Bidik.co.id ,– Jakarta —
Ada momen yang layak kita catat dengan bangga dari Jakarta International Convention Center pada 20–23 Agustus lalu. Untuk pertama kalinya, Aceh tampil bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai tema utama Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, perhelatan tahunan Bank Indonesia yang menjadi etalase paling bergengsi bagi UMKM di negeri ini. Tema “Beudaya Meusare Sare”, yang bermakna berdaya dan bersama-sama, dipilih menaungi 47 pelaku UMKM Aceh yang membawa wastra, fesyen, kriya, dan kuliner khas tanah rencong ke hadapan pasar nasional, bahkan pembeli dari belasan negara.
Angkanya pun tidak main-main. Secara nasional, KKI 2026 mencatatkan omzet sementara Rp 144,2 miliar hingga 22 Agustus, melonjak 46 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan transaksi business matching ekspor tembus Rp 169,9 miliar dan pembiayaan Rp 285 miliar. Di hari pertama saja, UMKM Aceh dikabarkan meraup transaksi hingga Rp 1 miliar. Bagi siapa pun yang mencintai Aceh dan menaruh harap pada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, ini adalah kabar yang patut disyukuri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tetapi sebagai seseorang yang setiap hari bergelut langsung dengan pelaku UMKM di Aceh mendampingi mereka mengurus legalitas, mencari akses pembiayaan, dan berjuang naik kelas saya tidak bisa berhenti pada rasa bangga semata. Ada pertanyaan yang lebih penting, dan justru baru dimulai setelah tepuk tangan di JICC itu reda: apa yang terjadi pada 47 UMKM Aceh itu setelah mereka pulang ke kampung halaman?
*Panggung Nasional Bukan Garis Finis*
Kita perlu jujur mengakui satu hal: KKI, sebagus apa pun temanya, pada dasarnya adalah sebuah panggung sesaat. Empat hari pameran, seramai apa pun pengunjungnya, tidak akan pernah mengubah struktur persoalan yang dihadapi UMKM Aceh sehari-hari akses modal yang masih timpang, standardisasi produk yang belum merata, kemasan yang sering kalah bersaing, dan yang paling krusial: ketiadaan pendampingan berkelanjutan setelah sorotan media meredup.
Pola ini sudah berulang kali kita saksikan. UMKM daerah diangkat ke pameran nasional, difoto bersama pejabat, diberitakan media, lalu ketika mereka kembali ke daerah asal, mereka kembali berhadapan dengan persoalan yang sama seperti sebelum berangkat: sulit mengakses pembiayaan formal, minim legalitas usaha yang memadai, dan berjuang sendirian mencari pembeli tanpa jejaring yang tadi sempat dibuka di Jakarta.
Bank Indonesia Provinsi Aceh sendiri menegaskan bahwa keikutsertaan dalam KKI diharapkan menjadi katalis peningkatan kapasitas dan perluasan pasar, bukan sekadar ajang pameran. Pernyataan ini benar dan penting tetapi katalis hanya bekerja jika ada reaksi lanjutan yang dijaga. Tanpa ekosistem pendampingan yang konsisten di tingkat daerah, katalis itu akan menguap begitu lampu sorot JICC dipadamkan.
*Legalitas: Fondasi yang Sering Terlewat*
Di tengah gegap gempita capaian omzet dan digitalisasi, ada satu isu yang jarang mendapat sorotan sebesar angka transaksi, padahal justru menjadi akar dari banyak persoalan UMKM: legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM Aceh yang produknya secara kualitas sudah layak bersaing di pasar nasional, tetapi belum memiliki NIB, sertifikasi halal, atau badan usaha yang jelas sehingga sulit mengakses pembiayaan perbankan formal maupun memenuhi syarat business matching ekspor yang membutuhkan kepastian hukum.
Legalitas bukan sekadar tumpukan dokumen administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan kepercayaan bank untuk memberi pembiayaan, kepercayaan buyer luar negeri untuk menandatangani kontrak, dan kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk yang mereka beli. Selama urusan mendasar ini belum tuntas di tingkat akar rumput, sebaik apa pun panggung yang disediakan di Jakarta, UMKM kita akan tetap berdiri di atas fondasi yang rapuh.
*Peran yang Harus Diisi di Aceh, Bukan di Jakarta*
Di sinilah saya melihat pekerjaan rumah yang sesungguhnya — dan bukan pekerjaan rumah pemerintah pusat atau Bank Indonesia semata, melainkan pekerjaan rumah kita bersama di Aceh: pemerintah daerah, asosiasi, pendamping UMKM, dan organisasi masyarakat seperti GAMIES.
Selama ini, DPW GAMIES Provinsi Aceh berupaya hadir tepat di titik yang sering ditinggalkan setelah seremoni usai: pendampingan legalitas usaha, penguatan kapasitas pelaku UMKM, dan dorongan transformasi digital agar UMKM tidak hanya bisa “tampil” di panggung nasional, tetapi juga bisa bertahan dan tumbuh setelah panggung itu bubar. Semangat “Beudaya Meusare Sare”, berdaya bersama-sama, semestinya tidak berhenti sebagai tema pameran empat hari, melainkan menjadi cara kerja yang terus-menerus diterapkan di kampung, di pasar desa, dan di sentra-sentra produksi kecil yang jauh dari sorotan kamera.
Momentum KKI 2026 semestinya kita perlakukan bukan sebagai puncak pencapaian, melainkan sebagai titik awal. Data 47 UMKM yang lolos kurasi seharusnya menjadi daftar nama yang terus dipantau perkembangannya enam bulan, satu tahun ke depan apakah mereka naik kelas, memperluas pasar, atau justru kembali stagnan karena ditinggal sendirian.
*Menutup dengan Pertanyaan, Bukan Perayaan*
Aceh pantas berbangga menjadi tema utama KKI 2026. Tetapi kebanggaan yang matang adalah kebanggaan yang diikuti tanggung jawab. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi “berapa omzet yang diraih di Jakarta”, melainkan “apa yang kita siapkan agar capaian ini tidak berhenti di Jakarta”.
Ekonomi kreatif dan UMKM Aceh punya modal budaya yang luar biasa kaya wastra, kriya, kuliner, dan kearifan lokal yang terbukti mampu memikat pembeli dari 16 negara dalam satu perhelatan. Namun modal budaya sebesar apa pun tidak akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pendampingan yang setia, legalitas yang tertata, dan akses pembiayaan yang inklusif jauh dari hiruk-pikuk panggung, di ruang-ruang sunyi tempat pelaku UMKM sesungguhnya berjuang setiap hari.
Beudaya meusare sare berdaya, bersama-sama.
Semoga semangat itu benar-benar kita jaga, bukan hanya empat hari di JICC, tetapi sepanjang tahun di Aceh.
*Penulis adalah Ketua DPW GAMIES Provinsi Aceh, aktif dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif di Aceh.*
Oleh: Adhifatra Agussalim, CIE, CIP, CIAPA, CASP, CPAM, C.EML.
Bidik.co.id ( Jauhari M Yunus CFLE )
