PROF DR SUTAN NASOMAL SANGAT PRIHATIN DENGAN KASUS GANTUNG DIRI IBU RUMAH TANGGA MELIBATKAN ANAK “INI ADALAH KRISIS SOSIAL DESA GAGAL MELINDUNGI WARGANYA”

- Editor

Senin, 12 Januari 2026 - 08:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

bidik.co.id,Jakarta – Berbagai kasus peristiwa di situasi ekonomi yang kurang baik belakangan ini di Indonesia menimbulkan berbagai kejadian ada yang bunuh diri karena kemiskinan bahkan yang baru saja terjadi adalah ibu rumah tangga gantung diri karena keluarganya kelaparan. ini sangat memprihatinkan kita untuk untuk Yth Bapak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto Membuat Keppres tentang kewajiban pemdes untuk melindungi mengayomi membantu warganya yang miskin minimal dibantu sandang pangannya hingga terhindar dari keputusasaan karena lapar tidak makan, karena kalau ini berkenpanjangan di Indonesia akan banyak terjadi peristiwa bunuh diri gantung diri karena ekonomi. Sebaiknya pihak desa menyisir mendata warganya yang miskin kelaparan didaerahnya dan Bupati atau Walikota mengeluarkan Perbup Perwali untuk mengantisipasi permasalahan ini. Ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional ini menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 11/1/2025 via telpon selulernya.

Prof Sutan Nasomal Akui Dampak krismon Pemdes Gagal mengayomi warganya dan Menyedihkan Penyebabnya.!!!

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Krisis Sosial di Masyarakat telah mencapai tahap warna merah. Sikap seorang ibu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri serta melibatkan anaknya juga di gantung ini adalah bukti Desa tidak mendata dengan benar bahwa ada Masyarakatnya yang tenggelam dalam keputus asaan akibat faktor ekonomi. Kantor Desa dengan semua stafnya tidak pernah membuka mata apakah ada warganya yang tidak makan hari ini atau sakit parah dan tak mampu berobat.

Baca Juga:  Warga Asem Raja: Birokrasi Sampang Hasil Imbal Jasa, Ingatkan: Jangan Ikut Demokrasi Berbasis Imbal Jasa, Kita Rakyat Akhirnya yang Jadi Korban

Desa adalah Pemerintah yang terdekat dengan Masyarakat. Mengapa tidak mampu Desa mendata Masyarakat krisis sosial. Ini pertanyaan dasarnya ?

Seorang Ibu yang selama ini mampu menjalani kesulitan bersama anak anaknya biasanya ditopang oleh saudara saudaranya agar bisa terisi perutnya atau mampu berobat bila sakit. Bila tidak ada yang bisa membantu pihak saudaranya. Maka Desa wajib memberikan solusi yang dibutuhkan. Tidak boleh ada warga Masyarakat yang kelaparan di Desa di bawah Pemerintahan NKRI.

Kejadian Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah beberapa hari yang lalu Ibu dan Anak Gantung Diri harusnya menjadi teguran keras untuk Pemkab sampai Pemdes dan Ulama di wilayah tersebut. Artinya perlu perhatian Masyarakat luas agar Pemkab Pemdes dan Ulama jangan hanya memikirkan perutnya saja. Perut Masyarakat harus di perhatikan.

Bohong bila Pemkab dan Pemdes tidak bisa memperhatikan lingkungan dan Masyarakatnya. Mundur saja para pejabatnya kalau tidak menolong Masyarakat.

Tahun 2026 Indonesia memiliki Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto yang penuh kasih sayang dan perduli kepada Rakyatnya. Maka semua para pemimpin daerah juga harus sama. Ada puluhan milyar anggaran cadangan di setiap pemerintah provinsi. Bisa di gunakan untuk memberikan Masyarakat yang lagi sengsara kelaparan dan tidak ada solusi.

Semoga TNI Polri yang sangat di banggakan oleh Rakyat Indonesia bisa ikut serta memperhatikan permasalahan seperti ini. Jangan ada lagi Ibu dan Anak gantung diri karena permasalahan ekonomi dan kelaparan.

Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SE,SH,MH

Berita Terkait

Proyek Telan Nyawa, APMP Jatim Tantang Pemkot Surabaya Buktikan Ketegasan
Prof Dr KH Sutan Nasomal Bangkit:: Media Sudah Bicara, Mengapa Hukum Diam? Ketika Tambang Ilegal di BINTAN Lebih Kuat dari UUD”
Transit in Batam, SWI Bener Meriah Chairman Admires Blue Seas and Singapore Skyline
Prof Dr Nasomal: “Pak Kapolri, Galian Pasir Tidak Berizin Di Bintan Merusak Ekosistem Alam. Pelakunya Tidak Pernah Ditangkap. Di Mana Polisi?”
Prof. Dr. Sutan Nasomal Soroti Dugaan Mafia BBM Subsidi di SPBU 24.373.80 Simpang Limbur, Desak BPH Migas dan Propam Mabes Polri Bertindak Tegas
Acek Kusuma Pimpin Aksi di Kejari Surabaya, APMP Jatim Kawal Pengusutan Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo
NUL
Debu Batu Bara hingga Jalan Rusak, LSM KCBI Minta Stopail Ilegal Muara Enim Disegel
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 06:06 WIB

*Malam Ketiga Bhayangkara Fest 2026 Dikunjungi 33.149 Pengunjung*

Jumat, 19 Juni 2026 - 22:42 WIB

*Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dukung Konser HUT Bhayangkara Tetap Berjalan: Tidak Bertentangan dengan Syariat Islam dan Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat*

Jumat, 19 Juni 2026 - 16:09 WIB

*Ditreskrimum Polda Aceh Ungkap Kasus Pemerasan dan Pungli di Aceh Besar, Lima Pelaku Diamankan*

Senin, 8 Juni 2026 - 15:38 WIB

Polda Aceh Ajak Masyarakat Meriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:06 WIB

Polda Aceh Ajak Masyarakat Meriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026

Senin, 18 Mei 2026 - 18:00 WIB

* PENCABUTAN PERGUB JKA TIDAK HANYA SEBATAS PERNYATAAN LISAN *

Senin, 18 Mei 2026 - 07:14 WIB

MASYARAKAT DIMINTA WASPADA PENIPUAN CATUT NAMA KAPOLRESTA BANDA ACEH

Senin, 18 Mei 2026 - 06:46 WIB

GUBERNUR ACEH CABUT PERGUB JKA NOMOR 2 TAHUN 2026, MUALEM TEGASKAN MASYARAKAT BISA BEROBAT SEPERTI BIASA.

Berita Terbaru