ACEH TAMIANG– BIDIK. CO. ID
Dana Desa yang di kucurkan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya untuk membangun pasilitas umum, Seperti pembangunan jalan, irigasi rehap rumah dan banyak lagi sebagainya, namun untuk kepentingan umum, berbanding balik dengan apa yang terjadi di Dusun famili, kampung (Desa*red) Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selasa(26/08/2025
Dari pantauan awak media di lokasi pekerjaan pembuatan jalan Rabat Beton, jalan hanya menuju kepada satu rumah saja, dan di ketahui jalan yang di bangun milik Pribadi, bukan jalan umum,
Awak media konfirmasi Rumini warga pemilik rumah yang sedang di bangun kan jalan menuju rumahnya, mengatakan kepada awak media,
“Benar bang ini bangunan pemerintah, ini bukan tanah saya, ini tanah orang yang di bangun, tapi sudah minta izin, namun masih dari lisan saja bang, belum tertulis, ini yang punya tanah empat orang bang, sholeh, Sarbeni, wak uden, lek datam,”terangnya.
Awak media konfirmasi Datok penghulu melalui telpon watshapp,
“Iya bang, saya lagi rapat di kecamatan, kan itu papan plank nya ada bang, itu di bangun sudah minta izin lah bang sama yang punya tanah, kalau enggak ya enggak berani kita bangunannya, Iya itu belum ada surat hibah nya, kalau soal surat hibah, Nanti kita buat bang,”terang Datok.
Diduga Datok Penghulu telah menyalahi aturan penggunaan anggaran dana desa sesuai aturan yang berlaku,
Dana desa tidak dapat digunakan untuk membangun jalan milik pribadi tanpa ada surat hibah dari pemilik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa hanya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat umum dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Jika jalan milik pribadi ingin dibangun menggunakan dana desa, maka pemilik jalan harus menyerahkan hak atas jalan tersebut kepada desa melalui surat hibah atau perjanjian lain yang sah. Dengan demikian, desa dapat memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara jalan tersebut sebagai aset desa.
Tanpa surat hibah atau perjanjian lain yang sah, penggunaan dana desa untuk membangun jalan milik pribadi dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dana desa dan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan desa dilakukan secara efektif dan efisien.
Di minta kepada inspektorat kabupaten dan pihak yang berkompeten untuk meninjau kegiatan yang di duga menyalahi aturan.
(KABIRO BIDIK. CO. ID)
