BIDIK.CO.ID
SERANG, BANTEN 9 NOVEMBER 2026 .
Informasi mengenai terungkapnya dugaan korupsi pengadaan dan perdagangan sembako di BUMD Provinsi Banten, PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), yang merugikan negara senilai Rp6,8 miliar, disambut sorotan sekaligus desakan tegas dari DPW Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Banten. Kasus yang melibatkan tiga orang tersangka — seorang mantan Kepala Divisi Sales & Marketing PT ABM beserta dua pihak swasta — dinilai menjadi contoh nyata bagaimana relasi kedekatan pribadi disalahgunakan untuk menggerogoti keuangan milik rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PERNYATAAN KETUA DPW RAJAWALI BANTEN, H. IWAN ACHMAD DAHLANI:
“Kami mencatat dan mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi Banten yang telah bekerja menyingkap kasus ini. Namun di saat yang sama, kami juga sangat prihatin. Tiga orang yang ternyata memiliki latar belakang sama — sama-sama pernah bekerja sebagai sales rokok — kemudian bertemu kembali di BUMD dan bersekongkol membobol anggaran rakyat hingga Rp6,8 miliar. Ini bukan sekadar kesalahan prosedur, ini adalah kejahatan yang direncanakan dengan memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara.” Ungkapnya. Senin (09/11/26).
H. Iwan Achmad Dahlani menyoroti dua hal mendasar dari kasus ini:
“Pertama, adanya konflik kepentingan yang nyata. Seseorang yang diberi wewenang di BUMD justru menggunakan jabatannya untuk meloloskan rekannya sendiri, padahal perusahaan mereka tidak memenuhi syarat. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal di PT ABM. Siapa yang melakukan seleksi? Siapa yang menandatangani persetujuan? Mengapa perusahaan yang tidak lolos tetap bisa jalan? Semua ini harus ditelusuri juga.” Tegasnya
“Kedua, modus bilyet giro fiktif dan penyerahan barang tanpa jaminan pembayaran. Ini sangat mencurigakan. Barang sudah keluar, tetapi jaminan pembayarannya tidak pernah ada. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sudah masuk ranah rekayasa kerugian negara. Bilyet giro fiktif adalah indikasi kuat adanya niat untuk tidak membayar sejak awal,” Sambung H. iwan.
FAKTA-FAKTA KUNCI YANG TERUNGKAP:
– Tersangka: Mantan Kadiv Sales & Marketing PT ABM (TBM) dan dua pihak swasta (AS & AN) — semuanya memiliki riwayat bekerja bersama sebagai sales rokok di wilayah Banten sebelum TBM menjabat di BUMD pada 2021.
– Modus: TBM mengondisikan agar rekannya mengajukan proposal, lalu meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat — termasuk meminjam nama perusahaan pihak lain.
– Kerugian Negara: Rp6,8 miliar.
– Bilyet Giro Fiktif: Jaminan pembayaran ternyata tidak ada, namun barang tetap diserahkan.
– Status Penahanan: TBM dan AS telah ditahan di Rutan Kelas IIA Serang; AN mangkir dan akan dipanggil ulang.
DASAR HUKUM YANG DITERAPKAN:
UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) — Pasal 603:
“Barang siapa secara melawan hukum memiliki benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya, dipidana karena penggelapan…” Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang milik negara/instansi tempatnya bekerja.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru — Pasal 604:
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menipu atau memperdayakan seseorang sehingga menyerahkan benda…” Pasal ini mengatur tindak pidana penipuan dalam proses pengadaan dan perdagangan barang/jasa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 18:
“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena korupsi…” Pasal ini tetap berlaku sebagai hukum khusus berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang khusus tetap berlaku meskipun KUHP Baru sudah berlaku.
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. UU No. 1 Tahun 2013 tentang BUMD — Prinsip Tata Kelola:
BUMD wajib dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap kerja sama bisnis harus melalui proses yang wajar, terbuka, dan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Penggunaan nama perusahaan pihak lain untuk memenuhi syarat merupakan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara korupsi. Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai penanganan perkara yang merugikan keuangan negara.
DESAKAN TEGAS DPW RAJAWALI BANTEN:
Pertama — Telusuri Jaringan Lebih Luas: Kejati Banten diminta mendalami lebih dalam keterkaitan perusahaan rokok tempat ketiganya pernah bekerja. Apakah ada pihak lain yang terlibat? Apakah ada pola serupa di BUMD atau instansi lain? Pengungkapan permufakatan jahat ini harus menyeluruh, tidak berhenti pada tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan.
Kedua — Periksa Pengawasan Internal PT ABM: Bagaimana proses perekrutan, seleksi mitra kerja, verifikasi dokumen, dan pengawasan keuangan di BUMD ini? Apakah ada pejabat lain yang mengetahui atau membiarkan praktik tersebut berlangsung? Kelalaian berat dalam pengawasan juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
Ketiga — Tangkap Tersangka yang Mangkir: AN yang belum hadir harus segera dipanggil dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jangan sampai status mangkir ini berlarut-larut dan berpotensi menghambat proses hukum. Jika tidak hadir tanpa alasan sah, lakukan penahanan paksa sesuai ketentuan KUHAP.
Keempat — Pulihkan Kerugian Negara Secara Penuh: Rp6,8 miliar adalah uang rakyat. Selain proses pidana, jalur perdata dan penyitaan aset harus ditempuh secara simultan agar kerugian negara dapat dipulihkan sepenuhnya. Jangan sampai kerugian ini hanya menjadi catatan kasus tanpa pemulihan dana yang nyata.
“BUMD dibangun untuk menyejahterakan masyarakat Banten, bukan menjadi ladang kongkalikong sekelompok orang. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga: siapa pun yang mengambil hak rakyat, tidak peduli apa latar belakangnya, harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang sama untuk semua orang. Kami di RAJAWALI Banten akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan kerugian negara dipulihkan,” pungkas orang nomor satu di DPW RAJAWALI Banten.
Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan adalah hak seluruh masyarakat Banten. RAJAWALI Banten berkomitmen mengawal setiap tahapan proses hukum dalam kasus ini — dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rakyat Banten berhak tahu bahwa uang mereka aman dan dijaga dengan baik.
DPW RAJAWALI Provinsi Banten
Mata dan Telinga Masyarakat — Mengawal Kebenaran dan Keadilan
