensi SDA, investasi, dan industri tanpa menindas rakyat,” tegas Prof Sutan.

Ancaman Persatuan Bangsa

Lebih jauh, ia mengingatkan Presiden agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Indonesia akan kuat jika pemerintah melindungi rakyat. Tapi jika sebaliknya, bangsa ini bisa terpecah bahkan terancam perang saudara,” tutup Prof Sutan.

Narasumber: Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus Pimpinan Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta.

Berita Terkait

Karhutla Kian Parah, Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH Soroti Kepunahan Satwa Dilindungi
Karhutla Kian Parah, Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH Soroti Kepunahan Satwa Dilindungi
DePA-RI Desak Penegakan Hukum Tegas Terhadap Pelaku KARHUTLA, Negara Harus Hadir dan Bertindak!
Mengapa Putusan ‘NO’ Bukanlah Sebuah Kekalahan Bagi Pemohon?
Pengurus DPP GMPD Periode 2026-2031 Dikukuhkan, Seminar Kebangsaan Desa, dan Tanah Ulayat Dihadiri Ratusan Peserta
Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Perintahkan BNN Polri TNI Bersatu Brantas Narkoba. Indonesia Harus Bebas Narkotika, Lembaga Intitusi Harus Bersih !!!
PROF DR SUTAN NASOMAL PENGHASILAN PAJAK PEMERINTAH MENDAPATKAN RIBUAN TRILYUN DITENGAH KEMISKINAN RAKYAT YANG SEMAKIN PARAH
Prof Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perintahkan Kejagung dan MA Selidiki Putusan PT Aceh Dalam Kasus Said Muchtar Demi Keadilan
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:53 WIB

Karhutla Kian Parah, Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH Soroti Kepunahan Satwa Dilindungi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:25 WIB

DePA-RI Desak Penegakan Hukum Tegas Terhadap Pelaku KARHUTLA, Negara Harus Hadir dan Bertindak!

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:57 WIB

Mengapa Putusan ‘NO’ Bukanlah Sebuah Kekalahan Bagi Pemohon?

Minggu, 11 Oktober 2026 - 02:52 WIB

Pengurus DPP GMPD Periode 2026-2031 Dikukuhkan, Seminar Kebangsaan Desa, dan Tanah Ulayat Dihadiri Ratusan Peserta

Jumat, 9 Oktober 2026 - 15:21 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Perintahkan BNN Polri TNI Bersatu Brantas Narkoba. Indonesia Harus Bebas Narkotika, Lembaga Intitusi Harus Bersih !!!

Kamis, 8 Oktober 2026 - 03:31 WIB

PROF DR SUTAN NASOMAL PENGHASILAN PAJAK PEMERINTAH MENDAPATKAN RIBUAN TRILYUN DITENGAH KEMISKINAN RAKYAT YANG SEMAKIN PARAH

Minggu, 4 Oktober 2026 - 17:51 WIB

Prof Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perintahkan Kejagung dan MA Selidiki Putusan PT Aceh Dalam Kasus Said Muchtar Demi Keadilan

Minggu, 4 Oktober 2026 - 14:24 WIB

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal: Sertifikasi Wartawan Tidak Terbatas UKW, BNSP Diakui Negara

Berita Terbaru