Aliansi ABJI Menggelar Aksi Damai di Kecamatan Brondong Dibenturkan Dengan Acara Istiqosha
LAMONGAN – Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Brondong, Rabu (06/05/2026).
Aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terkait pelaksanaan pembangunan fisik dari anggaran dana desa yang diduga tidak sesuai pagu, meminta pertanggungjawaban program ketahanan pangan dari alokasi 20 persen dana desa yang diduga disalahgunakan, serta menyoroti Kekurang tegasnya pengawasan dari pihak Kecamatan Brondong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan awak Media saat meliput aksi dari ABJI, bahwa iring-iringan massa aksi tiba di depan Kantor Kecamatan Brondong sekitar pukul 10.15 WIB. Namun, pada saat bersamaan, di pendopo kecamatan tengah berlangsung kegiatan doa bersama( Istiqosha) yang dihadiri unsur perangkat desa dan Pegawai Stap Kecamatan Brondong
Meski demikian, para aktivis tetap melanjutkan menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi di depan kantor kecamatan dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Lamongan.
Dalam orasinya, Presiden ABJI, Suliono, S.H., menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan realisasi di lapangan, khususnya pada program ketahanan pangan.
“Tim kami, minggu kemaren melakukan investigasi di desa – desa Kecamatan Brondong terkait program ketahanan pangan. Ini program nawacita dari Bapak Presiden Prabowo. Tim investigasi kami menemukan beberapa kejanggalan dan dugaan-dugaan bahwa realisasi anggaran tidak sesuai dengan pagunya,” ungkap Suliono.
Senada, Wakil Presiden ABJI, Sulikan, juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Pada bulan ini, kami dari aktivis ABJI telah melakukan investigasi disejumlah kecamatan di Kabupaten Lamongan, khususnya di Brondong ini. Hasil investigasi mengungkap bahwa diduga terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan bahkan ada di beberapa desa di kecamatan brondong ini yang anggarannya fantastis 200 juta lebih namun pada realisasinya kami menduga tidak sesuai Pagu Anggaran,” ujarnya.
Ia juga berharap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan program ketahanan pangan.
Sekretaris Jenderal ABJI, Sukadi, S.H., turut mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Tentu yang kami harapkan, seluruh stakeholder seluruh tokoh masyarakat agar turut memperhatikan wilayahnya masing-masing. Mari kita bantu Bapak Presiden Prabowo yang cita-citanya sebesar-besarnya anggaran untuk warga masyarakat. Tapi karena segelintir pejabat yang diduga menyelewengkan, menjadikan hal itu tidak tercapai,” ungkapnya.
Di tengah riuk – gemuruhnya suara sound sistem dari dalam saat pihak Kecamatan Brondong menggelar Do’a bersama ( Istiqhosa) tidak membuat kendor peserta Aksi Rohmat, S.P, yang sering di sapa dengan Roy selaku Bendahara Umum ABJI yang saat menggelar Orasi, menyoroti banyaknya Anggaran Dana Desa yang 20 % untuk ketahanan pangan dalam realisasi mengalami keterlambatan dan tidak sesuai Pagu Anggaran.
Roy juga menyoroti Desa Labuan yang memungut biaya penerbitan SPPT dari Tanah Reklamasi Pantai sebesar 1 juta sampai 1.juta lima ratus hal tersebut di nilai Pungutan Liar ( pungli) dan lebih tragis lagi Program PTSL dengan melakukam pungutan sebesar 800 ribu di tambah buka leter C dengan biaya 250 sampai 500 ribu, yang di anggab tidak sesuai SK tiga Menteri, ungkapnya
Dengan dasar temuan inilah roy selaku penanggungjawab aksi setelah aksi ini berakhir akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Lamongan
Usai kegiatan doa bersama, Camat Brondong, Nurul Khumaidah, menemui massa aksi di depan pendopo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden ABJI menyayangkan adanya kegiatan yang dinilai berbenturan dengan agenda aksi yang sebelumnya telah diberitahukan.
“Dengan sambutan yang seperti ini (ada acara doa bersama), saya berfikir ‘kok gini ya’ (cara menyambut kami) orang jawa itu punya etika, lah ini etikanya dimana,” ucap Suliono.
“Kalau memang sampean punya jadwal yang sama, sampean bisa kirim surat ke kami. Dengan ini kami menganggap bahwa Bu camat dan para kades ‘Kongkalikong’ supaya kegiatan Aksi ini gagal dan takut didemo oleh ABJI.
Dengan ini juga, kami menganggap hasil investigasi kami yang kami lakukan kemaren itu memang benar terjadi (dugaan penyelewengan),” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Camat Brondong menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan meningkatkan profesionalitas dalam pengawasan.
“Saya memohon maaf atas kejadian ini, saya juga sangat berterimakasih atas rawuhe panjenengan. Sehingga saya bisa menerima masukan dari panjenengan. Dan kedepan saya akan lebih profesional lagi dan lebih teliti lagi dalam pengawasan. Kebetulan hari ini saya hadir bersama pak kepala desa semua dan bersama ketua BUMDes. (setelah ini) kita bisa audiensi kesana (kedalam) sesuai dengan surat yang njenengan sampaikan kepada saya,” ucap Nurul.
Setelah sempat terjadi ketegangan, perwakilan ABJI akhirnya diterima untuk melakukan audiensi di dalam pendopo. Audiensi tersebut sempat diwarnai perdebatan lantaran peserta doa bersama enggan meninggalkan lokasi yang akan digunakan.
Dalam audiensi, Suliono memaparkan hasil investigasi terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan di sejumlah desa. Sorotan utama diarahkan pada Desa Sumberagung dan Desa Labuhan.
“Tim kami pak, pada sekitar bulan februari lalu melakukan investigasi di Desa Sumberagung, akan tetapi tim kami hanya menemukan kandang yang kosong. Tapi beberapa hari ini tim kami mendapat informasi bahwa sudah ada sapinya 6. Ini sudah jelas melanggar aturan karena pengadaannya melangkah tahun,” ucap Suliono.
Menanggapi hal tersebut, kepala desa setempat menyebut kondisi tersebut dipengaruhi adanya wabah PMK. Suliono juga meminta transparansi penggunaan anggaran kepada pihak desa maupun BUMDes, namun permintaan tersebut ditolak kepala desa, meski perwakilan BUMDes hendak menjelaskan.
Sementara itu, untuk Desa Labuhan, ABJI menyoroti program budidaya ikan kerapu yang dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran. Kepala desa menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan anggaran cukup besar, namun, menurutnya hasil dari budidaya ikan kerapu tidak bisa maksimal.
ABJI mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat program yang dijalankan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, ABJI memberikan apresiasi kepada Desa Lembur dan Desa Lohgung yang dinilai telah mengelola anggaran secara lebih optimal.
Audiensi akhirnya berakhir setelah terjadi ketegangan, menyusul reaksi dari Kepala Desa Labuhan yang naik pitam karena merasa dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Namun, ABJI menegaskan bahwa mereka tidak menyudutkan pihak tertentu, melainkan menyampaikan hasil temuan dan aspirasi masyarakat. [ ]
