Prof Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Cegah Kegiatan Budaya Pakai Dana APBN Pusat APBD Provinsi APBD Kota Kab Melanggar Beri Sanksi!!

- Editor

Selasa, 19 Mei 2026 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

Jakarta – Bidik.co.id Kegiatan Kebudayaan peringatan adat diseluruh nusantara sangat baik dan memang harus dilestarikan tapi jangan pakai yang namanya uang negara oleh Menteri APBN pusat Gubernur APBD Provinsi Kab Kota APBD 11 Untuk itu saya harapkan yth Bapak H. Prabowo Subianto agar memberlakukan Worning larangan penggunaan uang negara untuk kegiatan kebudayaan atau peringatan adat Tidak salah yang namanya melestarikan kebudayaan daerah maupun peringatan adat dllnya sih tapi bila memang diselenggarakan swadaya mayarakat bersama pengusaha berpartigasi penuh bisa toh boleh dong itu baru benar “, papar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Assotion Of Young Indonesian Advocate) menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya di Bilangan Cijantung Jakarta 19/5/2026 via telpon selulernya

Prof Dr Sutan Nasomal Mempertanyakan Dari Mana Anggaran Kirab budaya Milangkala Mahkota Binokasih. Sebuah pertanyaan yang perlu perhatian semua elemen di pimprov jawa barat dan DPRD jawa barat. Dari manakah anggaran kirab budaya milangkala Mahkota Binokasih di beberapa tempat di kota kota wilayah provinsi jawa barat karena biaya puluhan milyar pasti digunakan dalam acara kirab tersebut.

Prof Sutan : Kirab budaya milangkala mahkota binokasih tidak boleh bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan aturan terkait lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jangan salah menggunakan uang negara. Pesan Bapak Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto. Kondisi Negara harus hemat dan tidak boleh ada pemborosan. Karena itu langkah efisensi di semua sektor harus diperketat.

Bila ada kegiatan yang jelas adalah pemborosan menggunakan uang pemerintah daerah atau kas daerah maka BPK dan KPK harus mengevaluasi dan mempertanyakan.

*Jangan memalsukan sejarah Sunda*

Prof Sutan Nasomal : Kegiatan kirab budaya milangkala mahkota binokasih jangan menyesatkan sejarah sunda sejatinya. Para profesor ahli sejarah tidak boleh diam dan sampaikan kebenarannya sejarah sunda

Para pencatat sejarah sunda di era tahun 1970 sampai tahun 2010.
Sunda dan budaya yg asli adalah suku Baduy di banten. Kerajaan sunda komplek kerajaan dan istananya adalah yang asli saat ini yang digunakan suku Baduy Banten. Tak pernah sang raja bersolek emas permata atau mahkota. Tak pernah sang raja menggunakan perhiasan emas dan baju sutra. Tak pernah sang raja sunda ikut tradisi jawa atau tradisi melayu atau tradisi bangsa luar. Sangat sederhana para raja sunda dari 600 M s/d 1600 M. Para raja hidupnya selalu diluar kerajaan. Berbaur dengan masyarat petani dan nelayan atau buruh. Tidak ada candi atau bangunan batu pada masa kerajaan sunda, memang sudah karakter masyarakat sunda hidupnya di perkebunan begitu pula para rajanya. Pakaian sederhana yang digunakan masyarakat Baduy Banten adalah pakaian yang digunakan para raja dan para keluarga kerajaan sunda. Jadi bila di kisahkan saat ini budaya sunda dan para kerajaannya berbeda dengan cara kehidupan masyarakat Baduy. Maka itu penyesatan sejarah. Tradisi kerajaan sunda yang asli selama ribuan tahun tetap terjaga dan asli di pegang oleh masyarakat Baduy Banten. Maka perlu dimintai pertanggungjawaban bila ada yang merekayasa atau mau merubahnya. Kerajaan sunda selalu berdekatan dengan sungai

Baca Juga:  PROF SUTAN NASOMAL INGATKAN PRESIDEN RI: SUDAH MANUSIAWIKAH MENYIKAPI SUARA PEKERJA INDONESIA (MAYDAY)

 

Prof Sutan Nasomal : Budaya para raja menggunakan mahkota bisa dipastikan adalah berasal dari eropa dan india. Bukan budaya para raja sunda. Masyarakat sunda tidak suka meniru cara negara eropa dan india karena kerajaan sunda sangat kayaraya sehingga para raja sunda diberikan gelar sribaduga maharaja.

Negara eropa dan india masih seperti wilayah miskin ketika para raja sunda memimpin nusantara serta menguasai dunia timur.

Jadi karena fakta ini para sejarawan dunia tidak mau menuliskan betapa sangat kayaraya kerajaan sunda. Eropa dan india masih menjadi wilayah miskin. Perdagangan dan kerjasama dilakukan oleh para raja sunda dengan negara negara luar . Guna membantu ekonomi wilayah timur dunia (eropa dan india)

Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Pakar Ekonom Nasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Call Center 087719021960.

Bidik.co.id / Jauhari M Yunus CFLE

Berita Terkait

*MEDIA INGGRIS KRITIK KERAS PRABOWO❗* *_EKONOMI RI DAN DEMOKRASI DISEBUT MULAI TERANCAM._*
*PRABOWO: KALAU ADA PEMIMPIN ENGGAK BERES, COPOT❗❗❗*
Prof. Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Minta Masyarakat Hati Hati Bermedia Sosial Bongkar Bahaya “Investigasi” Liar di Facebook!!!!
Prof Dr Sutan Nasomal Sarankan Presiden Prabowo Agar Dirikan Pabrik Aspal berbahan Plastik Limbah Karet Efektif Berdaya Guna!!!
Lapor Resmi, KCBI: Mabes Polri Harus Usut Tuntas Dugaan Skandal Pengadaan di Disdik Bogor
Prof Dr Sutan Nasomal : Oknum Tokoh Pendidik Agama Melakukan Skandal Pelecehan Sexsual Wajib Di Hukum Mati Oleh Hukum Indonesia
PROF SUTAN NASOMAL INGATKAN PRESIDEN RI: SUDAH MANUSIAWIKAH MENYIKAPI SUARA PEKERJA INDONESIA (MAYDAY)
Prof Sutan Nasomal : Negara Jangan Tidurkan Kasus Aduan Korupsi 3,5 Trilyun PT Riau Petroleum Harapkan Presiden RI Tegas Menegakkan Hukum
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 16:15 WIB

Jelang Munas SWI, Pimpinan Redaksi Media Nasional Jurnalis.com Ngopi Bareng Ketua DPD dan DPW Se-Indonesia di Boyolali

Jumat, 26 September 2025 - 07:25 WIB

Jamaah dan Warga Sambut Antusias Program Jumat Berkah CAPA di Cilacap

Berita Terbaru

Oplus_16908288

BANDA ACEH

* PENCABUTAN PERGUB JKA TIDAK HANYA SEBATAS PERNYATAAN LISAN *

Senin, 18 Mei 2026 - 18:00 WIB