Bidik.co.id Jakarta, 13 September 2025 – Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, menanggapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara yang saat ini menimbulkan sorotan publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut sah-sah saja jika bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat sekaligus mencegah praktik korupsi. Namun, Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subiyanto perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah rakyat.
“Kenaikan gaji pejabat bisa dimaklumi untuk mengoptimalkan kinerja kepala daerah dan DPRD. Tapi Presiden harus mengevaluasi dampaknya. Pemerintah juga jangan sampai melupakan rakyat kecil yang justru sangat membutuhkan perhatian,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangan via telepon dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta (13/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai sangat ironis jika di saat angka PHK meningkat, pengangguran mencapai puluhan juta orang, dan banyak masyarakat terpuruk hingga masuk kategori miskin, justru gaji serta tunjangan kepala daerah dan DPRD naik signifikan.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya peran aktif lembaga pengawas seperti BPK dan KPK untuk memastikan kenaikan gaji pejabat benar-benar diikuti dengan peningkatan kinerja serta pemberantasan korupsi.
“Praktik pungli, suap, dan mafia tikus berdasi harus ditindak tegas. Jangan hanya sekadar pidato seremonial bahwa korupsi akan diberantas. Harus ada tindakan nyata,” tegasnya.
Prof. Sutan Nasomal juga mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengalokasikan anggaran besar ke sektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, serta program pengentasan kemiskinan.
Ia mengusulkan agar Presiden membuka peluang investasi lebih luas dengan memberi insentif khusus kepada investor asing, seperti pembebasan pajak selama 10 tahun, kemudahan perizinan, serta jaminan keamanan berusaha di Indonesia. Hal itu diyakininya akan mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan menggerakkan roda ekonomi nasional.
“Amerika, Eropa, Rusia, hingga negara-negara Timur Tengah bisa menjadi mitra besar untuk mengalirkan investasi. Jika pemerintah mempermudah akses, Indonesia akan mendapat keuntungan besar dari sisi pajak, ekspor-impor, serta penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Sebagai penutup, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subiyanto menindak tegas pejabat maupun anggota DPRD yang tidak serius bekerja serta gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika mereka tidak mampu bekerja untuk rakyat, anggarannya harus dihapus. Masih ada hal-hal yang lebih urgen bagi masyarakat kecil yang perlu diprioritaskan,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta.
