Bidik.co.id
Ada satu pemandangan yang belakangan ramai dibicarakan, anak sekolah di Kalimantan Selatan menyeberangi air dengan baskom plastik demi bisa berangkat sekolah. Bukan perahu kecil. Bukan rakit. Bukan jembatan darurat. Tapi baskom plastik, benda yang biasanya lebih dekat dengan urusan cucian, mandi, atau dapur, tiba-tiba naik pangkat menjadi alat transportasi pendidikan.
Dalam rekaman yang diberitakan sejumlah media, terlihat anak sekolah duduk di dalam baskom berwarna hitam, lalu mengayuh perlahan menggunakan tangan untuk menyeberangi sungai atau rawa. Berita GOTV News menyebut peristiwa itu terjadi di Kalimantan Selatan dan menggambarkan keterbatasan infrastruktur sebagai alasan anak-anak harus mencari cara alternatif untuk mengakses pendidikan. Radar Palu jaringan Jawa Pos juga memberitakan video dua anak sekolah di Kalsel yang viral karena menyeberangi sungai memakai baskom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalau dilihat sekilas, mungkin ada yang menganggap ini sebagai cerita perjuangan. Anak-anak yang gigih. Semangat sekolah yang luar biasa. Mental baja. Tidak manja. Tidak banyak mengeluh. Tapi kalau dipikir lebih dalam, cara berpikir seperti itu sebenarnya agak berbahaya. Karena setiap kali kesulitan ekstrem dibungkus menjadi kisah inspiratif, kita jadi lupa bertanya, kenapa mereka harus mengalami itu sejak awal?
Berangkat sekolah seharusnya bukan adegan bertahan hidup. Jalan menuju kelas seharusnya bukan jalur uji nyali. Tas sekolah seharusnya tidak perlu ditemani rasa takut tercebur. Pendidikan memang butuh perjuangan, tapi perjuangan itu mestinya berupa belajar membaca, mengerjakan tugas, memahami pelajaran, bukan menjaga keseimbangan tubuh di atas baskom yang sewaktu-waktu bisa terbalik.
Di titik ini, sarkasnya muncul sendiri. Negara bisa membuat banyak dokumen rencana pembangunan yang rapi, istilahnya keren, kalimatnya panjang, font-nya resmi, stempelnya meyakinkan. Tapi di sebagian tempat, anak sekolah masih harus mempercayakan nyawanya kepada baskom plastik. Mungkin karena di atas kertas, semua sudah terhubung. Sayangnya, anak-anak itu tidak berangkat sekolah lewat kertas. Mereka berangkat lewat air.
Kalimantan Selatan memang wilayah yang akrab dengan sungai, rawa, dan bentang alam berair. Bagi banyak daerah di sana, air bukan sekadar pemandangan, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun justru karena kondisi geografis seperti itu, akses penyeberangan yang aman seharusnya menjadi kebutuhan dasar. Sungai boleh jadi bagian dari budaya, tetapi membiarkan anak-anak menyeberang tanpa alat keselamatan bukan budaya. Itu tanda ada pekerjaan rumah yang terlalu lama dibiarkan.
Masalah ini tidak bisa hanya diperlakukan sebagai video viral yang lewat sebentar di beranda media sosial. Sebab, data dan dokumen resmi juga menunjukkan bahwa persoalan konektivitas di Kalimantan Selatan memang belum sepenuhnya selesai. Dokumen BPK Perwakilan Kalimantan Selatan mencatat masih ada jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan belum memenuhi standar. Dokumen itu juga menyinggung jaringan jalan yang belum merata, daerah terisolir yang belum terhubung dengan baik, serta akses kawasan strategis yang belum layak.
Artinya, baskom plastik itu bukan sekadar benda lucu yang kebetulan muncul di video. Ia seperti simbol kecil dari persoalan besar. Di satu sisi, pembangunan sering dibicarakan dengan bahasa besar, konektivitas, pemerataan, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai istilah yang terdengar gagah. Di sisi lain, ada anak sekolah yang harus menghitung risiko sebelum sampai ke kelas. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah pembangunan sudah direncanakan. Pertanyaannya, pembangunan itu sampai ke siapa ❓
Ironisnya, pemerintah sebenarnya tahu bahwa jembatan kecil bisa mengubah hidup warga. Kementerian Pekerjaan Umum menyebut program jembatan gantung memang ditujukan untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk agar warga lebih mudah menjangkau sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan. Tahun 2026, Kementerian PU mengalokasikan Rp 630 miliar untuk membangun 63 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia.
Nah, di sinilah bagian yang bikin kepala agak miring. Kalau pemerintah sudah paham bahwa jembatan gantung bisa membantu akses pendidikan, berarti masalahnya bukan tidak tahu. Masalahnya tinggal siapa yang diprioritaskan duluan, wilayah mana yang masuk daftar, dan siapa yang cukup nyaring suaranya untuk didengar. Karena di negeri ini, kadang yang ramai di pusat cepat masuk radar, sementara yang sepi di pinggir harus menunggu viral dulu. Seolah-olah keselamatan warga baru dianggap mendesak setelah masuk algoritma.
Lebih menarik lagi, anggaran pendidikan Indonesia juga bukan angka kecil. Pemerintah menyatakan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, naik 9,8 persen dari outlook 2025, dengan porsi 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Di dalamnya ada berbagai fokus, mulai dari bantuan siswa, tenaga pendidik, sampai sarana-prasarana dan operasional pendidikan.
Dengan angka sebesar itu, wajar kalau publik bertanya dengan nada agak pedas. Dari ratusan triliun itu, apakah terlalu sulit menyisihkan solusi aman untuk anak-anak yang harus menyeberang air demi sekolah? Tentu anggaran pendidikan tidak semuanya untuk bangun jembatan. Tentu ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Tentu birokrasi punya jalurnya sendiri. Tapi bagi anak yang duduk di dalam baskom, penjelasan teknis itu tidak membuat air jadi lebih aman.
Di sinilah sering terjadi keanehan pembangunan. Ketika urusan proyek besar dibahas, semua bisa terlihat sangat serius. Ada rapat koordinasi, ada target, ada presentasi, ada seremoni, ada foto bersama. Namun ketika urusannya akses dasar warga kecil, prosesnya bisa mendadak panjang sekali. Anak-anak bisa menunggu lebih lama daripada umur masa sekolah mereka sendiri. Hebat memang. Untuk beberapa hal, negara bisa lari cepat. Untuk hal lain, negara bisa pura-pura sedang pemanasan.
Sorotan fasilitas pendidikan di Kalimantan Selatan juga bukan hal baru. RRI pada peringatan Hardiknas 2026 menulis bahwa ketimpangan sarana-prasarana sekolah antara wilayah perkotaan dan pinggiran di Kalsel masih menjadi perhatian. Dalam laporan itu, sekitar 800 sekolah di Kalsel disebut mengalami kerusakan fisik berdasarkan data 2025, mulai dari atap hingga lantai bangunan.
Data itu membuat cerita baskom plastik terasa semakin masuk akal, tapi sekaligus semakin menyedihkan. Karena persoalannya bukan hanya bangku sekolah, bukan hanya ruang kelas, bukan hanya atap yang bocor, tetapi juga jalan menuju pendidikan itu sendiri. Anak-anak bukan hanya butuh sekolah yang berdiri. Mereka juga butuh akses aman untuk sampai ke sana. Sekolah yang bagus pun kehilangan makna kalau perjalanannya membuat nyawa dipertaruhkan.
Kalau memakai bahasa yang agak berat, situasi ini bisa dibaca sebagai bentuk paling sederhana dari nekropolitik. Ketika keselamatan sebagian warga seperti dianggap tidak terlalu penting dalam urutan prioritas. Bukan berarti ada orang yang sengaja ingin mencelakakan anak-anak. Tapi pembiaran yang berlangsung lama bisa sama berbahayanya dengan niat buruk. Ketika risiko jatuh, tenggelam, atau terseret arus menjadi bagian dari rutinitas, itu artinya sistem sedang menganggap bahaya sebagai hal biasa.
Dan ketika bahaya sudah dianggap biasa, masyarakat dipaksa menjadi kreatif dengan cara yang sebenarnya tragis. Tidak ada jembatan, pakai baskom. Tidak ada perahu aman, pakai apa saja yang mengapung. Tidak ada alat keselamatan, modal doa dan keseimbangan badan. Lalu setelah videonya viral, publik diminta kagum pada semangatnya. Luar biasa. Negeri ini kadang terlalu jago mengubah kekurangan fasilitas menjadi konten inspiratif.
Padahal, inspirasi yang paling sehat bukanlah melihat anak kecil bertaruh nyawa demi sekolah. Inspirasi yang benar adalah ketika negara dan daerah bergerak cepat memastikan tidak ada lagi anak yang harus melakukan itu. Anak-anak boleh belajar tentang keberanian dari buku, olahraga, dan kehidupan sosial. Tapi mereka tidak perlu belajar keberanian dari rasa takut tercebur saat berangkat sekolah.
Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sama-sama punya dasar untuk bergerak. Kementerian PU punya program jembatan gantung. Pemerintah Kalimantan Selatan juga membahas proyek prioritas seperti Jembatan Pulau Laut, transportasi publik, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan olahraga untuk pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.
Namun justru disitulah tantangannya. Proyek besar memang penting, tetapi kebutuhan kecil yang menyangkut keselamatan harian warga tidak boleh kalah terus. Jembatan besar bisa jadi simbol kemajuan. Tapi jembatan kecil menuju sekolah bisa jadi simbol keberpihakan. Satu menghubungkan pusat ekonomi, satu lagi menghubungkan anak dengan masa depan. Keduanya penting, tetapi yang menyangkut nyawa anak-anak mestinya tidak menunggu tepuk tangan.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerataan bukan cuma soal membangun sesuatu di banyak tempat. Pemerataan berarti memastikan warga yang jauh dari pusat kota tidak hidup dalam standar keselamatan yang lebih rendah. Jangan sampai anak kota bicara soal kualitas kurikulum, teknologi pembelajaran, dan persiapan masa depan, sementara anak di pinggiran masih sibuk memastikan baskomnya tidak oleng.
Sarkasnya, kita sering bicara generasi emas, tapi aksesnya kadang masih generasi ember. Kita bicara Indonesia maju, tapi sebagian anak masih menyeberang dengan alat yang bahkan tidak dirancang untuk menyeberang. Kita bicara pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, tapi jalan menuju pendidikannya saja belum benar-benar tersedia. Ini bukan cuma lucu getir. Ini tamparan.
Yang dibutuhkan sebenarnya tidak selalu harus langsung megah. Bisa dimulai dari pendataan lokasi rawan, penyediaan perahu aman sementara, alat keselamatan, jalur penyeberangan resmi, hingga pembangunan jembatan kecil yang sesuai kondisi wilayah.
Pemerintah daerah perlu aktif memetakan titik-titik seperti ini, bukan menunggu rekaman warga viral. Pemerintah pusat bisa mendukung lewat program konektivitas desa dan jembatan gantung. Sekolah, desa, dinas pendidikan, dan dinas pekerjaan umum juga harus saling bicara. Jangan sampai masalah anak sekolah dianggap urusan pendidikan saja, padahal akar masalahnya ada di infrastruktur.
Pada akhirnya, baskom plastik itu bukan sekadar alat penyeberangan darurat. Ia adalah cermin. Dari sana terlihat bagaimana jarak antara pidato pembangunan dan kenyataan lapangan masih bisa sangat jauh. Di podium, pendidikan disebut prioritas. Di air, anak-anak membuktikan bahwa prioritas itu belum selalu sampai ke tepi sungai.
Sebuah bangsa tidak dinilai hanya dari gedung tertinggi, jalan terlebar, atau proyek paling mahal. Bangsa juga dinilai dari hal-hal sederhana, apakah anak bisa berangkat sekolah dengan aman, apakah orang tua bisa melepas anak tanpa cemas, apakah daerah pinggiran mendapat perhatian sebelum viral, dan apakah anggaran benar-benar turun menjadi keselamatan nyata.
Kalau anak-anak masih harus naik baskom untuk berangkat sekolah, maka masalahnya bukan pada semangat belajar mereka. Semangat mereka sudah lebih dari cukup. Yang kurang adalah jembatan, keberpihakan, dan rasa malu dari orang-orang dewasa yang punya kuasa membuat keadaan berubah. Karena pendidikan seharusnya membuka jalan hidup. Bukan membuat anak-anak mempertaruhkan hidup di tengah perjalanan menuju sekolah.
Detik.co.id / Jauhari M Yunus CFLE
